Era digital telah mengubah segalanya. Hukum, yang selama berabad-abad berdiri kokoh pada teks dan doktrin, kini diterpa gelombang disrupsi yang tak terelakkan. Kecerdasan buatan membuat keputusan, kontrak lahir dari kode blockchain, dan data pribadi menjadi komoditas yang diperebutkan. Di tengah pusaran perubahan ini, sebuah pertanyaan mendasar mengemuka: apakah hukum kita sudah usang? Buku ini bukan sekadar teori, melainkan peta navigasi untuk mengarungi samudra digital yang penuh dengan ...

Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu aspek penting pada suatu organisasi,  termasuk dalam konteks pemerintahan. Tetapi dalam aspek ini juga berpotensi terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Untuk memahami isu inilah, dan untuk mencari jalan mengatasinya, maka buku ini hadir di hadapan pembaca. Buku ini dilengkapi dengan teori dan data-data terkini tentang suap dan gratifikasi sebagai salah satu tipologi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, daftar tersangka yang ...

Sejak keluarnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya sejak bulan Juli 2018 lalu, Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan kebijakan pengadaan dengan melakukan banyak “simplifikasi” kebijakan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan bertujuan value for money. Ruang lingkup pengadaan pemerintah semakin diperluas yaitu dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai dengan ...

Buku ini disiapkan bagi mahasiswa hukum yang ingin mendalami hukum dagang. Meskipun demikian, buku ini juga bermanfaat bagi pihak lain yang tertarik untuk mempelajari dan memahami hukum dagang. Namun karena luasnya cakupan hukum dagang, buku ini tidak dimaksudkan untuk membahas secara rinci berbagai materi hukum dagang, melainkan hanya membahas hal-hal pokok dari ruang lingkup hukum dagang. Hal-hal pokok itu antara lain meliputi: hukum perjanjian (kontrak dagang), hukum perusahaan, pembukuan ...

Buku ini merupakan sebuah kajian filsafat hukum tentang hukum, moral, dan keadilan dari masa lalu sampai sekarang. Diceritakan sejarah perkembangan filsafat hukum mengenai bagaimana mula pertama hukum ditemukan dan untuk apa sebenarnya hukum itu diciptakan. Peradaban hukum diawali dari kodifikasi yang pertama dikenal adalah kodifikasi Urukagina sekitar abad ke-23 SM yang dilandasi oleh sebuah asas yang mengkonfirmasi bahwa raja merupakan manusia pilihan, kemudian disusul kodifikasi Hammurabi ...

MENGAPA HARUS MEMILIKI BUKU INI Secara garis besar, buku ini memuat tiga poin pokok yang sangat penting, yakni CARA BENAR, MUDAH, dan JITU. CARA BENAR; buku ini mengulas semua CARA yang BENAR dan prosedural agar semua pihak (swasta dan pemerintah) terhindar dari praktik penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MUDAH; buku ini menjelaskan secara detail, jelas, dan tuntas semua hal seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari A sampai Z berdasarkan Perpres No. 54 ...

Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap yang telah memasuki tahun ketujuh dan edisi revisi keenam dalam publikasinya ini merupakan kompilasi undang-undang pusat yang tersusun dalam satu naskah dengan format yang mudah dipahami dan dipelajari semua pihak. ...

Buku ini merupakan buku revisi kedua Cara Mudah Menghitung PPh Badan yang didalamnya terjadi penambahan materi dan perubahan sistematika penyajian. Didalamnya disertai contoh-contoh kasus dan cara menyelesaikan perhitungan pajak. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis dalam mengajar dikelas yang telah diklasifikasikan sedemkian rupa berdasarkan materi ajar sehingga diharapkan dapat memudahkan para pembaca Dengan pengetahuan dari buku ini, para pembaca diharapkan dapat menghitung dan ...

Dalam dunia bisnis, pertukaran kepentingan antarpelaku bisnis merupakan hal yang lazim terjadi. Permasalahannya timbul ketika pertukaran kepentingan ini harus berlangsung secara proporsional, saling menguntungkan, dan tidak berat sebelah atau tidak seimbang. Dari sudut pandangan tersebut, hukum kontrak memainkan peran krusial sebagai penjamin berlakunya asas proporsionalitas di seluruh proses kontrak, mulai dari perundingan, pembentukan, dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak tersebut. ...