Buku ini diterbitkan untuk dapat dijadikan pedoman bagi para mahasiswa ilmu pengetahuan sosial, khususnya para mahasiswa Ilmu Pengetahuan Hukum, yang akan mempersiapkan diri dalam melakukan penelitian guna membuat skripsi, tesis atau karangan ilmiah. Buku ini merupakan pedoman sederhana bagi para pemula dalam membuat karya ilmiah. Bahan-bahannya diangkat dari berbagai buku metode penelitian ilmu sosial, dan dari pengalaman penulis dalam membimbing pembuatan skripsi para mahasiswa atau ...

Salah satu persoalan hukum yang dihadapi oleh Indonesia, adalah membangun Hukum Ekonomi Indonesia berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan rakyat Indonesia. Selama ini terlihat pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia lebih condong mengacu pada persetujuan WTO dan mengikuti keinginan pihak asing dalam pembentukan undang-undang. Tidak mengherankan jika beberapa undang-undang dalam bidang Hukum Ekonomi diajukan uji materil oleh banyak pihak kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), ...

Buku ini berisi 25 putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan upaya Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara perceraian dan kewarisan. Perkara perceraian itu berasal dari lingkungan peradilan umum sebanyak lima perkara dan dari lingkungan peradilan agama sebanyak tiga perkara. Perkara  kewarisan berasal dari lingkungan peradilan umum sebanyak 11 perkara dan dari lingkungan peradilan agama sebanyak enam  perkara. Sumber rujukan putusan tersebut adalah website MA, dengan tidak ...

Buku ini menyajikan analisis karakter hukum lelang sebagai suatu jual beli, yang memiliki karakter hukum khusus, yang selalu digunakan diantaranya dalam penegakan hukum, seperti penjualan barang jaminan bank, penjualan barang-barang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perolehan barang melalui penjualan lelang merupakan perolehan hak berdasarkan Pasal 584 yang paling sempurna, karena barang yang dijual telah melalui prosedur hukum mulai dari pengikatan kredit, pembebanan hak ...

Mediasi yudisial merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di dunia internasional akhir-akhir ini. Metode yang menugaskan hakim sebagai mediator ini memiliki banyak kelebihan.  Integrasi mediasi ke dalam sistem peradilan mencoba menggabungkan prosedur yang murah, cepat dan sederhana dari mediasi dengan otoritas dan kepastian hukum dari putusan pengadilan.  Banyak Negara, tidak hanya yang bersistem hukum Anglo Saxon tetapi juga Eropa Kontinental, ...

BANK sebagai lembaga intermediasi dalam dekade terakhir ini, keberadaannya di tengah-tengah masyarakat semakin dibutuhkan. Untuk mengikuti dinamika masyarakat, berbagai peraturan di bidang perbankan pun diamandemenkan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. ...

Putusan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk penafsiran oleh Hakim Konstitusi. Putusan penemuan hukum berwajah ganda. Pada satu sisi, putusan penemuan hukum merupakan upaya positif dan konstruktif untuk menegakkan norma konstitusi dan melindungi keadilan konstitusional. Pada sisi lain, putusan penemuan hukum menunjukkan Hakim Konstitusi melakukan judicial activism dan ingin Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara superbody. ...

Buku ini membahas kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum, sehingga lebih sistematis, komprehensif, mendalam, dan bernuansa praktis dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang juga membahas tentang hukum kontrak. Keseluruhan materi yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, mencakup: 1) istilah dan pengertian-pengertian dasar kontrak dan hukum kontrak; 2) fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis kontrak; 3) subjek dan objek hukum kontrak; 4) ...

Buku ini mengulas tentang Hukum Kepailitan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1998 yang lalu , yang banyak menuai kritik dan menimbulkan keenganan para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Kepailitan, Undang-Undang ini telah melakukan banyak perubahan dan trobosan baru, sehingga dapat dilihat begitu meningkatnya perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan ...

Transplantasi ginjal merupakan terapi paripurna bagi penderita gagal ginjal terminal. Penambahan kasus gagal ginjal terminal tidak sebanding dengan donor yang tersedia. Akibat minimnya donor ginjal, sebagian orang memanfaatkan peluang ini dengan mengkomersiilkan ginjalnya. Bagi resipien yang ingin mendapatkan donor dengan cepat, para keluarga pasien pergi ke tempat transplant tourism untuk mendapatkan organ tubuh yang diperlukan secara illegal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ...

Aspek Pertanggungjawab Notaris ...

<body> <p>Buku yang singkat ini sekiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tulisan dalam bahasa Indonesia tentang ilmu pengetahuan hukum. Buku ini dapat dipergunakan oleh para mahasiswa Perguruan Tinggi bagian Hukum, Notaris, dan bagian sosial ekonomi, para Hakim, para Pengacara, dan para Notaris.</p> <p>Yang ditinjau dalam buku ini adalah mengenai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia serta hal-hal yang terkait masalah ...

Topik pengadaan tanah masih menjadi isu hangat hingga saat ini, apalagi Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum ingin mengubah Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 jo. Nomor 36 tahun 2005 karena dianggap menghambat dan memperlama kelancaran pembangunan infrastruktur, terutama dalam pembebasan tanah untuk jalan tol. Praktek pengadaan tanah untuk kepentingan umum (dahulu disebut pembebasan tanah) masih saja pihak rakyat pemilik tanah yang terkena lokasi pembangunan berada dalam posisi ...

Pendahuluan yang dimuat dalam buku ini perihal studi hukum adat bangsa Indonesia nampaknya berupaya untuk memunculkan ke permukaan hal-ikhwal yang bersifat umum dalam dua cara pendekatan. Pertama-tama berikhtiar untuk menguraikan ciri-ciri khas lembaga-lembaga hukum, hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga asas-asas dan tatanan hukum adat orang-orang Indonesia tampak di dalamnya, sekaligus dikedepankan keunikan hukum adat ini. Buku ini ditulis untuk mereka yang mulai ...

Hukum Kesehatan merupakan bidang hukum yang mempunyai peran penting dalam pembangunan hukum karena bidang hukum tersebut berhubungan dengan aspek pelayanan kesehatan masyarakat, yang di dalamnya terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum seperti hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang materi pengaturannya terkait dengan masalah pelayanan kesehatan belumlah terlalu banyak. Selain itu, kepustakaan yang mengkaji masalah hukum ...

BAGIAN PERTAMA tentang ASURANSI PADA UMUMNYA   Dalam Bagian Pertama tentang Asuransi Pada Umumnya terdiri atas 4 (empat) Bab masing-masing Bab I menguraikan landasan hukum asuransi, sejarah singkat asuransi, pengertian asuransi, tujuan asuransi, prinsip asuransi, jenis asuransi dan asuransi sosial. Bab II menguraikan asuransi rangkap dan reasuransi. Bab III menguraikan perjanjian secara umum mengenai berbagai asas kebebasan berkontrak, konsensualitas, kepastian hukum ...

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) dan perjanjian mengenai aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) sebagai salah satu lampirannya. Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan ...

Hadirnya buku ini dimaksudkan dapat memberikan pengertian dan wawasan mengenai "Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana". Pada bab pertama dibahas tentang Pasal 184 KUHAP dan peranan Ahli serta istilah-istilah dalam KUHAP. Pada bab kedua dibahas mengenai ilmu-ilmu forensik dan proses penyidikan. Pada bab ketiga dibahas lebih mendalam hal yang berkaitan dengan keterangan ahli dan visum et repertum yang ditinjau dari hukum acara pidana di ...

Buku ini dimaksudkan untuk memamparkan berbagai perkembangan garis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pada masa awal kemerdekaan, masa orde baru maupun pada masa orde reformasi, karena dilihat dari pendekatan historis (historical approach) hubungan DPRD dengan Kepala Daerah telah mengalami pasang surut sejalan dengan pergeseran politik hukum otonomi dari desentralistik kepada sentralistik, maupun dalam ...

Penulis merasakan bahwa materi dari Hukum Agraria itu luas dan banyak sekali sehingga sesekali perlu juga mengadakan suatu test mandiri apakah sudah menguasai materi-materi yang sudah ada dalam masyarakat dan oleh Penulis telah dituangkan dalam sejumlah buku yang diterbitkan oleh Penerbit Mandar Maju. Sesungguhnya tidak semua dari 23 buku yang sudah Penulis tuangkan dalam buku-buku akan dapat dibahas, namun dari 450 pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan kiranya cukup memadai untuk ...