Pengadaan sangat rentan dengan berbagai risiko yang kemudian mengarah kepada korupsi. Salah satu risiko yang paling sering terjadi itu mengacu kepada integritas dari pelaksana pengadaan barang/jasa. Risiko integritas terjadi di setiap tahap proses pengadaan, mulai dari penilaian kebutuhan selama fase penawaran hingga pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor : PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagai peraturan baru, mewajibkan adanya analisa risiko dalam praktik pengadaan di BUMN. Selain itu pola pengadaan di BUMN diarahkan kepada konsep value for money sebagaimana ditegaskan dalam beberapa pasal di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER - 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Penerapan prinsip value for money di dalam praktik pengadaan barang/jasa BUMN (meskipun di negara lain sudah diterapkan lama), bisa membuat BUMN memaksimalkan efisiensi dan efektivitas dalam praktik pengadaan barang/jasa BUMN sekaligus meminimalisasi risiko. Sebenarnya banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai value for money, antara lain dengan menerapkan analisa biaya dengan menggunakan analisa total cost of ownership. Selain itu, menerapkan metode pengadaan yang tepat sesuai dengan Kraljic Matrix juga bisa memaksimalkan pencapaian value for money. Penerapan hal-hal di dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER - 08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara diharapkan bisa mengurangi risiko hukum dalam praktik pengadaan di BUMN.