"

Penindakan atas kejahatan serius terhadap hak asasi manusia dengan menggunakan instrumen hukum pidana tidaklah mudah karena lebih bernuansa politik daripada masalah hukum. Di satu sisi, dalam konteks hukum pidana nasional, situasi politik suatu negara sangat memengaruhi penindakan terhadap pelakunya, karena biasanya berkaitan erat dengan otoritarian suatu rezim. Sedangkan di sisi lain, dalam konteks hukum pidana internasional, terdapat tarik-menarik antara kedaulatan suatu negara yang dihadapkan dengan tuntutan masyarakat internasional dalam penegakan hak asasi manusia. Kompleksitas masalah ini diperumit dengan adanya sikap politik yang selalu mendua dari negara-negara Barat  terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan secara sitematis di belahan bumi lainnya.

Kompleksitas ini dapat dijelaskan lebih dalam melalui pembahasan berbagai pelanggaran HAM serius di berbagai belahan dunia, termasuk di Timor-Timur, di sepanjang buku ini. Dari berbagai ulasan yang berkaitan dengan praktik pengadilan atas kejahatan serius terhadap hak asasi manusia tersebut, dapatlah dikatakan bahwa penindakan terhadap pelaku kejahatan serius terhadap hak asasi manusia lebih bernuansa politik daripada masalah hukum.

 

DAFTAR ISI

Bab 1: Pengertian kejahatan serius HAM
Bab 2: Genosida
Bab 3: Kejahatan terhadap kemanusiaan
Bab 4: Kejahatan perang
Bab 5: Pengadilan Nuremberg
Bab 6: Pengadilan Tokyo
Bab 7: pengadilan HAM Timor Timur
Bab 8: Pengadilan pidana internasional untuk bekas negara Yugoslavia
Bab 9: Pengadilan pidana internasional untuk Rwanda.
Bab 10: Majelis Luar Biasa untuk Kamboja
Bab 11:  Kejahatan serius terhadap hak asasi manusia di Chile.
Bab 12: Penutup

"