Buku ini membidik perspektif Mahkamah Konstitusi selaku guardian of the constitution dalam hal kepastian hukum pemilu melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Dalam buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana ragam putusan, perkembangan pemikiran, dan tafsir dalam putusan pengujian undang-undang yang bertalian dengan empat kategori topik: (1) kelembagaan penyelenggara pemilu; (2) pemilu legislatif; (3) pilpres; dan (4) pilkada. Melalui kompilasi putusan-putusan terpilih, buku ...

Setiap buku punya ceritanya sendiri. Sebagai Anggota DPR RI saya selalu mencari cara agar apa yang terjadi di ruang-ruang sidang gedung parlemen dapat didengar dan dipahami oleh masyarakat luas. Selain berinteraksi dengan teman-teman jurnalis yang mangkal di Senayan, saya juga mencoba aktif di media sosial. Namun, media sosial tidak menyediakan ruang yang cukup untuk menyajikan proses-proses yang cukup panjang dan mendalam. Buku ini adalah laporan pandangan mata saya terhadap proses ...

Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. Lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. Memulai karier di Kejaksaan pada tahun 1996 sebagai Staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (1996-1998), serta pernah menduduki ...

Perkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. Landasan yuridis pemberdayaan eradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan Kerapatan Adat Negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di seluruh desa-desa ...

“Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam” ini berupaya memotret peranan Bawaslu sebagai salah satu penjaga kualitas pemilu itu, dari berbagai sudut. Buku ini dibangun berbasis pada catatan pengalaman yang juga memasukkan pandangan pribadi sekaligus refleksi penulis yang merupakan orang “dalam” di pengawasan pemilu, yakni selaku anggota Bawaslu Periode 2017-2022. Selain itu, buku ini juga mencatat memori kolektif kelembagaan dari hasil pengawasan. ...

Kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dirundung nestapa akibat mengguritanya korupsi yang masih secara khidmat meneruskan kegiatannya. Setelah lebih dari 20 tahun reformasi, perjalanan pemberantasan korupsi di bangsa Indonesia tercinta masih terus berlangsung bagaikan perjuangan yang amat panjang. Meski demikian, semangat bersama melawan korupsi tidak seharusnya menjadi pupus. Ada secercah cahaya di tengah gulita dan ada secercah harapan di tengah kejamnya korupsi yang menggerogoti bangsa ...

Bermodalkan janji negara khilafah dan kehidupan yang lebih baik, kelompok pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi ini berhasil memboyong umat Muslim dari berbagai negara untuk hijrah ke Suriah dan Irak. Salah satu sasaran empuknya adalah Indonesia, terbukti dari jumlah Milisi Teroris Asing asal Indonesia di Suriah dan Irak yang terus meningkat sejak 2014-2019. Namun malang, mimpi milisi ini seketika sirna ketika menginjakkan kaki di sana. Kisah-kisah 20 returnees Indonesia dalam buku ini mengajak pembaca ...

Penulis, sebagai seorang Hakim Tinggi, dosen, dan narasumber di berbagai acara seminar hukum nasional, kembali menghadirkan buku Pandangan Kritis Seorang Hakim (Jilid 4) dalam penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Selain membahasnya, penulis juga berusaha menawarkan solusi terkait permasalahan yang dikaji. Buku ini membahas dan mengupas tema-tema penting. Mulai dari: Tugas berat seorang hakim dalam memutus perkara—apakah diperlukan standar pemidanaan dari seorang hakim agar tidak terjadi ...

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset Tipikor tidak lepas dari tiga hal obyektif pemidanaan yaitu: Pemidanaan, Pemulihan aset, dan. Pencegahan, yang kesemuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diluar sistem Hukum Indonesia, upaya meningkatkan pemulihan Aset Tipikor perlu dilandasi ...

Berdiri pada alas Dasar Negara Pancasila sebagai Paradigma Kerja (acuan etika sekaligus penuntun visi misi ke depan), buku ini berusaha mencari bentuk baru dari sintesis milenial lampau dari para bapak ibu pendiri bangsa, utamanya Soekarno- Hatta, ke sintesis milenial kini. Dirangkum melalui tesis apa yang disebut ekonom “Mafia Berkeley” (Widjojo, dkk.) berdialog-kontras, dengan anti-tesis ekonom sosial “as UGM-IPB” (Mubyarto-Sajogyo), di mana Emil Salim—ekonom lingkungan hidup ...

Buku ini mengulas aspek-aspek prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu yang diawali dengan berbagai landasan pemikiran yang relevan sebagai basis konseptual atau teoretis untuk menopang eksistensi dan urgensi hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu. ...

Buku ini terkait hukum pidana lingkungan yang secara umum memuat lima hal. Pertama, fundamental hukum pidana yang berisi asas-asas yang berkembang di dalam hukum pidana lingkungan. Oleh karena hukum pidana lingkungan tidak dapat dilepaskan dari hukum administrasi, penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan bergantung kepada persyaratan atau kewajiban administratif yang ditetapkan oleh pejabat administrasi. Kedua, aspek hukum pidana dalam UU PPLH. Bagian ini secara khusus difokuskan pada tindak ...

PPAT memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal peralihan Hak Atas Tanah. Keberadaan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya referensi-referensi yang menjelaskan tentang siapa PPAT dan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangannya. Sampai dengan saat ...

Seorang perempuan diberikan anugerah oleh Tuhan untuk dapat mengandung dan juga menyusui. Akan tetapi, dalam perjalanannya banyak pula perempuan yang mengalami berbagai persoalan pahit, salah satunya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa hal penyebab adanya perilaku KDRT adalah jenis pekerjaan, kemandirian ekonomi, interpretasi ajaran agama yang keliru, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam buku ini dibahas mengapa akhirnya para korban KDRT (istri) ini justru menjadi penyebab pelaku ...

Buku kecil ini ditulis penulis pada usia lanjut dan sudah pensiun dari kegiatan belajar mengajar. Isi tulisan ini adalah paduan butir-butir penelusuran dan penalaran di bidang politik dan hukum, baik yang sifatnya teoritis-konsepsional, maupun yang praktis-operasional, dengan harapan kiranya bermanfaat, baik bagi pembaca yang sedang berstudi maupun yang aktif-operasional. ...

Paten sebagai konstruksi hukum yang melindungi invensi baru, mendukung tercapainya alur lingkup kreasi intelektual dan pembangunan penguasaan teknologi. Pembangunan budaya ‘mematenkan’ seharusnya dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan kesadaran hukum ‘mematenkan’ yang tinggi dan mendapatkan teknologi baru, dengan inovasi dan perbaikan guna mewujudkan kemampuan penguasaan teknologi putra bangsa ini. Esensi perlindungan Paten terletak pada klaim baik dilihat ...

Materi yang dibahas dalam buku ini adalah perpaduan dari teori dan praktik pengadilan. Penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata dengan pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan banyak kesulitan, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam. Dalam buku ini dilampirkan pula contoh-contoh tentang cara mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan sita eksekutorial, serta contoh-contoh ...

Performance Based Contract/PBC atau Kontrak berbasis kinerja merupakan bagian dari trend pengembangan inovasi pengadaan barang/jasa. Meski aturan yang mengatur belum memadai, namun PBC bukan merupakan hal yang relatif baru di indonesia. Yang pasti, tidak seperti kontrak yang saat ini laairn digunakan dalam praktek pengadaan barang/jasa, PBC lebih merupakan jenis kontrak yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mengacu kepada aspek pemenuhan kinerja dari penyedia barang/jasa, yang aspeknya ...

Sistem Hukum, Globalisasi, Dan Keabsahan Kontrak ...

Dilengkapi : • UU RI No_ 10 Tahun 2015 • UU RI No. 30 Tahun 2002 • UU RI No. 20 Tahun 2001 • UU RI No. 31 Tahun 1999 • PP RI No. 43 Tahun 2018 • PP RI No. 14 Tahun 2017 • PP RI No. 103 Tahun 2012 • PP RI No. 63 Tahun 2005 • Perpres RI No. 54 Tahun 2018 • Perpu RI No. 1 Tahun 2015 ...