Buku Hukum Perizinan merupakan panduan komprehensif yang menyajikan pemahaman mendalam terhadap sistem perizinan di Indonesia. Pada bab per bab, pembaca akan diarahkan melalui konsep hukum perizinan, peran hukum dalam sistem perizinan, dan penerapan perizinan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan studi kasus yang relevan, buku ini menjadi panduan esensial bagi mahasiswa hukum, praktisi, dan semua yang terlibat dalam dunia perizinan di indonesia. Secara terperinci, pembaca akan ...

Sinopsis : Eksplorasi yuridis zakat dan wakaf tersaji secara komprehensif dalam buku Hukum Zakat dan Wakaf. Penulis mengorganisasi pembahasan dalam dua bagian yang berisi mulai dari esensi zakat dan wakaf hingga praktiknya di Indonesia. Dengan pendekatan sistematis, pembaca akan menguasai konsep hukum zakat dan wakaf serta penerapan keduanya. Kajian holistik tentang perkembangan hingga era modern dapat menjadi rujukan utama dalam pemahaman menyeluruh terhadap penerapan hukum zakat dan wakaf. ...

Sinopsis : KUHP Lama sudah berlaku di Indonesia selama 78 tahun. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah merancang, menetapkan, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI, pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Buku ini membahas gambaran sekilas KUHP Lama dan KUHP Baru terkait ...

Buku Hukum Acara Peradilan Pajak: Teori dan Praktik merupakan sebuah panduan komprehensif yang membahas sistem peradilan pajak di Indonesia. Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami aspek-aspek kunci seperti negara hukum, trias politica, hukum administrasi negara, dan peran penting yang dimainkan oleh Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Buku ini juga menjelaskan tata cara persidangan dalam berbagai jenis sengketa perpajakan. Bab-bab awal buku ini membahas ...

Buku ini mengulas secara komprehensif tentang hukum pembuktian di pengadilan niaga, khususnya dalam mengadili permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), Serta permohonan lain yang diatur oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Di dalamnya akan dimuat pembahasan mendalam mengenai permohonan pencabutan kepailitan, permohonan pengesahan (homologasi) perdamaian yang tercapai dalam proses kepailitan dan PKPU, serta permohonan pembatalan perdamaian, dan ...

Buku ini membahas secara komprehensif mengenai Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law dan Sistem Hukum Kontinental atau Civil Law, hingga lahirnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pokok-pokok bahasan dalam buku ini meliputi pengertian perseroan terbatas sampai pembahasan mengenai pendirian, anggaran dasar, serta status badan hukum perseroan terbatas. Buku ini juga membahas karakteristik ...

Sinopsis : Buku ini nyata-nyata ditulis sebagai ikhtiar scientific serius guna memberi tambahan referensi kepada mereka yang hendak melakukan studi mendalam perihal konstitusi. Menariknya, buku ini juga enak dibaca oleh orang kebanyakan. Tidak mudah untuk melahirkan tulisan demikian jika Anda bukan orang yang terbiasa menulis. Memahami sesuatu adalah satu hal. Menuangkan pemahaman itu ke dalam tulisan, lebih-lebih yang enak dibaca, sehingga pembaca paham akan maksud penulisnya adalah hal ...

Hukum lingkungan memiliki banyak segi di bidang hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan kata lain, hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks sehingga dalam mendalam, memahami, dan bahkan menguasai ilmu tersebut hanya bisa dilakukan seorang diri. Melalui hukum lingkungan, manusia dapat memahami hakikat lingkungan, cara berperilaku dalam dan terhadap lingkungan, mengembangkan harmonisasi dalam hubungan antarunsur lingkungan, serta memperkuat ketahanan lingkungan yang ...

Dalam perkembangannya, kegiatan keruangangkasaan tidak hanya terbatas untuk tujuan militer dan riset keilmuan, tetapi meluas ke bidang lain, seperti telekomunikasi, penyiaran, metereologi, dan penginderaan jarak jauh. Hukum ruang angkasa telah menjadi sistem hukum baru berbasis teknologi yang merupakan cabang dari hukum internasional. Hukum ruang angkasa bukan hanya didasarkan atas prinsip-prinsip hukum umum yang sudah mapan, baik dalam hukum nasional maupun internasional, melainkan juga ...

Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan tersebut merupakan tantangan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing ...

Kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan suatu jabatan penting di setiap negara. Pengisian jabatan kenegaraan merupakan salah satu kajian penting dalam Hukum Tata Negara dengan pembahasan mengenai pengangkatan melalui pemilihan (elected), pengangkatan (appointment), dan keturunan pada sistem monarki. Ulasan mengenai syarat untuk menduduki jabatan penting seperti kepala negara dan kepala pemerintahan seringkali terlewatkan. Di Indonesia, syarat untuk menjadi Presiden Indonesia tertuang ...

Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan yang mulia. Semua bidang tanah diharapkan dapat terdaftar dalam kegiatan penyertifikatan tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan jaminan atas ...

Mengapa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana Islam (HAPI) perlu dipelajari? Di samping karena HAPI sebagai mata kuliah wajib, pokok, dan urgen, alasannya adalah karena masalah kepastian hukum, yakni pembuktian pidana mutlak diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab, tidak boleh ada keraguan dalam bidang pidana. Hukum pidana yang menyangkut nyawa dan harga diri manusia harus didasarkan atas sebuah kepastian, bukan asumsi, perkiraan, dan persangkaan belaka. Bahkan, sanksi pidana wajib ...

Buku yang berjudul Hukum Kesehatan ini merupakan buku ajar bagi para mahasiswa hukum, khususnya dalam program sarjana untuk mata kuliah Hukum Kesehatan. Buku ini mencakup pembahasan mengenai Hukum Kesehatan secara menyeluruh, termasuk sejarah, pengertian, ruang lingkup, landasan hukum, asas-asas hukum kesehatan, dan fungsi dari hukum kesehatan. Di dalam buku ini, bab-bab selanjutnya membahas topik-topik terkait, seperti upaya kesehatan, termasuk pelayanan telemedicine, hak dan kewajiban dokter, ...

Penyelenggaraan transformasi sistem kesehatan memerlukan landasan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan. Pembenahan regulasi bidang kesehatan juga diperlukan untuk memastikan struktur Undang-Undang di bidang Kesehatan tidak tumpang tindih dan tidak saling bertentangan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dari berbagai undang-undang dengan menggunakan metode omnibus. Secara umum, Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memuat ...

Buku bertajuk Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Online-Syariah) ini berisi sebanyak 8 bab dengan substansi Bab 1 Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bab 2 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi. Bab 3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. Bab 4 Arbitrase Syariah. Bab 5 Arbitrase Online Bab 6 Mediasi. Bab 7 Negosiasi dan Konsiliasi. Bab 8 Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Lainnya. Secara umum buku ini menyajikan muatan materi yang mendudukkan arbitrase sebagai ...

Hukum tata negara dengan menekankan pada asas-asas hukum tata negara. Sebagaimana yang kita ketahui, asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis dapat berorientasi pada asas-asas hukum tata negara. Asas merupakan suatu tumpuan berpikir dan berpendapat, sehingga dapat memberikan makna etis terhadap pembentukan sistem ketatanegaraan suatu negara. Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, ...

Setelah proses pembahasan tidak kurang dari 10 tahun maka pada 17 Oktober 2022, UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan dan diundangkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Langkah pemerintah ini merupakan pencapaian yang besar walaupun sangat terlambat bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya yang telah memiliki UU PDP sejak awal tahun 2010. UU PDP telah membuka babak baru di Indonesia tentang pelindungan data pribadi yang bersifat khusus yang ...

Buku Kesatu Tentang Aturan Umum (BAB 1 s.d. BAB VI dan pasal 1 s.d pasal 187) Mengatur: Ruang lingkup berlakunya hukum pidana; tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana; pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan; tujuan dan pedoman pemidanaan; faktor yang memperingan pidana; faktor memperberat pidana; perbarengan; dan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana; pengertian istilah; dan aturan penutup. Buku Kedua Tentang Tindak Pidana (BAB 1 s.d. BAB XXXVII dan Pasal 188 s.d Pasal ...

Teori Organisasi Pemerintahan Daerah Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang melakukan dentuman besar desentralisasi (Big Bang Decentralization). Namun, secara kelembagaan hampir seluruh perangkat daerah diatur secara kaku (rule driven organization) tanpa mengindahkan visi dan misi organisasi sesuai prinsip mission driven organization. Bentuk organisasi daerah berdasarkan scoring tanpa memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan kebutuhan daerah yang berimplikasi membengkaknya ...