Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal dalam buku in' disusun dengan format yang sesuai dengan penataan naskah resmi, dengan indeks tematik ...

Ilmu Negara sebagai mata kuliah dasar dan pengantar bagi mahasiswa Fakultas Hukum termasuk dalam kelompok mata kuliah yang tidak populis. Pokok-pokok ajarannya begitu membingungkan, sulit dihafalkan, bahkan ujiannya pun dianggap tidak jelas. Mata kuliah hukum ini namanya diawali dengan kata “ilmu” bukan “hukum”. Ilmu dimaknai sebagai genus yang mutlak untuk dipelajari sebelum mempelajari hukum yang merupakan spesies dari padanya. Jelas sudah mengapa sulit memahami ilmu negara, tidak ...

Hukum Agraria Indonesia Edisi Kedua Pembentukan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bertujuan untuk merombak dan memperbarui hukum agraria lama. Dasar-dasar hukum bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional serta kepastian hukum dan haknya tercantum dalam undang-undang ini. Dengan lahirnya UUPA, hukum tanah warisan Hindia Belanda yang diatur dalam Buku II KUH Perdata mengenai benda (khusus tanah), Agrarische Wet, dan peraturan pelaksanaannya ...

Tindak pidana terhadap keamanan negara sudah diatur dalam KUHP Lama yang terkait dengan makar, pengkhianatan terhadap negara, dan tindak pidana yang berkaitan dengan ideologi negara (Pancasila). Namun, pembahasan tersebut masih cukup terbatas dalam hal pengaturan dan penerapan ancaman yang lebih luas terhadap keamanan negara. Oleh karena itu, KUHP Baru hadir untuk mengatur dan menyempurnakan pembahasan mengenai tindak pidana tersebut. Buku Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara mengulas ...

Pembuktian sebagai titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sebab, melalui tahapan pembuktian, terjadi suatu proses, cara, dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Buku ini menyajikan perbandingan hukum pembuktian pidana di negara civil law ...

Dalam era globalisasi, kejahatan tidak lagi mengenal batas negara, sehingga fenomena kejahatan transnasional makin mengancam stabilitas global dan menguji batasan hukum negara, termasuk Indonesia. Buku Hukum Pidana Transnasional hadir dengan menyajikan berbagai pembahasan kejahatan transnasional berdasarkan penggabungan hukum pidana domestik, hukum pidana negara asing, dan hukum internasional. Hal itu bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan transnasional. Sebagai panduan ...

Sinopsis : Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sistem hukum acara pidana pada negara-negara civil ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk Bab Ill Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Bab IV Pembagian Wilayah Bab V Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan ...

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA Buku ini mengajak kita untuk memahami secara komprehensif, bagaimana perjuangan datam proses pemutihan lingkungan hidup dilakukan dalam teori dan praktik di peradilan, serta sejauh mana hakim di Indonesia dapat berperan datam proses tersebut melalui putusan yang dijatuhkannya. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Buku ini memberikan pengetahuan hukum secara teoretis dan praktis tentang ...

Buku ini memuat Peraturan Pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang Koperasi, UMKM, dan BUM Desa meliputi PP RI No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; PP RI No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil; PP RI No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. ...

Secara filosofis keberadaan buku ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di seluruh Indonesia dalam membuat akta badan usaha. Badan usaha dapat dibedakan menjadi dua macam, berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, meliputi perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sedangkan yang tidak berbadan hukum, meliputi persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum, maka badan usaha ...

Constitutional Question ...

Hukum islam mencerminkan seperangkat norma llahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Buku yang berada di hadapan pembaca ini menguraikan dengan terang dan jelas mengenai hukum lslam: Pengantar llmu Hukum lslam di lndonesia antara iain pengertian, Ruang Lingkup, Tujuan Hukum lslam; Sumber Hukum lslam; Asas Hukum lslam;kaidah Hukum Islam serta Ahkamul Khamsah ...

Undang-Undang Terorisme Dan Perubahanya (Uu Ri No.5 Tahun 20 ...

Buku Omnibus Law (Teori dan Penerapannya) ini berisi latar belakang pembentukan omnibus law di Indonesia, khususnya pembentukan omnibus law pada masa setelah orde Reformasi. Buku ini juga mengulas dampak banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak masa penjajahan Belanda dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Salah satu aturan yang ada yaitu berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama dinyatakan berlaku seperti KUH Perdata maupun KUH Dagang. ...