Bidang hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang luar biasa pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II. Diawali dengan pembentukan Mahkamah Militer Internasional di Nurnberg dan Tokyo, secara pasti negara-negara mulai menyusun jenis kejahatan-kejahatan yang dianggap mengancam kepentingan kemanusiaan secara umum, sehingga layak dikategorikan sebagai kejahatan internasional (international crimes). Buku ini merupakan upaya awal untuk mendeskripsikan hukum pidana internasional ...

Buku ini memberi penjelasan yang menyeluruh tentang ruang lingkup dan aspek-aspek hukum dagang. Dibahas secara mendetail dan sistematis yang dituangkan dalam kalimat dan bahasa yang komunikatif sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan baik mahasiswa fakultas hukum S-1, S-2 sampai praktisi dan masyarakat yang ingin mengetahui hukum dagang. ...

Peraturan dalam perpajakan berubah sangat cepat dan jumlahnya sangat banyak, membuat Wajib Pajak maupun pemerintah mengalami kesulitan untuk menginventarisasi peraturan tersebut. Kesalahan dan pelanggaran dapat terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan-peraturan itu. Pada dasarnya hukum pajak ini membahas kedudukan hukum pajak dan pembahasan mengenai hak serta kewajiban Wajib Pajak maupun pemerintah sehubungan dengan perpajakan. Pokok-pokok bahasan yang disajikan antara ...

Bila Anda seorang Sarjana Hukum, Mahasiswa, Pelajar yang ingin berkarier di Profesi Hukum seperti menjadi Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Notaris/PPAT, Kepolisian, Diplomat, Staf Legal, Konsultan Hukum, Dosen dan Guru, Peneliti, bekerja di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta dan sebagainya berarti Anda memiliki cita-cita yang mulia. Anda mungkin adalah generasi harapan bangsa yang sangat dibutuhkan untuk mengisi aneka profesi hukum yang ditawarkan dan Anda bebas untuk ...

Hak Kekayaan Intelektual(HKI) bukanlah merupakan barang baru diIndonesia. Namun demikian, masih banyak masyarakat kita yang belum memahami konsep HKI ini, sehingga kesalahan-kesalahan dalam pengertian dan konsep masih sering terjadi. Padahal kalau ditelusuri dalam praktek sehari-hari, konsep HKI sangat lekat dengan kehidupan kita. Terdorong untuk turut mensosialisasikan konsep HKI, maka dalam buku himpunan undang-undang ini kami susun berbagai undang-undang dibidang HKI. Maksud dan tujuannya ...

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan atas transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Pada daasrnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan dibebankan kepada konsumen akhir. Buku ini disajikan berdaarkan urutan Undang-Undang PPN dan semua permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan perpajakkan disesuaikan dengan sumbernya, yaitu Undang-Undang Perpajakan, khususnya yang memuat Pajak Pertambahan Nilai. Pokok bahasan dalam buku ...

Buku ini merupakan kumpulan undang-undang sistem peradilan pidana. Buku ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akanbuu kumpulan undang-undang yang sederhana, lengkap dan dapat dijangkau secara ekonomi. Isi buku ini memuat secara lengkap undang-undang hukum pidana mulai dari hukum acara pidana, tentang pemasyarakatan, kepolisian RI, advokat, kekuasaan kehakiman, kejaksaan RI dan hingga memuat tentang grasi. Adapun daftar isi dalam buku ini : - UU No 8 Tahun 1981 Tentang ...

Ketentuan Umum perpajakan merupakan dasar untuk dapat memahami ketentuan perpajakan yang dikelola pusat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan juga berbagai pajak yang dikelola daerah. Ketentuan Umum Perpajakan banyak berkaitan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak secara umum, dan juga hak dan kewajiban Negara serta petugas pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Semakin Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban ...

Buku ini memuat materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, yang terdiri dari: - Ketentuan Umum - Azas dan Tujuan - Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik - Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik - Transaksi Elektronik - Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi - Perbuatan yang Dilarang - Penyelesaian Sengketa - Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat ...

Peraturan perpajakan banyak dibutuhkan dalam berbagai bidang, seperti dalam dunia usaha, dunia pendidikan, dalam instansi maupun orang perorangan. Hal ini tidak perlu diragukan lagi karena saat ini pemerintah juga telah memberikan perhatian khusus mengenai pajak. perlu diketahui pula bahwa sistem perpajakan Indonesia yang ada saat ini merupakan landasan pelaksanaan pemungutan pajak negeri di Indonesia. Kompilasi Undang Undang pajak yang berisi peraturan bea Materai, Cukai, dan Kepabeanan ini ...

Buku ini merupakan buku revisi kedua Cara Mudah Menghitung PPh Badan yang didalamnya terjadi penambahan materi dan perubahan sistematika penyajian. Didalamnya disertai contoh-contoh kasus dan cara menyelesaikan perhitungan pajak. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis dalam mengajar dikelas yang telah diklasifikasikan sedemkian rupa berdasarkan materi ajar sehingga diharapkan dapat memudahkan para pembaca Dengan pengetahuan dari buku ini, para pembaca diharapkan dapat menghitung dan ...

Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada pelanggan, kebutuhan, serta harapan. Sementara itu nilai-nilai pelanggan menjadi titik tolak penyediaan pelayanan kesehatan dan menjadi persyaratan yang harus dapat dipenuhi. Bermuara dari pelayanan yang berpusat pada pelanggan, disusunlah buku ini. Buku ini membantu para praktisi kesehatan dalam pemahaman akan mutu pelayanan dan acuan yang sederhana untuk mulai menerapkan manajemen mutu pada lembaga ...

Pajak turut menjadi salah satu penopang pembangunan negara. Fakta tersebut secara tidak langsung mengharapkan terjadinya peningkatan pendapatan dari aspek perpajakan. Untuk itu, dibutuhkan adanya kesadaran dari para wajib pajak untuk turut berpartisipasi di dalamnya. Ada berbagai jenis pajak, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1983 yang diubah menjadi Undang-undang No 17 tahun 1994 dan kemudian diubah lagi menjadi ...