Transformasi Tni ...

Undang-Undang Perkoperasian 2012 (UU RI No.17 Tahun 2012) ...

Sejak terpilih sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, nama Susi Pudjiastuti menyeruak. Banyak yang mendukung, banyak pula yang menghujatnya; tak sedikit pula yang menyerbunya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Susi Pudjiastuti bukan orang sembarangan. Sekalipun berjenis kelamin perempuan dan hanya tamatan SMP, reputasi dan sepak terjangnya di bidang yang saat ini dipimpinnya, dunia yang kental dengan laki-laki, tak bisa dianggap remeh. Ia tak ubahnya “laki-laki”. Tak ...

Praktik korupsi di Indonesia sudah merajalela bagaikan gurita. Sebagian pelakunya berhasil dipenjarakan, tapi sebagian lagi masih bisa lolos. Hukum­an fisik saja tidak membuat para koruptor kapok. Apa yang harus dilakukan agar tercipta efek jera? Praktik korupsi menyebabkan rusaknya semua sistem dan sendi kehi­dup­an bernegara. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum juga jadi penghambat pem­bangunan dan memperparah kemiskinan jutaan rakyat Indonesia. Bagaimana sebaiknya korupsi diberantas? ...

Hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum, karena itu hukum selalu diubah guna mengikuti perkembangan masyarakatnya. Buku ini membahas secara cermat mengenai sejarah hukum, politik hukum, klasifikasi hukum, sumber-sumber hukum, bentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan kehakiman, dasar-dasar hukum positif Indonesia, dan asas-asas serta kewenangan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Dengan membaca buku ini diharapkan mahasiswa dan pembaca mampu secara ...

Buku ini memaparkan pokok-pokok yang menjadi dasar untuk keseluruhan pelajaran ilmu hukum. Materinya telah disesuaikan dengan berbagai perkembangan terakhir dalam ilmu hukum karena hukum senantiasa berubah dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Buku ini merupakan referensi wajib dalam mata kulaih pengantar ilmu hukum yang mudah dipahami oleh mahasiswa dan bagi praktisi untuk mendapatkan pokok-pokok ilmu hukum. ...

Masalah tindak pidana pegawai negeri merupakan pembicaraan yang aktual dan sulit diberantas, karena sukarnya mendapat bukti yang otentik serta kelemahan bidang ekonomi negara, moral, mentalitas pejabat, dan kekuatan hukum tradisi. Dengan buku ini Anda akan mempelajari tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dan hukum kepegawaian. Bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, pegawai negeri sipil, dan masyarakat peminat. ...

Kalau mereka memang peduli kebebasan, tentunya mereka akan mengajarkan nilai kemasyarakatan, patriotisme, dan mendorong pernikahan dan keluarga. MALAHAN Sebaliknya, mereka menyabotase. Mereka memasukan okultisme, kekerasan, tayangan/gambaran vulgar dan visi apokaliptik menakutkan dalam dunia hiburan. Satanisme adalah Agama Rahasia di Barat. Apa yang diterima secara spontan mengenai "perubahan sosial" sebenarnya merupakan proses yang diselenggarakan oleh kepemilikan setan. Inilah ...

Setelah Soeharto meraih kekuasaan di Indonesia pada pertengahan 1960-an, dia terus menjadi presiden selama tiga dekade lebih, ditopang oleh militer yang kuat, bantuan asing yang melimpah, dan dukungan dari sekelompok kroni. Penopang bisnis pokok bagi pemerintahan Orde Barunya adalah Liem Sioe Liong, seorang migran dari Tiongkok, yang tiba di Jawa pada 1938. Kombinasi koneksi Soeharto, kemujuran, dan pesona pribadi melambungkan Liem sebagai taipan terkaya di Asia Tenggara. Setelah gejolak krisis ...

Marsekal (Purn.) Djoko Suyanto adalah militer tulen. Pilot jet tempur dengan kualifikasi instruktur ini kini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, jabatan sipil pertama bagi dia. Buku ini adalah kumpulan pidato pilihan yang dia sampaikan sebagai Menko Polhukam di sejumlah kesempatan di dalam dan di luar negeri. Pandangan-pandangannya mendokumentasikan narasi-narasi baru pada era fondasional yang rentan dalam perjalanan konsolidasi demokrasi ...

Masyarakat Hukum Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum, Dan Pemilik Wilayah Adatnya Memahami Secara Kontekstual Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas Perkara Nomor 35/PUU-X/2014 ...

“Rp 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya” “Perusahaan yang banyak menyelundupkan ikan, pasti saya‘babat’.” “yang penting kita maunya nelayan kecil itu jangan dipungut pungutin lagi.” “Saya bisa memahami perasaan masyarakat Papua terkait illegal fishing.”   KEDEWASAAN demokrasi kita diuji bukan ketika opini dan jargon politik bisa bersliweran secara bebas, tapi ketika para pejabat bisa membuktikannya. Susi, ...

Ini adalah sebuah buku yang membeberkan sederetan dosa kejahatan super hebat rezim Orde Baru dengan sangat rinci dan lengkap serta terus lestari bahkan sampai kepergian Soeharto, penulis membawa setiap pembaca pada suatu persimpangan. Pertama, pembaca melihat jalan gelap hari depan Indonesia sebab tak mungkin lagi dapat menangani kejahatan warisan Orde Baru Soeharto. Kedua, pembaca justru menjadi tahu duduk perkara dan akar-akar kejahatan Orde Baru, seraya dapat mencarikan obat penyembuhnya ...

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Seiring perjalanannya, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review UU No. 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI ...

Dalam buku yang berisi hasil pemantauan peradilan in dapat ditemukan bagaimana sikap dan pandangan para penegak hukum terhadap perempuan. Perempuan sering harus berhadapan dengan pertanyaan – pertanyaan penegak hukum yang sulit untuk dijawab, apalagi bila dia masih dibawah umur atau masih dalam trauma karena mengalami kekerasan. Sementara itu, penegak hukum merasa harus menemukan , kebenaran materiil dari perkara. Penegak hukum itu tidak perpekstif perempuan akan tidak mampu “membaca” ...

Tindak pidana korupsi dalam kenyataannya tidak hanya melibatkan orang per orang, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan kepentingan korporasi. Dan, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perwujudan ditempatkannya korporasi sebagai subjek Hukum Pidana. Dalam kaitan ini, Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu, bentuk korporasi dimungkinkan untuk dirnintakan pertanggungjawaban pidananya, termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Konsep hukum tindak pidana ini telah diatur dalam berbagai ...