Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan bahwa kasus Korupsi yang berasal dari perkara pengadaan barang/jasa dari tahun 2004-2018 adalah sebanyak 180 perkara, dari total seluruh perkara 781 perkara Artinya 23% perkara yang di tangani KPK sampai dengan keputusan pengadilan adalah terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah itulah kenapa sangat perlu untuk melakukan Analisa dampak kebijakan sebelum di putuskan suatu kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.