Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 merupakan produk hukum yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam perkembangan terakhir kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres No. 70/2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, penyerapan anggaran negara, dan ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman mengenai Ukuran Dampak penting Keputusan Kepala Bapedal No: Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Soslal dalam Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak ...

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100juta. Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan Imigrasi dapat dipidana dengan pidana penjara ...

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi telah menjadi suatu budaya buruk yang merusak sendi kehidupan bernegara. Korupsi yang terjadi dalam berbagai segi telah mengancam upaya bersama demi tercapainya tujuan hidup bangsa. Lembaga pemerintah yang telah ada sebelumnya ternyata belum bertindak secara optimal dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, keberadaan UU no 30 tahun 2002 menjadi penting untuk diketahui secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pihak yang ...

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 merupakan regulasi baru yang mengatur tentang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi pokok undang-undang ini di antaranya: • Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu • Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu; • Hak Memilih; • Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan; • Penyusunan Daftar Pemilih; • Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; • Kampanye; • ...

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan ...

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka ...