Buku seri ketujuh ini membahas mengenai pengalaman yang diperoleh oleh penulis dalam menghandel perusahaan yang akan melakukan GO PUBLIC (IPO = Initial Public Offering) di berbagai perusahaan (baik holding company maupun anak perusahaan). Dalam buku ini, penulis menyiapkan contoh-contoh akte yang diperlukan dalam menghandel perusahaan yang akan melakukan GO PUBLIC (IPO = Initial Public Offering) di berbagai perusahaan (baik holding company maupun anak perusahaan). Diharapkan buku ini bermanfaat ...

Buku ini berisi berbagai hal teknis prosedural yang harus dilakukan oleh seseorang yang akan mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Buku ini akan mendeskripsikan dengan gamblang berbagai hal di antaranya: - Pengertian dan pengaturan PT sekarang berdasarkan perundangan terbaru. - Bagaimana mendirikan PT, mulai dari persiapan subjek pendiri, berkas yang harus diserahkan, syarat permodalan, serta ketentuan lainnya berdasarkan UU PT Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan terbaru lainnya. - ...

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru dan perkembangan formulasi konsep KUHP baru. Sejumlah tema besar dalam buku ini adalah: - Pokok-pokok pemikiran beberapa aspek ...

HUKUM ...

Tema utama buku ini adalah definisi subrogasi, novasi, dan cessie; perbedaan antar ketiga doktrin tersebut; subrogasi dan perjanjian jual beli dan perjanjian asuransi serta perjanjian penanggungan utang; novasi objjektif, subjektif aktif dalam pembayaran ...

Buku UUD 1945 terdiri atas Makna dan Lambang Pancasila, Penjelasan UUD 1945 Negara Indonesia secara Umum, Sistem Pemerintahan Negara, Profil Singkat Presiden Indonesia, Susunan Kabinet Negara Indonesia, Sistem Administrasi Negara, Trias Politica, dan Lembaga Ketatanegaraan. Buku ini memberikan informasi kepada pelajar dan masyarakat tentang susunan resmi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya. ...

Kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat secara khusus diatur di da[am Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara memiliki kesempatan hidup yang nyaman dan damai sejahtera, dengan menempati rumah yang layak huni di tingkungan/kawasan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dalam studi Ilmu Hukum, pedoman pokok tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini secara khusus dipelajari pada Fakultas Hukum, yakni Hukum Perumahan. Buku ...

Korban kejahatan dalam kajian teoretis dan praktik peradilan pidana posisinya teramat asing dan diasingkan. Akan tetapi walaupun demikian korban kejahatan peranannya teramat penting dalam proses pidana. Bertitik tolak dari aspek demikian, maka seharusnya sistem peradilan pidana pada umumnya dan peradilan pidana di Indonesia pada khususnya hendaknya memberikan ruang gerak yang cukup luas terhadap eksistensi korban tersebut. Filsafat pemidanaan yang dijatuhkan hakim Indonesia yang bersifat ...

Apakah Anda ingin menyewa ruko? Membeli perlengkapan kantor dalam jumlah besar? Hendak melakukan kerja sama usaha? Atau menjadi pekerja lepas di suatu perusahaan? Apa yang Anda perlukan? Begitu banyak aktivitas bisnis dan transaksi sehari-hari yang membutuhkan surat perjanjian. Tujuannya, supaya para pihak terikat secara hukum sehingga memperoleh kepastian atas hak dan kewajibannya. Begitu pula, ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi). Dengan adanya perjanjian, ...

Buku ini membahas: pengertian perdagangan dan hukum dagang, bentuk dan perantara dalam perdagangan, perusahaan dan pengusaha, bentuk-bentuk perusahaan, kepailitan, HAKI, merger, konsolidasi dan akuisisi, serta surat-surat berharga. ...

Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang,Merger,Likuida ...

Institusi Pabean diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang larangan dan/atau pembatasan impor atau ekspor. Di negara-negara berkembang, maupun negara tertinggal kegiatan impor atau ekspor justru dijadikan alasan untuk dipungutnya bea dan pajakyang menjadi sumber penerimaan negara. Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai Institusi Kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Direktorat Jenderal ...