| Soft Cover, Maret 2017 | Rp. 49.000 | Rp. 36.750 (25% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
61.
62.
| Soft Cover | Rp. 37.000 | Rp. 27.750 (25% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
64.
| Soft Cover, 2010 | |||||
|
Stock tidak tersedia
|
|||||
Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN, APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah Keuangan Publik.
Kehadiran XTndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disahkan 9 Maret ...
65.
66.
| Soft Cover, Agustus 2011 | |||||
|
Stock tidak tersedia
|
|||||
<body>
<p>Pepatah mengatakan, lain lubuk lain iklannya, artinya lain masyarakat, lain pula adat-istiadat dan hukumnya. Sekarang ini dinamika tatanan masyarakat modern telah melaju sedemikian rupa tetapi hukum sejak awal penjajahan Belanda masih diberlakukan bagi masyarakat Indonesia hingga kini.</p>
<p>Oleh karena itu, dibutuhkan cara baru dalam berpikir, merasa, dan bertindak (paradigma baru) terhadap hukum, yaitu pendekatan sosiologi hukum, (masyarakat modern ...
67.
| Soft Cover, Maret 2017 | Rp. 275.000 | Rp. 220.000 (20% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera.
Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor ...
69.
| Soft Cover, November 2007 | Rp. 75.000 | Rp. 60.000 (20% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
Adi Andojo, Mantan Hakim Agung era Orde Baru, yang menggemparkan dunia kehakiman dengan langkah-langkah lugasnya (yang paling heboh tentang isu Kolusi di Mahkamah Agung dalam kasus GMS/Gandhi Memorial School tahun 1996), bikin memoir.
Apa pandangannya tentang MA setelah 10 tahun pension dari sana?
Apa pandangannya tentang Reformasi?, tentang kepemimpinan SBY, tentang kasus Munir, tentang Reformasi jilid II yang diam-diam sudah dimulai? Setujukah dia tentang vonis hukuman mati dipertahankan? ...
71.
Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji
UU RI No. 13 Tahun 2008
| Soft Cover, Juni 2008 | |||||
|
Stock tidak tersedia
|
|||||
72.
74.
Delik-Delik Khusus
Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi
| Soft Cover, Desember 2009 | |||||
|
Stock tidak tersedia
|
|||||
Buku ini membahas: kejahatan jabatan, kejahatan menurut KUHP yang membuat pelakunya dapat dipidana dalam tindak pidana korupsi, ketentuan pidana dalam KUHP yang diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. ...
75.
Delik-Delik Khusus
Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan
| Soft Cover, Desember 2009 | |||||
|
Stock tidak tersedia
|
|||||
Buku ini membahas: kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan lain terhadap kesusilaan, pelanggaran terhadap kesusilaan, atau terhadap norma-norma kepatutan yang dibahas berdasarkan ketentuan KUHP. ...
76.
77.
78.
80.
| Soft Cover, Mei 2013 | |||||
|
Stock tidak tersedia
|
|||||
Perubahan Ketiga UUD 1945 yang memberi wewenang kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU terhadap UUD merupakan fenomena hukum yang menarik. Dilihat dari sudut sejarah hukum ketatanegaraan, keputusan tersebut merupakan hasil proses panjang sejak 1945, ketika dalam sidang BPUPKI Muhammad Yamin melontarkan gagasan mengenai perlunya badan kehakiman berwenang menguji UU.
Dalam konteks ini, jika UUD 1945 dilihat sebagai produk kebudayaan, keputusan tersebut merupakan perwujudan ...




Keranjang






