Merupakan rangkuman Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan perubahanperubahan- nya serta ketentuan pelaksanaan Undang-undang. ...

Muhammad Rusjdi kembali menyusun buku PPh edisi keempat mengikuti pembaruan Undang-undang perpajakan. Bahan dasar berasal dari rangkuman Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut yang disusun kembali berdasarkan kelompok yang membahas hal yang serupa. ...

Mengacu pada rangkuman Undang undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan perubahanperubahannya serta ketentuan pelaksanaan Undang-undang. ...

Setiap negara, khususnya yang telah merdeka dan berdaulat, mengadakan hubungan internasional dengan negara-negara lainnya dalam memenuhi kebutuhan negara itu sendiri. Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatasnamakan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. Namun di balik itu, kedaulatan suatu negara dibatasi oleh kedaulatan negara lain yang diatur dalam hukum internasional, sehingga tercipta kedamaian dalam pergaulan internasional. Selain itu, setiap negara juga harus menetapkan hukum ...

" Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pengangkatan advokat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus organisasi advokat. Ini merupakan suatu tantangan baru bagi organisasi advokat mengingat sebelumnya pengangkatan advokat dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi atau menteri kehakiman. Menurut undang-undang itu, salah satu persyaratan seseorang diangkat menjadi advokat adalah melewati pendidikan khusus profesi advokat. Masalahnya, sejauh ini kita ...

Buku ini menguraikan sejarah ringkas hukum lingkungan di Indonesia, pengaruh hukum lingkungan internasional terhadap hukum lingkungan nasional, pengaturan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penegakkan hukum lingkungan secara perdata, penegakkan hukum lingkungan secara pidana, serta pendekatan penataan dalam hukum lingkungan. ...

Dinamisnya perkembangan ekonomi maupun non-ekonomi telah membawa dampak perubahan. Demikian halnya dalam bidang hukum pajak, sehingga menyebabkan sumber acuan buku hukum pajak berubah dari berlandaskan peraturan lama menjadi buku hukum pajak dengan peraturan terbaru. Selain itu, juga diperlukan adanya penyesuaian materi pembahasan dengan tuntutan perkembangan materi perpajakan di Indonesia. ...

Buku Hukum Divestasi di Indonesia ini merupakan buku yang pertama yang mengkaji dan menganalisis secara sistematis tentang divestasi dari aspek hukum. Kajian divestasi dari aspek hukum sangatlah penting berkaitan dengan semakin seringnya akibat hukum yang timbul dari divestasi. Pada buku ini dijabarkan secara mendetail mengenai aspek-aspek yang terkait dengan hukum divestasi, seperti konsep teoretis dan pengertian hukum divestasi, klasifikasi transaksi dalam divestasi, teori-teori yang ...

Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara–cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Ada pula yang mengartikan politik hukum sebagai kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai hukum). Buku Politik Hukum ini terutama melihat politik hukum dari sisi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Mulai dari era Orde Baru ...

Peranan sosiologi hukum dalam dunia eradilan dewasa ini semakin penting. Dalam berbagai kasus delik hukum, analisis, dan pemecahan hukum dalam praktiknya sering kali mengabaikan prinsip-prinsip sosiologi hukum. Beberapa kasus peradilan yang mengemuka, membuktikan bahwa pemecahan hukum berdasarkan analisis yang selama ini acap kali dilakukan pada kenyataannya tak dapat diandalkan lagi. Sebab, analisis dan keputusan hukum yang mengabaikan prinsip-prinsip sosiologi hukum tidak dapat menyentuh rasa ...

Hukum Dibuat untuk Menciptakan Kedamaian dan ketertiban (peace and order) dalam masyarakat. Akan Tetapi, kerap terjadi, banyak aturan hukum yang tidak dipatuhi dengan baik oleh amsyarakat sendiri. Mengapakah masyarakat tidak mematuhi aturan-aturan hukum yang dibuat untuk kemaslahatan dirinya sendiri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pengalaman tentang sosiologi hukum mutlak diperlukan. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan ...