Dalam ranah hukum keuangan, setidaknya terdapat dua sistem besar yang berkembang di Indonesia, yaitu hukum keuangan konvensional yang berbasis pada hukum positif dan perdata, serta hukum keuangan syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Buku ini memfokuskan kajian pada sistem yang kedua. Hadir sebagai panduan komprehensif, buku Hukum Keuangan Syariah mengupas tuntas fondasi hukum yang mengatur industri keuangan syariah, mulai dari perbankan, pasar ...

Buku Hukum Acara Pidana Sesuai KUHAP 2025: Asas, Teori, Praktik, dan Perkembangan hadir sebagai kajian komprehensif yang menguraikan dasar-dasar hukum acara pidana secara sistematis, akademis, dan kontekstual sesuai perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia. Buku ini tidak hanya membahas konsep normatif hukum acara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga mengaitkannya dengan dinamika praktik penegakan hukum, perkembangan putusan pengadilan, serta ...

Pidana dan Pemidanaan Edisi Kedua hadir sebagai penyempurnaan dari edisi sebelumnya dengan mengakomodasi perkembangan terbaru hukum pidana nasional, khususnya berlakunya KUHP 2023, KUHAP 2025, dan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pembaruan tersebut membawa perubahan mendasar dalam sistem pidana dan pemidanaan, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, pengaturan, dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Buku ini membahas konsep hukum pidana, ...

Istilah legal opinion dalam bahasa latin. disebut ius opinio. Dalam hal ini ius berarti hukum dan opinio berarti pandangan. Peristilahan legal opinion digunakan dalam sistem hukum common law pada negara-negara Anglo Saxon. Di sisi lain, dalam sistem hukum civil law pada negara-negara Eropa Kontinental disebut legal critics. Dalam bahasa Indonesia, legal opinion disebut "pendapat hukum" atau "pendapat dari segi hukum". Buku ini membahas Legal Opinion: Teori, Sistematika, dan Panduan Praktis ...

Bahan ajar bukan sekadar perangkat pembelajaran, melainkan jantung dari proses belajar yang bermakna. Di tengah tuntutan pembelajaran mendalam dan keberagaman karakter peserta didik, pengembangan bahan ajar menuntut pendekatan yang reflektif, kontekstual, dan pedagogis. Buku edisi kedua ini mengupas pengembangan bahan ajar secara komprehensif, mulai dari konsep dasar, ragam dan karakteristik bahan ajar, prinsip pengembangan, analisis kurikulum, hingga tahapan sistematis perancangannya. ...

Buku Hukum Organisasi Internasional hadir sebagai karya yang menyajikan lebih dari sekadar paparan teori. Ditulis secara sistematis, buku ini menelusuri konsep dasar, prinsip hukum, serta peran organisasi internasional dalam tatanan global. Hal yang menjadikan buku ini berbeda adalah pendekatan kritis yang dihadirkan penulis—menguji konsistensi antara teori, norma hukum, dan praktik nyata dalam dinamika internasional. Ditulis secara sistematis, buku ini menyatukan fondasi normatif hukum ...

Mendalami studi Politik Hukum memiliki tantangan dan keseruan yang berbeda dari studi hukum tata negara pada umumnya. Politik hukum muncul sebagai salah satu disiplin hukum alternatif di tengah kebuntuan metodologis dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan entitas bukan hukum. Adanya praktik policy making dan policy executing di bidang hukum membuat politik hukum sebagai teori dapat digunakan untuk mengungkapkan policy evaluation, policy approximation, dan policy recommendation di ...

Di tengah modernisasi hukum nasional, hukum adat tetap hidup dan berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari sengketa tanah, perkawinan, hingga konflik sosial. Relevansinya semakin kuat setelah lahirnya KUHP Tahun 2023 yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Buku Hukum Adat di Indonesia Edisi Kedua membahas secara komprehensif konsep, dasar, sifat, dan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum ...

Edisi kedua Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional hadir di tengah berlanjutnya reformasi hukum pidana Indonesia yang semakin dinamis. Disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menegaskan bahwa kodifikasi belum mencapai titik final, melainkan terus bergerak melalui koreksi, penyesuaian, dan bahkan pergeseran arah kebijakan. Perkembangan ini tidak hanya berdampak pada aspek prosedural dan pemidanaan, tetapi juga ...

Buku ini menghadirkan kompilasi terkini regulasi di bidang hukum telematika dan pelindungan data pribadi di Indonesia. Di dalamnya dimuat UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta UU RI 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai pembaruan terbaru rezim hukum digital nasional. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, buku ini juga dilengkapi dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan ...

Perbandingan hukum (recht vergelijking) adalah suatu kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain ataupun membandingkan lembaga hukum (legal institution) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain. Dengan perbandingkan hukum itu akan ditemukan unsur-unsur persaman (similaritas) dan unsur-unsur lembaga atau sistem itu. Perbandingan hukum pidana (comparative criminal law), yaitu dengan membandingkan sistem dan ketentuan pidana di ...

Daftar Isi 1. Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: Kodifikasi atau   Kompilasi? 2. Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia 3. Tindak Pidana Terosisme 4. Tindak Pidana korupsi 5. Tindak Pidana Pencucian uang 6. Tindak Pidana Narkotika ...

Kitab Lengkap Hukum Pidana KUHP 2023 & KUHAP 2025 ini menyajikan dua pilar utama sistem hukum pidana Indonesia dalam satu literatur yang praktis dan komprehensif. KUHP 2023 sebagai hukum pidana materiel dan KUHAP 2025 sebagai hukum pidana formil yang merupakan dua peraturan penting digabungkan dalam satu buku, sehingga pembaca memperoleh akses terpadu terhadap norma-norma pidana yang saling melengkapi—hal yang diatur dan cara proses penegakannya. *** Pernahkah Anda terpikir betapa ...

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 merupakan rujukan dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Buku ini menghadirkan teks resmi KUHAP 2025 secara utuh dan lengkap. Diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan praktisi, akademisi, mahasiswa, dan aparatur penegak hukum. Pasal-pasal dalam buku in' disusun dengan format yang sesuai dengan penataan naskah resmi, dengan indeks tematik ...

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 menciptakan perubahan mendasar dalam hukum Indonesia dengan menggabungkan tindak pidana khusus ke dalam KUHP. Perubahan ini menjadi latar belakang penulisan buku Tindak Pidana Khusus di Dalam KUHP 2023. Dalam buku ini, penulis sebagai dosen pidana dan proofreader dari KUHP 2023, secara mendalam membahas rasionalisasi serta kritik terhadap keputusan untuk memasukkan tindak pidana khusus ke dalam KUHP. Buku ini juga memaparkan lima jenis tindak ...

Ilmu Negara sebagai mata kuliah dasar dan pengantar bagi mahasiswa Fakultas Hukum termasuk dalam kelompok mata kuliah yang tidak populis. Pokok-pokok ajarannya begitu membingungkan, sulit dihafalkan, bahkan ujiannya pun dianggap tidak jelas. Mata kuliah hukum ini namanya diawali dengan kata “ilmu” bukan “hukum”. Ilmu dimaknai sebagai genus yang mutlak untuk dipelajari sebelum mempelajari hukum yang merupakan spesies dari padanya. Jelas sudah mengapa sulit memahami ilmu negara, tidak ...

Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah) Edisi Kedua Buku bertajuk Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Online-Syariah) ini berisi sebanyak 8 bab dengan substansi Bab 1 Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bab 2 Penyelesaian Sengketa melalui Ligitasi. Bab 3 Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase. Bab 4 Arbitrase Syariah. Bab 5 Arbitrase Online. Bab 6 Mediasi. Bab 7 Negosiasi dan Konsiliasi. Bab 8 Alternatif ...