Tidak mudah memahami dinamika Timur Tengah dalam waktu cepat. Apalagi Timur Tengah merupakan kawasan yang terdiri dari puluhan negara dengan berbagai keunikan sosial budaya, sejarah maupun politik yang mereka miliki. Timur Tengah juga memiliki hubungan khusus dengan negara-negara Barat, baik itu bersifat loyal maupun antipati. Mengingat Timur Tengah selalu menjadi isu yang menarik dari waktu ke waktu maka tidak berlebihan kalau buku ini diberi judul Timur Tengah dalam Sorotan. Buku ini ...

Deskripsi : Berbagai permasalahan dan gejala sosial budaya di masyarakat hampir tidak dapat dipisahkan. Permasalahan sosial dengan permasalahan budaya menjadi dua hal yang saling berpengaruh dan berhubungan sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Sistem sosial budaya itu sendiri berisi semua unsur tata nilai, sosial, dan tingkah laku manusia yang bekerja sendiri maupun bersama-sama sehingga dapat mencapai tujuan hidup manusia di masyarakat. Buku Sistem Sosial Budaya Indonesia ini merupakan ...

Undang-Undang Terorisme Dan Perubahanya (Uu Ri No.5 Tahun 20 ...

Buku Omnibus Law (Teori dan Penerapannya) ini berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde Reformasi. Buku ini juga mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Salah satu aturan yang ada yaitu berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dinyatakan berlaku seperti KUH Perdata maupun KUH Dagang. ...

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Salah satu akta autentik yang dibuat Notaris berupa perjanjian Kredit bank yang pada umumnya telah dipersiapkan oleh pihak bank selaku kreditur, yang memuat serangkaian klausula dengan ...

Pengadilan merupakan poros sistem hukum dan merupakan aspek praktis yang kokoh untuk mengharuskan masyarakat menghormati hukum-hukum syara’. Dengan adanya pengadilan, hukum syara’ menjadi berwibawa dan dapat terimplementasikan dengan efektif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebab melalui pengadilan, kebenaran akan ditegakkan, kebatilan akan disalahkan, keadilan dan objektivitas hukum akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik muslim mupun nonmuslim. Buku Peradilan Islam ini ...

Buku ini membahas produk pengadilan di bidang keperdataan menjadi dua bagian, yaitu "Putusan" dan "Penetapan". Putusan dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara menjadi "putusan akhir" dan "putusan sela". Penetapan merupakan produk pengadilan berupa keputusan atas perkara permohonan. Permohonan merupakan gugatan yang bersifat volunteer atau sepihak tanpa adanya pihak lawan. Perkembangan terakhir, upaya Mahkamah Agung dalam beracara di Pengadilan atau e-Court. Hal ini dapat menjembatani ...

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas. Kerugian keuangan negara tidak boleh lagi dimaknai sebagai potential loss. Delik suap di antaranya ditandai dengan adanya meeting of mind, dan memungkinkan adanya OTT. Pada delik menerima gratifikasi, kedua ciri tersebut tidak ditemukan. Tidak mungkin OTT pada perkara ...

Hukum Adat menjadi mata kuliah penting bagi setiap fakultas Syariah ataupun fakultas hukum di setiap perguruan tinggi ataupun universitas di Indonesia. Tujuannya adatah, agar pemahaman setiap mahasiswa datam bidang keilmuan hukum, dapat menyeluruh tentang sistem hukum yang hidup di Indonesia, dan hukum adat adalah satunya. Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi hukum, baik hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat maupun hukum tertulis lainnya yang menjadi pijakan dalam ...

Dilengkapi dengan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik PP RI no.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peremenkominfo RI no 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ...

Hakikatnya, pemerintah hadir untuk mengurus dan mengatur hubungan antar kepentingan dalam masyarakat. Peran ini hanya dapat diwujudkan melalui serangkaian wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan, baik tindakan faktual maupun tindakan hukum. Namun dalam realitasnya, tidak semua tindakan pemerintahan sesuai harapan dan kemudian menyisakan persoalan hubungan hukum. Pendekatan inilah yang mengantarkan pemikiran akan perlunya pemahaman atas jenis tindakan pemerintahan dan implikasi hukumnya ...

PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI ...

UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Buku Undang-Undang Pajak Penghasilan Pph ini berisi tentang himpunan peraturan mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Buku ...

Kesehatan anak tergantung dari kemampuan orangtua dalam merawatnya. Namun, ada kalanya orangtua membutuhkan bantuan dari tenaga medis seperti perawat. Perawat berperan memberikan pelayanan yang komprehensif dan cermat untuk mencegah kematian serta kecacatan dengan memperhatikan aspek biopsikososial dan kultural. Untuk mendukung hal tersebut, tentunya dibutuhkan konsep dasar mengenai ilmu keperawatan yang mengacu kepada kondisi pelayanan dalam keperawatan. Buku ini membantu untuk mendapatkan ...

Penyelesaian perkara pidana sebagai satu kesatuan penegakan jukum dalam bingkai negara hukum, setidak-tidaknya mengacu pada asas-asas dan tujuan hukum. ...

Alat bukti berperan penting dalam pembuktian perkara di depan persidangan, karena dengan alat bukti yang cukup dapat dibuktikan salah atau tidaknya pelaku tindak pidana. Alat bukti yang selama ini dikenal dalam persidangan perkara pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan dalam persidangan perkara perdata berpedoman pada Pasal 164 HIR. Seiring dengan kemajuan zaman maka tipologi kejahatan juga semakin berkembang bentuknya, terlebih dengan kecanggihan teknologi saat ini yang sudah memasuki ...

Hukum Perjanjian ...

Buku ini menguraikan hukum lingkungan dan penegakannya di indonesia meliputi sejarah hukum lingkungan, Daftar Isi : BAB 1 : Sejarah dan Perkembangan Hukum Lingkungan. BAB 2 : Pengaruh Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Hukum Lingkungan Nasional. BAB 3 : Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. BAB 4 : Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi. BAB 5 : Penegakan Hukum Lingkungan Perdata. BAB 6 : Penegakan Hukum Lingkungan Pidana. BAB 7 : ...

Buku ini merupakan buku ajar yang terdiri atas 2 (dua) jilid yang diajarkan pada mata kuliah Hukum Islam. Pada buku Hukum Islam Jilid Kedua ini berisikan materi-materi mengenai sejarah dan perkembangan hukum Islam, diawali pembahasan mengenai konsep tarikh tasyrr kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sejarah hukum Islam pada masa Rasulullah*, hukum Islam pada masa sahabat senior, hukum Islam pada masa sahabat junior/tabi'in, sejarah hukum Islam pada awal abad ke-2 hijriah sampai dengan ...

Proses uji tuntas hukum dimaksudkan untuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat "clear and clean" bagi para pihak.salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan,termasuk didalamnya adalah risiko hukum yang potensial timbul maupun risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. ...