Buku ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh DIPA UIN Saizu selama dua tahun, dan poin utama buku ini menjelaskan pembaruan hukum wakaf di Indonesia dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan wakaf. Melalui buku ini penulis menawarkan berbagai aspek kebaruan dan metode pembaruan. Secara keseluruhan, studi ini menemukan bahwa pembaruan hukum wakaf di Indonesia terjadi pada empat aspek, yakni aspek peraturan hukum, aspek pemahaman (substansi ajaran wakaf), aspek ...

Kartel merupakan kesepakatan antara para pelaku usaha sejenis untuk melakukan pengaturan secara bersama-sama dengan tujuan menekan persaingan atau menghilangkan persaingan sama sekali di antara para pelaku usaha tersebut, sehingga mereka meraih keuntungan yang besar dan mempertahankan posisinya di pasar yang bersangkutan. Praktik kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha hampir selalu dilakukan secara lisan dengan tujuan meniadakan bukti. Sulitnya menemukan bukti langsung berupa ...

Politik hukum memang tidak terlepas dari dua komponen utama, yakni ius constitutum dan ius constituendum. Buku ini diberi judul Politik Hukum Kontemporer karena membahas kondisi kebijakan hukum secara kekinian, utamanya pasca terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa seluruh elemen untuk memulai normal baru, misalnya penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan maupun normal baru lainnya. Normal baru tersebut tentu akan diikuti oleh normal baru di bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound ...

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perdagangan, industri, dan keuangan akhir-akhir ini, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase makin ...

Buku penting di bidang Kriminologi, yang menawarkan fokus unik pada relevansi dunia nyata dari teori kriminologi dalam membentuk kebijakan kontrol kejahatan. Buku ini menyajikan pengantar yang kaya, yang membawa pembaca ke kedalaman pengetahuan tentang kejahatan dan arti penting teori dalam membentuk kebijakan kontrol kejahatan. Dalam edisi terbaru ini diberikan pembahasan teori tradisional dan kontemporer secara komprehensif di dalam konteks sosiologis dan historis yang lebih luas, termasuk ...

Tindak pidana korupsi dalam kenyataannya tidak hanya melibatkan orang per orang, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan kepentingan korporasi. Dan, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perwujudan ditempatkannya korporasi sebagai subjek Hukum Pidana. Dalam kaitan ini, Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu, bentuk korporasi dimungkinkan untuk dirnintakan pertanggungjawaban pidananya, termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Konsep hukum tindak pidana ini telah diatur dalam berbagai ...

Meskipun muncul berbagai pro dan kontra terhadap TRIP's Agreement, namun harus diakui bahwa kesepakatan WTO yang diikuti Indonesia sejak dua dasawarsa—melalui UU No. 7/1994—ini merupakan persetujuan yang paling komprehensif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam hal "perlindungan merek" sebagai bagian dari lndustrial Property Rights. Sejak disepakatinya komitmen global terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, berbagai delik hukum—Hukum Merek—yang ...

Perkembangan dan problem utama kejahatan bisnis ( business crime ) yang dilakukan oleh perorangan dan/atau suatu korporasi yang legal, baik bisnis domestik maupun bisnis internasional dalam perekonomian global, telah banyak memengaruhi dinamika perekonomian dalam negeri Indonesia, termasuk dalam industri perbankan dan moneter. Dampak global kejahatan bisnis ini mendorong dirumuskannya peraturan perundang-undangan yang tidak hanya bersifat regulasi (pengaturan), tetapi juga mencegah dan ...

Di Indonesia berlaku sistem ekonomi ganda (dual economic system), yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dua sistem ini bergulir sejak dipraktikkannya sistem perbankan syariah, yaitu ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat pada 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam UU Perbankan tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu pada 1998, disahkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang ...

Ketika realitas hukum di Indonesia semakin menunjukkan fenomena euforia yang kebablasan, bahkan sudah melanggar asas -asas hukum yang universal, atau kebingungan dalam memilih konsep tujuan hukum: Barat atau Timur kah? Maka, buku Menguak Tabir Hukum ini hadir untuk menguraikan fenomena konsep hukum tersebut dalam pembahasan yang komprehensif. Topik utama buku teks konsep hukum ini, antara lain membahas: Apakah hukum itu?; Hukum sebagai kaidah; Hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat; ...

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh setiap orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, kriminologi, dan hak-hak asasi manusia, baik dia teoretisi seperti dosen, atau para praktisi seperti jaksa, hakim, pengacara, para pegiat dan pejuang hak asasi manusia, para mahasiswa bidang hukum, kriminologi dan politik, dan pihak-pihak lainnya yang berminat untuk bidang tersebut. Buku ini membahas secara mendalam tentang ketidakberdayaan tersangka, terdakwa, atau ...

Tugas hakim dalam pengadilan meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan juga menyelesaikan setiap perkara perdata yang diajukan, serta wajib membantu para pencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan keaktifan hakim untuk mewujudkan hal tersebut. Hakim harus bersifat aktif di dalam memeriksa dan juga menyelesaikan perkara perdata pada tahap pra persidangan atau tahap persiapan persidangan. Prinsip hakim bersifat aktif di dalam perkara perdata dimaksudkan dengan tujuan menjamin ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif. Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum Pidana ...

Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar. Adanya tuntutan kepada penyelenggara negarapemerintahuntuk berubah dalam hal pelayanan kepada masyarakat, kini tak bisa lagi dinafikan. Begitu pula halnya dengan eksistensi pemerintah sebagai satu institusi atau organ yang menjalankan proses ...

Hukum Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan tindak pidana korupsi, karena Hukum Administrasi memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain daripada itu, Hukum Administrasi diharapkan pula dapat mencegah tindakan korupsi dari aspek preventif dan represif yang erat kaitannya dengan penggunaan wewenang oleh pejabat publik (birokrat) yang telah ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif. Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum Pidana ...

Buku ini merupakan sebuah kajian filsafat hukum tentang hukum, moral, dan keadilan dari masa lalu sampai sekarang. Diceritakan sejarah perkembangan filsafat hukum mengenai bagaimana mula pertama hukum ditemukan dan untuk apa sebenarnya hukum itu diciptakan. Peradaban hukum diawali dari kodifikasi yang pertama dikenal adalah kodifikasi Urukagina sekitar abad ke-23 SM yang dilandasi oleh sebuah asas yang mengkonfirmasi bahwa raja merupakan manusia pilihan, kemudian disusul kodifikasi Hammurabi ...

Referensi atau buku teks yang khusus membahas Hukum Tata Ruang masih sangat langka dalam dunia perbukuan di Tanah Air. Padahal, banyak program studi yang sangat membutuhkan buku teks ini, contohnya seperti Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, dan studi Landscape Architecture yang mulai populer di Indonesia. Penyusunan buku ini merupakan langkah awal dalam upaya memenuhi keperluan akan buku teks yang membahas hukum tata ruang pada lingkup akademik, baik untuk para dosen, mahasiswa, maupun bagi ...

Pemahaman yang baik—teori dan praktik—tentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling memengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum; setidaknya, perubahan hukum akan berdampak terhadap ekonomi pembangunan Memasuki ranah globalisasi menuntut perubahan legal ...

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan. Konsideran huruf c KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasionaldi bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang ...