Keunagna negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara para Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya.Sedangkan defenisi dalam arti sempit, yakni setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan pada APBN,APBD dan BUMN serta BUMD. Penggunaan istilah keuangan negara dinilai kurang tepat, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan publik. Pengertian keuangan negara yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara ditegaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dpaat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersbeut. Buku ini dapat dijadikan refenrensi utama dalam memahami hukum keuangan negara yang pembahasannya meliputi : pengertian, ruang lingkup, kedudukan, prospek keuangna negara, pengelolaan keuangan negara dan APBN, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dan APBN,, defenisi dan inflasi APBN, serta tinjauan hukum pinjaman luar negeri.