Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan tersebut merupakan tantangan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing tersebut ...

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya Hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, ...

Peraturan Lengkap Fidusia (Uu Ri No.42 Th 1999) ...

Undang-Undang Guru Dan Dosen (UU RI No.14 Tahun 2005) ...

Amandemen Standar Nasional Pendidikan (UU RI No. 32 Tahun 2013) - UU Lembaga Keuangan Mikro - UU Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012 - UU Pangan tahun 2012 - UU Perkoperasian tahun 2012 - UU Kejaksaan tahun 2012 - UU Pendidikan Tinggi tahun 2012 - UU Pemilu tahun 2012 - Serta dilengkapi dengan pp no 19 tahun 2005. ...

UU Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No 11 Tahun 2012) ...

Undang Undang Konservasi Tanah & Air: UU RI No. 37 Tahun 2014 ...

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh ...

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan. melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama. bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja sama secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu. perlu pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Untuk itu. pemerintah perlu mengesahkan ...