Buku ini berisi tugas dan wewenang Polri di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republk Indonesia tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai peraturan organik atau pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2002 ...

Buku ini memberikan warna berbeda tentang Upaya Pemberantasan Korupsi. Selama ini kita mengenal pemberantasan adalah dengan memidanakan pelaku, padahal ada Upaya Pencegahan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN telah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Buku ini bukan hanya memberikan gagasan segar dalam Upaya Pencegahan Korupsi, tetapi juga mengesekusi gagasan tersebut. Meski Upaya Pencegahan Korupsi belum populer, tapi warna berbeda ini harus senantiasa digali dan ...

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada hakikatnya sebagai bagian khusus dari KUHPer. KUHD merupakan salah satu referensi penting di Indonesia selain kodifikasi hukum lain yang telah ada (KUHPer, KUHP dan KUHAP). KUHD berisi tentang perdagangan secara umum; jenis perseroan; bursa perdagangan; ekspeditur atau pengangkutan barang dagangan baik melalui kapal laut, kapal udara maupun perjalanan darat; surat wesel dan catatan lain dalam transaksi perdagangan; asuransi dan pertanggungan pada ...

Buku ini merupakan buku yang menghimpun tiga kitab utama dari undang-undang hukum di Indonesia. Ketiga kitab utama yang terdapat di dalam buku ini ialah sebagai berikut: KUHPer - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...

“Mana yang lebih penting, menyeret para koruptor dan memenjarakan mereka, atau melakukan pencegahan korupsi?” Sudah lama kita mengenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun sayangnya, fokus kita sejauh ini hanya pada isu korupsi. Akibatnya, dua yang lainnya (kolusi dan nepotisme) nyaris terabaikan. Padahal potensi dan dampak yang ditimbulkan oleh keduanya sama berbahaya dengan tindak korupsi. Sebenarnya, apa sumber dari ketiga penyakit negara itu? Jawabannya adalah ...

Buku ini ditulis berdasarkan hasil peneliti an yang panjang serta pengalaman penulis selama bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tersaji di dalamnya uraian lengkap tentang BPK, baik sejarah, dasar hukum, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan, serta bagaimana BPK melaksanakan tugas-tugasnya. Semua itu ditulis secara populer dengan menunjukkan berbagai contoh hasil pemeriksaan BPK. Sdr. Baharuddin Aritonang merupakan orang yang tepat untuk menuangkan buah pikirannya dalam ...

Pemikiran Amartya Sen, tokoh dari Bengala dan pemenang Nobel ekonomi, telah mendobrak pengertian kuantitatif-tradisional tentang tujuan pembangunan dengan menekankan bahwa yang menentukan bagi mutu eksistensi manusia yang utuh adalah peluasan keberdayaan dan kebebasannya. Dalam buku ini penulis mengantar pembaca ke pusat pemikiran Amartya Sen itu. —Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno Pengajar di Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Setiap klaim kebebasan biasanya ...

Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Republik Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum, seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Rumusan ini dilandasi karena kehidupan setiap individu manusia takkan pernah lepas dari keterikatan hukum, untuk mentertibkan kehidupan yang bernorma harmonis dan sejahtera. Hukum dan masyarakat merupakan hal yang sulit dipisahkan. Kedua hal tersebut bagaikan berada dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi ...

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali melalui sidang MPR. Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1999, amandemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Buku UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV menyajikan informasi mengenai sejarah dan isi ...

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Sebagai salah satu komponen terpenting, profesionalisme ASN sering kali dipertanyakan. ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan ...

Buku Himpunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat tepat dijadikan pedoman bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa di Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan semua instansi yang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dana APBN/APBD, juga oleh para penyedia barang dan jasa baik perusahaan swasta maupun perorangan. Dilengkapi dengan Highlight warna agar mudah dipahami. ...

"Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya - Bagan dan Sejarah Undang-Undang Pemerintah Daerah di Indonesia - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah " ...

12 Kompasianer kembali menyuarakan pendapatnya tentang Ahok dan Jakarta. Sebagai petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disapa dengan Ahok mencalonkan diri kembali menjadi gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017-2022 meski pro-kontra mengenai dirinya tak pernah berhenti. Melalui Ahok dan Jakarta, 12 Kompasianerberbagi opini mereka mengenai sosok Ahok dari kacamata warga. ...