Sutomo (3 Oktober 1920 – 7 Oktober 1981) atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin militer Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia yang dikenal karena peranannya dalam Pertempuran 10 November 1945. Pada 1944, ia terpilih menjadi anggota "Gerakan Rakyat Baru" dan pengurus "Pemuda Republik Indonesia" di Surabaya, yang disponsori Jepang. Setelah ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial, inilah titik awal ...

Kebingungan pada umumnya menimpa para mahasiswa hukum, ketika akan memulai suatu kegiatan penelitian untuk penyusunan tugas akhir, baik berupa skripsi maupun tesis atau disertasi. Bingung, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dari mana harus memulai, topik dan masalah apa yang perlu untuk dikaji, cara merumuskan masalahnya seperti apa, pendekatan dan teori apa yang harus dipilih, metode penelitian hukum apa yang perlu diikuti, cara mengumpulkan dan mengolah datanya seperti apa, dan ...

Etika Profesi Hukum adalah salah satu matakuliah wajib di Fakultas Hukum. Profesi hukum adalah profesi yang terhubung dengan semua aspek kehidupan, karena sejak lahir hingga mati, manusia selalu berhubungan dengan hukum. Profesi hukum juga bersentuhan langsung dengan hak dan kewajiban orang lain. Profesi ini yang menentukan kapan hak seseorang dicabut, dan kapan seseorang harus memenuhi kewajibannya. Karena begitu intim dengan kehidupan umat manusia, maka profesi hukum harus dijalankan ...

Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini disusun guna melengkapi Buku 1, 2 dan 3 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang baru, mulai dari penganggaran, pedoman teknis, pengelolaan keuangan, pedoman pembangunan, kewenangan desa, pendampingan desa, BUMDes dan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Semoga dengan tambahan Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini dapat mempermudah ...

Dalam rangka turut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui sebuah buku, kami mencoba menyajikan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kompilasi yang saling berhubungan, yang tentu saja dengan tiada keberanian untuk mengubah satu kata pun. Buku yang kami terbitkan ini kami beri judul Undang-Undang Desa. Untuk mengingatkan bahwa ini adalah terbitan TSmart. Satu hal, kelebihan yang kami tawarkan, beberapa kompilasi yang kami sajikan berupa suplemen dalam bentuk ...

Ditujukan bagi mahasiswa yang pemula mengenal dunia hukum. Buku Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi ini menyajikan berbagai tema secara komprehensif dengan sistematika yang sederhana sehingga mudah dipahami. Edisi revisi mengalami perubahan total dalam Bab 1 (Karakteristik Ilmu Hukum), sedangkan bab-bab lainnya tetap seperti semula. Rentang pembahasannya berkisar pada karakteristik ilmu hukum dan kaitan ilmu hukum dengan norma sosial, tujuan hukum, dan masalah hak dalam hukum. Kemudian ...

Aspek hukum pelayanan kesehatan yang merupakan salah satu bagian terpenting hukum kesehatan perlu dimasyarakatkan agar masing-masing pihak memahami kewajiban, hak, tugas, dan perlindungan hukum baginya. Tenaga kesehatan harus mengutamakan indikasi medis dan tidak diskriminatif, demi kepentingan terbaik bagi pasien yang sesuai indikasi medis. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik dituntut berupaya maksimal agar tidak terjadi malapraktik yang ...

Ilmu Hukum merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan yang cukup signican, karena ilmu ini didukung oleh berbagai teori-teori dan aliran-aliran hukum yang cukup banyak. Berbagai teori yang banyak dikaji oleh para akademisi maupun ilmuan hukum, yaitu, seperti, teori negara hukum, teori investasi, teori CSR, teori pemidanaan, teori kriminologi dan teori hak asasi manusia. Teori-teori itu, telah digunakan dan diterapkan oleh mahasiswa S3 maupun S2 di dalam menganalisis disertasi ...

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) adalah “pengantar” untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya. Dalam matakuliah PIH akan dibahas persoalan yang menyangkut tentang pengertian hukum; kedudukan ilmu hukum; fungsi dan tujuan hukum; subjek dan objek hukum; hak dan kewajiban; sumber-sumber hukum; pembagian hukum berdasarkan isinya, fungsi dan sifatnya; penafsiran dan penemuan hukum; politik pembaruan hukum; mazhab atau aliran pemikiran dalam ilmu hukum; dan lain sebagainya. Dengan ...

Buku ini membahas secara tuntas filosofi, pengertian, dasar-dasar pengadaan tanah; pengertian, asasa-asas dan tujuan, kewenangan, penyelenggara, hak kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengadaan tanah untuk umum ...

Proses uji tuntas hukum dimaksudkan untuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat "clear and clean" bagi para pihak.salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan,termasuk didalamnya adalah risiko hukum yang potensial timbul maupun risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. ...

UUPM No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. ...

Buku kecil ini ditulis penulis pada usia lanjut dan sudah pensiun dari kegiatan belajar mengajar. Isi tulisan ini adalah paduan butir-butir penelusuran dan penalaran di bidang politik dan hukum, baik yang sifatnya teoritis-konsepsional, maupun yang praktis-operasional, dengan harapan kiranya bermanfaat, baik bagi pembaca yang sedang berstudi maupun yang aktif-operasional. ...

Disclaimer Karena buku ini berkategori umum maka siapa saja dapat membacanya. Namun biasanya buku ini banyak dicari dan dibaca mulai dari kalangan remaja hingga orang dewasa, khususnya bagi mereka yang pada kegiatan kesehariannya memiliki keterkaitan dengan ilmu peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (bahasa Inggris: criminal justice system) merupakan sebuah rangkaian mekanisme hukum yang diselenggarakan oleh badan dan lembaga pemerintah dengan tujuan antara lain untuk rehabilitasi ...

Revolusi Industri 4.0 turut melanda berbagai dimensi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi yang selama ini didorong tampaknya belum memperhitungkan dengan sungguh-sungguh dampak dari Revolusi Industri 4.0 itu sendiri. Beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014  tentang Aparatur Sipil Negara terkesan sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, tapi sesungguhnya ketentuan tersebut hanya mengakomodasi dukungan terhadap penerapan e-government yang sudah dilaksanakan oleh Negara-negara ...