BAB I. PENDAHULUAN A. Pengertian Norma B. Pengertian Hukum C. Pengertian Hukum Pidana D. Sejarah Berlakunya KUHPM BAB II PERBEDAAN HUKUM PIDANA MILITER DENGAN HUKUM DISIPLIN MILITER A. Pengertian Disiplin Militer B. Hukum Pidana Militer C. Justisiabel Peradilan Militer BAB III SISTEMATIKA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER A. Hubungan KUHPM dengan KUHP B. Prinsip-prinsip Umum KUHPM C. Sistematika KUHPM BAB IV URAIAN KANDUNGAN BUKU I KUHPM A. Pengeterapan ...

Buku ini menyajikan berbagai aspek hukum perjanjjian. Dibagi dalam empat bagian, dimulai dengan definnisi perjanjian, akibat hukum yang ditimbulkan suatu perjanjian, dan kemudian dilanjutkan dengan analisa kreditor atas benda jaminan, keagenan, franchise, ...

Ketika kita tidak berdaya ”dipermainkan” oleh isi siaran televisi yang berlumuran kekerasan, yang ternyata hanya demi mempertahankan rating dan pemasukan iklan, pemirsa pun seolah terdepak dan tercerabut dari akar nilai-nilai luhur bangsa yakni keadilan (memperoleh informasi) yang berketuhanan.   Hal yang tadinya tidak boleh diketahui dan hal yang tadinya memang harus diketahui, misalnya, bercampur-baur dan kemudian membentuk “dunia baru” yang melampaui kenyataan ...

- ...

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. baik untuk tempat tinggal. tempat usaha. perkantoran. dan lain  sebagainya. Namun demikian. belum semua anggota masyarakat dapat menikmati atau memiliki rumah yang layak. sehat. aman. dan serasi. Oleh karena itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah peru mahan yang makin banyak dan dengan harga yang terjangkau. terutama oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan ...

Tebal, padat berisi, luas, dan lengkap, kata-kata itulah yang menjadi keunggulan buku ini dalam upaya memperkaya khazanah literatur hukum di tanah air. Betapa tidak, buku ini merupakan refleksi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun tentang bagaimana menegakan prinsip keadilan (fairness dan keseimbangan (balance) bagi pemohon dan termohon eksekusi dalam proses eksekusi dalam proses eksekusi bidang perdata. ...

Buku ini merupakan keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang disertai sanksi ketika seseorang melakukan usaha atau perdagangan. Dan semua hukum tersebut bersumber dari KUHD dan KUHPer.   ...

Buku ini diterbitkan sebagai jawaban atas terkebutuhannya buku teks mengenai hukum koperasi yang komprehensif dan lengkap bagi lingkungan akademik dan praktisi. ...

Buku ini berbicara berbagai hal yang berkaitan tentang hukum pembuktian perdata, dari dua perspektif yang bertolak belakang: teoretis dan praktis. Dengan penekanan lebih kepada tema beban pembuktian hukum perdata. ...

Buku ini merupakan sebuah kajian filsafat hukum tentang hukum, moral, dan keadilan dari masa lalu sampai sekarang. Diceritakan sejarah perkembangan filsafat hukum mengenai bagaimana mula pertama hukum ditemukan dan untuk apa sebenarnya hukum itu diciptakan. Peradaban hukum diawali dari kodifikasi yang pertama dikenal adalah kodifikasi Urukagina sekitar abad ke-23 SM yang dilandasi oleh sebuah asas yang mengkonfirmasi bahwa raja merupakan manusia pilihan, kemudian disusul kodifikasi Hammurabi ...

Buku ini membahas permasalahan viktimologi dewasa ini, perkembangan perbandingan saksi dan korban, peranan negara dalam vesrorative justice pemenuhan hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban (PSK). Disparitas pemenuhan hak saksi dan korban, penegak hukum serta perlindungan saksi dan korban, perspektif PSK terhadap perkembangan viktimologi, pengertian tentang perlindungan perspektif perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana. ...

Buku ini memberikan penjelasan lengkap tentang Panjak-piutang sekaligus lembaga yang menjalankannya dalam kerangka sistem Hukum Perdata Indonesia. Tema-tema yang dibahas antara lain tentang termino-logi, sejarah, konsep, dan dasar hukum anjak-piutang; kons ...

Hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karenanya, tidak seorangpun yang dapat mengabaikan, termasuk negara ataupun penguasa atau pemerintah. Atas dasar itu, negara dan pemerintah harus menghormati, menghargai, menegakkan, dan melindungi HAM. Secara konseptual negara yang diharapkan dapat mewujudkan itu ...

Isi LENGKAP: Dokumen Catatan Sipil: Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah. Kartu Kuning (AK/I), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Paspor, Visa. Perkawinan, Perceraian, Wasiat, Pencatatan Kematian, Pemakaman, dll. Dokumen Izin Usaha dan Industri: Dokumen Pengurusan PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi, ...

Buku-buku yang memberikan pendalaman materi dalam bidang Hukum Agraria sekarang memang dapat dengan mudah ditemukan. Namun, buku-buku Hukum Agraria yang sudah ada kebanyakan hanya membahas Hukum Agraria secara umum, tidak ada yang secara khusus membahas mengenai penataan ruang dan penatagunaan tanah. Padahal di Fakultas Hukum, permasalahan Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah sudah menjadi bahan studi tersendiri. Karenanya, buku ini penting untuk dihadirkan karena buku ini mengupas ...

Bahasan-bahasan dalam buku ini antara lain tentang urgensi dan ruang lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam ilmu hukum pidana dan kaitannya dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan dipidananya pelaku; penerapan dan perkembangan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan. ...

Buku ini menampilkan senarai tulisan yang menggambarkan tantangan dan solusi dalam penegakan hukum serta kebijakan penanggulangan kejahatan pidana di Indonesia, dalam rangka menegakkan supremasi hukum. Di antara topik utamanya: - Reformasi hukum ...

Awal dari rangkaAan peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah teijadi peristiwa pidana? Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus dilakukan melalui upaya, yakni dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, mengumpulkan keterangan saksi-saksi, dan mengumpulkan alat-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana, yaitu tentang hakikat peristiwa pidana. ...