Menteri Agama Maftuh Basyuni mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi. Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran. (Kompas, 30 Oktober 2008) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kembali menyuarakan penolakan terhadap RUU Pornografi yang telah diubah ...

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi telah menjadi suatu budaya buruk yang merusak sendi kehidupan bernegara. Korupsi yang terjadi dalam berbagai segi telah mengancam upaya bersama demi tercapainya tujuan hidup bangsa. Lembaga pemerintah yang telah ada sebelumnya ternyata belum bertindak secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan UU no 30 tahun 2002 menjadi penting untuk diketahui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pihak yang ...

Undang-Undang Perbankan Syariah 2008 UU. RI. No. 21 Tahun 2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, 7/35/PBI/2005, 6/24/PBI/2004 ...

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 merupakan regulasi baru yang mengatur tentang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi pokok undang-undang ini di antaranya: • Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu • Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu; • Hak Memilih; • Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan; • Penyusunan Daftar Pemilih; • Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; • Kampanye; • ...

- KUH Perdata - UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - UU Kepolisian - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Peneyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uag - Amandemen UU Bank Indonesia - Himpunan Peraturan Kesehatan - UU Pemerintahan Daerah 2004 & PP PILKADA 2005 - UU Perimbangan Keuangan ...

- KUH Perdata - UU 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - UU Kepolisian Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - Himpunan Peraturan Kesehatan - UU Pemerintahan Daerah 2004 7 PP PILKADA 2005 - UU ...

- KUH Perdata - UU 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - UU Kepolisian Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - Himpunan Peraturan Kesehatan - UU Pemerintahan Daerah 2004 7 PP PILKADA 2005 - UU ...

- KUH Perdata - UUD 1945 Hasil Amandeman & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap - UU Kepolisan Negara 2003 - UU Peradilan Anak - UU Kepegawaian Lengkap - UU HAKI - UU Ketenagakerjaan Lengkap - UU Sisdiknas 2003 - UU Mahkamah Konstitusi 2003 - UU Advokat 2003 - UU Penyelesaian Perselisishan Hubungan Industri 2004 - Amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang - Amandemen UU Bank Indonesia - UU Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004 - UU Jabatan Notaris 2004 - UU Komisi Yudisial ...