Undang-undang ini secara garis besar berisi tentang kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai untuk mengawasi perdagangan antar pulau. Selain itu, dipaparkan pula tentang ketentuan hukum pidana yang pantas diterima oleh para penyelundup, pelaku praktik perdagangan illegal, serta oknum pejabat Bea dan Cukai sendiri yang berlaku 'nakal” dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan begitu, semoga dunia kepabeanan dalam negeri dapat berjalan secara sehat, ...

Berangkat dari sejumlah peraturan ; UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP no. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, buku ini membahas secara jelas tentang prosedur pengajuan gugatan cerai, tanpa bermaksud mengamini fenomena perceraian yang banyak terjadi di masyarakat akhir-akhir ini. Lebih dari itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, serta masyarakat luas. ...

Zaman kian maju, seiring itu berbagai karya dan penemuan penting muncul satu per satu. Misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni sastra dan teknologi. Sebagai buah pemikiran yang sangat bernilai, semua itu tentu harus dihargai, diakui, serta dijamin keasliannya. Agar tidak dipalsukan atau ditiru oleh sejumlah pihak. Oleh karena itu disusunlah berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap berbagai karya dan penemuan. Semuanya dikompilasikan dalam ...

Mengenal Profesi Penegak Hukum ...

Buku ini berisi berbagai hal teknis terkait proses pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Pembahasan di dalam buku ini menjawab secara Iengkap pertanyaan "Bagarimana cara cerai dan akibat-akibatnya ?“. ...

Buku ini berisi panduan praktis penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan acuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Buku ini semakin penting untuk dimiliki karena dilengkapi dengan contoh-contoh surat keputusan tata usaha negara, pembuatan surat kuasa, surat gugatan, hingga contoh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. ...

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan ...

Tanah dan rumah adalah kebutuhan primer setelah sandang ataupun pangan. Seiring perkembangan zaman, cara pandang masyarakat terhadap nilai tanah perlahan mulai berubah. Dulu tanah hanya dinilai sebagai faktor penunjang aktivitas pertanian saja, tapi kini sudah dilihat dengan cara pandang yang lebih strategis; aset penting dalam dunia industriaisasi. Kini banyak tanah yang sudah difungsikan bukan sebagai tempat aktivitas pertanian, melainkan kegiatan industri, termasuk dijadikan kompleks ...

Penulisan buku tentang sengketa tanah dan bangunan ini menekankan pada kasus-kasus umum yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan uraian serta prosedur hukum yang detail diharapkan pembaca dapat mudah memahami seluk-beluk hukum pertanahan di Indonesia. Banyaknya kasus tanah dan bangunan yang terjadi pada umumnya menimbulkan kerugian-kerugian yang besar bagi pemilik hak karena mereka tidak tahu bagaimana memperjuangkan haknya. Terkait dengan itu, buku ini menekankan pada dua ...

Peraturan Presiden No. 54/2010 merupakan produk hukum terkini yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini sangat penting karena menjadi acuan resmi yang menggantikan aturan yang selama ini berlaku yakni Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Keppres No. 80/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 ...

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka ...