Maksud penghimpunan istilah hukum secara sistematis ini adalah agar orang dapat mengetahui dan memahami istilah-istilah hukum untuk keperluan pengetahuan yang sedang ditekuni. Berbeda dengan kamus hukum biasa, kamus ini memuat susunan istilah berdasarkan abjad dari tiap jenis hukum yang kini berlaku di Indonesia. Buku ini juga disusun untuk menyikapi perkembangan terus-menerus yang terjadi, hingga tentu diperlukan referensi untuk memahami setiap istilah hukum baku dari berbagai ...

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perdagangan, industri, dan keuangan akhir-akhir ini, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase makin ...

Buku ini mengulas tentang Hukum Kepailitan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1998 yang lalu , yang banyak menuai kritik dan menimbulkan keenganan para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Kepailitan, Undang-Undang ini telah melakukan banyak perubahan dan trobosan baru, sehingga dapat dilihat begitu meningkatnya perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan ...

Buku ini menyadikan pembahasan komprehensif tentang perangkat pengaturan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; analisa kesesuaiannya dengan tujuan pembentukannya; serta sikap Mahkamah Agung atau peradilan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjembatani kendala yuridis dalam pengimplementasiannya. Tiga bab pertama buku ini memaparkan gambaran umum sengketa konsumen (kedudukan konsumen, penyelesaian sengketa informal yang cepat dan ...

Suatu tindakan pidana dirumuskan untuk pembuat tinggal, hanya beberapa di antaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas daya jangkau rumusan undang-undang suati delik yang didesain untuk pembuat tunggal tersebut, dibuatlah ketentuan tentang "penyertaan" (deelneming). Dilihat dari teori pembuatan yang restriktif, ketentuan tentang penyertaan mutlak adanya, yang dapat membuat selain pelaku (pleger) dari suati kejahatan, ...

Sengketa-sengketa internasioanal dalam era globalisasi dewasa ini memang sangat rentan terjadi dipicu oleh berbagai macam perbenturan kepentingan (conflict of interest) antar negara yang kerap timbul. Upaya-upaya penyelesaian terhadapnya tentunya mutlak diperlukan agar sengketa-sengketa tersebut tidak meluas dan berkepanjangan yang lambat laun dapat mengancam perdamaian dunia. Untuk menghadapinya tentu saja diperlukan aturan-aturan penyelesaian sengketa internasional yang berdasarkan ...

Sungguhpun Undang-Undang Perumahan dan Permukiman ini lahir lima belas tahun yang silam, namun ternyata materi atau substansinya masih relevan dengan issue-issue strategis saat ini yaitu pengadaan rumah, perumahan dan permukiman dalam skala ekonomis dan optimum. Bahkan issue-issue demikian diperkirakan akan Indonesia pada umumnya masih relative rendah. Mengingat substansi andalan dari undang-undang ini tampaknya adalah konsep pendekatan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan ...