Hukum Adat menjadi mata kuliah penting bagi setiap fakultas Syariah ataupun fakultas hukum di setiap perguruan tinggi ataupun universitas di Indonesia. Tujuannya adatah, agar pemahaman setiap mahasiswa datam bidang keilmuan hukum, dapat menyeluruh tentang sistem hukum yang hidup di Indonesia, dan hukum adat adalah satunya. Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi hukum, baik hukum yang telah hidup dan berkembang di masyarakat maupun hukum tertulis lainnya yang menjadi pijakan dalam ...

Buku ini adalah hasil penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif (normative law research) dengan karakteristik penelitian yang berorientasi pada pembaruan hukum (reform-oriented research). Hasil penelitian menunjukkan hukum pidana di Indonesia sangat terbatas mengatur perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik (bona fide third parties) dalam kaitannya dengan hak atas harta kekayaan. Bahkan terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak atas kekayaan pihak ketiga dalam proses ...

Ilmu Hukum merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan yang cukup signican, karena ilmu ini didukung oleh berbagai teori-teori dan aliran-aliran hukum yang cukup banyak. Berbagai teori yang banyak dikaji oleh para akademisi maupun ilmuan hukum, yaitu, seperti, teori negara hukum, teori investasi, teori CSR, teori pemidanaan, teori kriminologi dan teori hak asasi manusia. Teori-teori itu, telah digunakan dan diterapkan oleh mahasiswa S3 maupun S2 di dalam menganalisis disertasi ...

Dilengkapi dengan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik PP RI no.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peremenkominfo RI no 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ...

Para debitur yang menggunakan dana untuk membeli kendaraan bermotor atau properti lain dengan cara mencicil, acapkali mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari para debt collector yang menjadi perpanjangan tangan lembaga-lembaga keuangan. Apakah cara-cara intimidatif itu dilegalkan? Bagaimana hak-hak debitur dalam hal kredit barang konsumtif seperti ini? Bagaimana peran hukum dalam melindungi hak/kewajiban kita sebagai debitur? Secara sederhana dan lugas, Sahrul Mauludi membahasnya ...

Pengantar Ilmu Hukum ...

Buku Inl menyallkan kedalaman materl dan kekayaan gagasan karena ditulls oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesla pertama (2003-2008). Buku ini menawarkan buah pemikiran agar pengujian formil tidak dthatasi hanya pada prosedur pembentukannya semata, melainkan diperluas pada kesesuaian bentuk produk hukum yang menjadi bungkus dari materi muatan norma, Melalui buku ini, pembaca diajak berpikir sekaligus memantik perenungan untuk memperoleh inspirasi dan lompatan-lompatan pemikiran baru. ...

PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI ...

Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pe ...

Naskah Resmi Uud 1945 (Amandemen Lengkap) ...

Perlawanan, Pemberontakan, Kematian ...

Tulisan ini lahir dari sebuah kerisauan empirik atas eksekusi putusan hak asuh anak, yang sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri, baik dari segi kepastian hukum atas norma hukum formil yang diterapkan dalam eksekusi putusan, maupun dari segi keadilan hukum atas hak-hak anak yang harus terlindungi secara fisik dan psikis. Satu sisi pengadilan ingin menegakkan kepastian hukum dengan cara melaksanakan amar putusan secara teks hukum sesuai amar putusan pengadilan, tetapi dari sisi norma ...

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) adalah “pengantar” untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya. Dalam matakuliah PIH akan dibahas persoalan yang menyangkut tentang pengertian hukum; kedudukan ilmu hukum; fungsi dan tujuan hukum; subjek dan objek hukum; hak dan kewajiban; sumber-sumber hukum; pembagian hukum berdasarkan isinya, fungsi dan sifatnya; penafsiran dan penemuan hukum; politik pembaruan hukum; mazhab atau aliran pemikiran dalam ilmu hukum; dan lain sebagainya. Dengan ...

Politik hukum memang tidak terlepas dari dua komponen utama, yakni ius constitutum dan ius constituendum. Buku ini diberi judul Politik Hukum Kontemporer karena membahas kondisi kebijakan hukum secara kekinian, utamanya pasca terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa seluruh elemen untuk memulai normal baru, misalnya penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan maupun normal baru lainnya. Normal baru tersebut tentu akan diikuti oleh normal baru di bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound ...

Teori Hukum berbeda dari buku tentang filsafat hukum. Buku ini tidak berisi mazhab-mazhab dalam ilmu hukum yang lazim di dalam buku filsafat hukum, meskipun dalam perbincangan pada bab-bab dalam buku ini dikemukakan pandangan-pandangan filosofis. Begitu pula buku ini tidak membahas tentang teori sosial tentang hukum yang hanya melihat hukum dari luar sebagai gejala sosial. Buku ini berkaitan dengan teori perundang-undangan dan pengambilan keputusan, baik oleh kekuasaan yudisial maupun oleh ...

Proses uji tuntas hukum dimaksudkan untuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat "clear and clean" bagi para pihak.salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan,termasuk didalamnya adalah risiko hukum yang potensial timbul maupun risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. ...

UUPM No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. ...

Buku ini adalah bagian dari salah satu upaya untuk membahas mengenai perubahan ketentuan dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 bila dibandingkan dengan Undang-undang No.1 tahun 1995. Penerbitannya dimaksudkan sebagai upaya untuk menambah dan kalu mungkin memperkaya khasanah buku dibidang perseroan terbatas berdasarkan undang-undang yang baru. ...

Setiap pemerintah berkeinginan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, selalu dihadapkan kepada permasalahan yang rumit, yang salah satu penyebabnya antara lain keawaman masyarakat terhadap system kepemilikan hak atas tanah dan ganti rugi yang dianggap kurang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan pemerintah, berdasarkan hal tersebut buku ini bisa di pergunakan untuk kalangan akademis, praktisi hukum dan sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat umum . ...