Untuk memenuhi hak kebebasan memperoleh informasi sebagai hak asasi bagi warga negara dan menjamin terselenggaranya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu ciri penting negara demokratis, maka pemerintah memandang perlu menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan terkait dengan keterbukaan informasi publik, serta untuk menjamin terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam ...

Buku ini berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan empat Amandemen. Buku ini juga menyajikan susunan Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa, hingga susunan kabinet Republik Indonesia dari Kabinet Presidentil sampai Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan struktur ketatatnegaraan Republik Indonesia. Mulai dari tugas dan wewenang Pemerintah Daerah. Buku ini dilengkapi ...

Disadari atau tidak, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejatinya kerap terjadi di lingkungan kita. Baik kekerasan secara fisik maupun mental. Sayangnya, kebanyakan kita abai akan hal tersebut dan menganggap tabu untuk membawanya ke ranah hukum. Padahal, KDRT adalah perbuatan melanggar hukum yang penjelasannya telah dimuat secara khusus dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Nah, agar kita bisa lebih melek hukum mengenai KDRT ini, silakan simak saja buku ini. Di dalam buku ...

Putusan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk penafsiran oleh Hakim Konstitusi. Putusan penemuan hukum berwajah ganda. Pada satu sisi, putusan penemuan hukum merupakan upaya positif dan konstruktif untuk menegakkan norma konstitusi dan melindungi keadilan konstitusional. Pada sisi lain, putusan penemuan hukum menunjukkan Hakim Konstitusi melakukan judicial activism dan ingin Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara superbody. ...

Hadirnya buku ini dimaksudkan dapat memberikan pengertian dan wawasan mengenai "Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana". Pada bab pertama dibahas tentang Pasal 184 KUHAP dan peranan Ahli serta istilah-istilah dalam KUHAP. Pada bab kedua dibahas mengenai ilmu-ilmu forensik dan proses penyidikan. Pada bab ketiga dibahas lebih mendalam hal yang berkaitan dengan keterangan ahli dan visum et repertum yang ditinjau dari hukum acara pidana di ...

Sempitnya ruang lingkup pengaturan undang-undang menyangkut persoalan ketidakhadiran dalam proses berperkara telah menimbulkan banyak masalah di dalam praktik persidangan perkara perdata, khususnya dalam perkara-perkara yang mengandung sengketa (contentiosa). Undang-undang hanya mengatur mengenai ketidakhadiran pihak penggugat hanya dalam Pasal 124 HIR/148 RBg saja, sedangkan terhadap ketidakhadiran pihak tergugat hanya diatur oleh Pasal 125-129 HIR/149-153 Rbg, sehingga tidak heran jika ...

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu ...

Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...

Buku ini adalah buku pertama yang membahas soal pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan hukum Islam secara komprehensif dan mendalam. Selain membahas berbagai materi hukum dan elaborasinya, penulis juga membandingkan ketentuan hukum positif di Indonesia ...

BAGIAN PERTAMA tentang ASURANSI PADA UMUMNYA   Dalam Bagian Pertama tentang Asuransi Pada Umumnya terdiri atas 4 (empat) Bab masing-masing Bab I menguraikan landasan hukum asuransi, sejarah singkat asuransi, pengertian asuransi, tujuan asuransi, prinsip asuransi, jenis asuransi dan asuransi sosial. Bab II menguraikan asuransi rangkap dan reasuransi. Bab III menguraikan perjanjian secara umum mengenai berbagai asas kebebasan berkontrak, konsensualitas, kepastian hukum ...

" Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban ...

Buku ini berisi uraian mengenai perkembangan hokum acara perdata yang terjadi pada masa sepuluh tahun terakhir pada masa reformasi. Pekembangan hukum acara perdata yang disajikan dalam bentuk tabel dan didukung dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung. Buku ini layak dijadikan rujukan untuk memeahami perkembangan hukum acara perdata di Indonesia. Salah satu pesan penting dalam buku ini adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang terjadi dalam sejumlah kasus, nampaknya ...

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentua-ketentuan di bidang perseroan terbatas. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan perseroan terbatas sebagai badan usaha dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang Undang Dasar 45. Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur ...