Marketing politik telah menjadi fokus perhatian banyak kalangan, tidak hanya antara akademisi maupun praktisi, tetapi juga antara politisi dengan marketer. Berada dalam persinggungan antara ilmu marketing dan politik membuat marketing-politik sarat dengan pro dan kontra. Buku ini berdiri di tengah-tengah pro dan kontra dan mencoba mengakomodasi keberatan dari setiap kubu. Marketing politik telah dilakukan tidak hanya di negara maju seperti Amerika dan Eropa, tetapi kita juga dapat melihat ...

PENGHIANATAN SEORANG ADJUDAN? Suatu Misteri masih melingkupi kesaksian Mantan Adjudan Bung Karno Alm. Kol Bambang Widjanarko Para ahli sejarah agaknya perlu menyingkapkan kepada publik: apakah pengakuannya itu jujur yang sekian lama ia simpan sendiri dan baru dilepaskan setelah Bung Karno wafat? Ataukah itu sebuah pengakuan yang dipaksakan oleh Rezin Orde Baru kepadanya? dan mana-mana saja dari 120 lebih pertanyaan penyidik yang jawabannya dapat dipercaya, dan mana yang tidak. Itulah tugas ...

Sumber-sumber konflik Papua dikelompokkan dalam empat isu. Pertama, masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua sejak 1970. Untuk menjawab masalah ini, kebijakan alternatif rekognisi perlu dikembangkan untuk pemberdayaan orang asli Papua. Isu kedua adalah kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk itu diperlukan semacam paradigma baru ...

Di Indonesia, berbagi konsep nomenklatur kewilayahan seperti 'wilayah', 'kawasan', 'daerah', 'regional', 'area', 'ruang' dan istilah-istilah sejenis, banyak dipergunakn dan saling dapat di pertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing memiliki bobot penekanan pemahaman yang berbeda-beda. Secara teoritik, tidak ada perbedaan nomenklatur antara istilah wilayah, kawasan dan daerah. Semuanya secara umum dapat diistilahkan dengan wilayah (region). Buku ini mencoba mengisi kekosongan ...

Tema yang dibahas dalam buku ini adalah tema yang sedang mencuat dalam perdebatan pembangunan di Indonesia. Buku ini mengemukakan isu-isu penting di balik gagasan Good Governance selain mengungkapkan sejauh mana inovasi telah terjadi dalam mempromosikan partisipasi serta apa peran dan kontribusi organisasi Civil Society maupun Komunitas Internasional untuk mewujudkan terselenggaranya Good Gevernance di Indonesia. Yang menarik dari buku ini adalah uraian hasil penelaahan terhadap 20 prakarsa ...

Hampir satu dekade setelah peristiwa pada tahun 1998 yang penuh pergolakan itu, beberapa dari perubahan-perubahan yang dengan tergesa-gesa diperkenalkan itu ternyata hanya berumur pendek. Partai politik Orde Baru Golkar kembali berkuasa pada tahun 2004. Begitu pula seorang mantan jenderal di istana kepresidenan. Desentralisasi juga dimundurkan kembali sampai sejauh tertentu. Keamanan telah membaik. Buku ini adalah hasil dari sebuah proyek penelitian dua tahun.yang didasarkan pada Royal ...

Jarang kita temukan seorang antropolog, yang punya minat begitu melebar dan bisa menguraikan berbagai persoalan ekonomi praktis secara begitu rinci, seperti di Bagian Kelima, yang menyoroti skandal BLBI, berbagai lembaga pemberantasan korupsi, sampai dengan pembalakan liar (illegal logging) yang dilakukan oleh Adelin Lis dan mitra Koreanya, Lee Suk Man, diduga berkolusi dengan M. S. Kaban, Menteri Kehutanan yang “kebetulan” juga ketua Partai Bulan Bintang yang masih diharapkan dukungannya oleh ...

Buku ini berisi studi tentang sejarah politik Sumatra Barat sejak periode akhir penjajahan sampai masa kini, dengan fokus pada proses dan kadar kesungguhan orang Minangkabau berintegrasi ke dalam negara Indonesia kontemporer. Dipapar-kan perspektif lokal tentang per-tum-buhan dan perkembangan gerakan nasionalis di Indonesia, perjuangan kemerdekaan, dan trauma yang dialami rakyat Minangkabau dalam beradaptasi dengan pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pada konsep yang sangat berbeda dari ...

Asumsi tentang keperluan adanya masa transisi yang diabaikan dalam kebijakan otonomi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Harus diakui bahwa kebijakn otonomi sangat luas bagi daerah melalui UU No.22 Tahun 1999 adalh langkah pembaruan besar dalam sejarah desentralisasi dan pemerintah daerah di Indonesia. Namun sayangnya kebijakan produk pemerintah B.J. Habibie itu dibuat dengan asumsi situasi "normal", seolah-olah oleh partai-partai , DPRD dan pemerintah ...

Fenomena korupsi belakangan ini makin perkasa saja penampilannya, yang menghambat proses pemerataan hasil-hasilpembangunan secara adil, terutama di negara-negara berkembang, dan kemungkinan termasuk Indonesia. Korupsi (entah kolusi, nepotisme, sogok, suap, pemerasan, dan penipuan) sudah sedemikian hebatnya, sehingga tak satupun orang- termasuk para birokrat yang jujur dan bersih- sanggup untuk memberantasnya. Lewat studi kasus konkret di Filiina, Hongkong, Singapura, Korea dan Ruritania, ...

Konflik horizontal yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia pada masa orde baru menunjukkan betapa kasus tersebut merupakan persoalan serius yang menghambat pembangunan. Akibat dari konflik tersebut, pembangunan mengalami stagnasi, mandek dan menyebabkan krisis meluas di berbagai sektor kehidupan. Dus, kemiskinan dan pengangguran meledak di berbagai daerah nusantara. Krisis multidimensi tersebut tentu bukan tanpa sebab. Disinyalir pembangunan orde baru dinilai gagal dalam mengelola ...

Sejak bergulirnya reformasi yang dimulai tahun 1998, kata ā€¯regionalismeā€¯ dan ā€¯reformasiā€¯ mengalami peluberan makna serta membanjiri wacana sosial-politik Indonesia. Saking populernya, di sebuah warung tenda di Jakarta saya pernah menikmati sajian ā€¯Nasi Goreng Reformasiā€¯. Ini sangat kontras dengan zaman Orde Baru (1967-1998) di mana kata ā€¯otonomi daerahā€¯, ā€¯desentralisasiā€¯, dan ā€¯reformasiā€¯ sangat langka terdengar dan tabu diucapkan. Mereka yang coba-coba ...

Kekuasan sistempasar telah mengubah fungsi sosial air menjadi sekedar komoditas yang dapat diperjualbelikan Air yang tadinya merupakan basis solidaritas manusia berubah menjadi sumber konflik vertikal dan horizontal di lingkungan petani. Buku ini menawarkan dua aspek pentin dalam advolasi irigasi: 1. Pendekatan manusiawi atas penyelesaian konflik irigasi dengan menempatkan pelaku konlik sebagai korban 2. Menempatkan analisis sosial sebagai bagian penting dalam kerja advokasi irigasi. ...

"Apa dan bagaimana" tampilan politik pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi sorotan utama Jurnal edisi ini, terutma tentang prespektif kebijakan luar negeri pemerintahan SBY. Dalam sejarah bangsa, rakyat Indonesia baru pertama kali memiliki seorang presiden hasil pilihannya sendiri, terlepas dari kelemahan yang mengiringi prosesi pemilu presiden 2004, yang pasti kalkulasi berdemokrasi tetap merupakan peristiwa fenomenal yang patut dihargai. Fakta menandakan bahwa masa akar ...

"Perang psikologi" antara Teheran dan Washington dalam kaitannya dengan persoalan nuklir telah menyebabkan pergolakan politik di Timur Tengah. Masyarakat internasional menyorot keinginan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Meski doktrin serangan dini bukanlah doktrin baru dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, namun kebijakan ini ditekankan oleh pemerintahan Presiden Bush. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan doktrin tersebut tidak menghasilkan perdamaian dunia. Sebaliknya, doktrin ...

Apabila tujuan akhir tuntutan reformasi adalah tercapainya demkrasi, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, maka arah kebijakan otonomi daerah harus dipandang sebagai bagian dari agenda demokratisasi. Otonomi bukanlah tujuan, melainkan cara demokratis untuk mewujudkan keadilan dankesejahteraan bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali. Implementasi otonomi daerah yang mengabaikan agenda demokratisasi pada akhirnya akan menjerumuskan rakyat kita ke dalam perangkap oligarki elit politik ...