Dapatkah analisis ekonomi atas hukum diguakan sebagai konsep untuk efektifitas pemberantasan korupsi? Manakah yang harus diprioritaskan, pembangunan ekonomi atau pembangunan hukum? buku ini mengupas jawaban beserta alasannya. Selain menganalisis korupsi dan pemberantasannya dari Disiplin ilmu-hukum, bukiu ini juga menggunakan disiplin lmu ekonomi, dan ilmu kebijakan publik. ...

Di negara mana pun, konstitusi ekonomi merupakan perangkat peraturan tertinggi yang menjadi dasar setiap kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi mengatur sejak soal penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, hak milik perorangan, hingga peran negara dan perusahaan negara dalam kegiatan usaha. Selain merupakan konstitusi politik, UUD 1945 sesungguhnya juga sebuah konstitusi ekonomi. Ia merupakan rujukan utama dalam setiap kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, serta kegiatan usaha. ...

Apakah pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki perhatian serius terhadap bidang hukum dan penegakan hokum? Pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari semakin buramnya potret hokum dan penegakan hukum Negeri ini. Padahal, apabila dibaca uraian Nawacita, banyak pihak berharap Jokowi-JK akan melakukan lompatan besar bidang hukum dan penegakan hukum. Akan tetapi, selama dua tahun memerintah, hukum dan penegakan hukum masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ...

Ketika kita tidak berdaya ”dipermainkan” oleh isi siaran televisi yang berlumuran kekerasan, yang ternyata hanya demi mempertahankan rating dan pemasukan iklan, pemirsa pun seolah terdepak dan tercerabut dari akar nilai-nilai luhur bangsa yakni keadilan (memperoleh informasi) yang berketuhanan.   Hal yang tadinya tidak boleh diketahui dan hal yang tadinya memang harus diketahui, misalnya, bercampur-baur dan kemudian membentuk “dunia baru” yang melampaui kenyataan ...

Pernah ada masa dimana hak asasi manusia (HAM), hanyalah sebuah kata yang merujuk ke sesuatu yang amat samar, tak berbentuk. Kala itu mesin kekuasaan absolut menggemuruh dan selalu ingin menggilas. Mulut harus dibungkam. Perasaan harus dibekukan. Pikiran jernih wajib di tenggelamkan. Nurani tidak boleh diberi tempat. Kita hidup di alam yang serba awas, penuh selidik, dan kecurigaan. Dunia kini telah banyak berubah. Cara berpikir dan bertindakpun ikut berubah. HAM tidak lagi menjadi ...

Sepanjang era Orba, membicarakan amandemen konstitusi adalah hal tabu. Kenapa Presiden Soeharto selalu alergi pada wacana perubahan konstitusi? Taktik dan strategi apa yang ia gunakan untuk mempertahankan UUD 1945, yang selalu dikatakan harus dijalankan secara murni dan konsekuen? Adnan Buyung Nasution justru berpendapat, amandemen atas UUD 1945 merupakan suatu condition sine qua non, keharusan mutlak, untuk memperbaiki keadaan di bidang apa pun. Menurutnya, konstitusi RI itu merupakan ...

Karut marut penegakan hukum di tanah air merupakan elegi yang tidak berkesudahan, perangkat hukum hanya merupakan alat permainan penguasa yang bisa diputar balik sesuka hati. Apalagi bila menimpa wong cilik yang lemah dan buta huku, maka penegak hukum yang sangat fasih bicara pasal dapat memanfaatkan mereka yang lemah, sehingga keadilan dan kebenaran yang didambakan sulit dicapai. Kisah Sum Kuning, Sengkon-Karta, Lingah-Pacah, Marsinah, Fuad Muhammad Syafruddin, bisa dikonstruksikan ...

Prof. Satjipto Rahardjo menggugah kesadaran kita, ternyata hukum itu terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hingga jatuh pada satu pilihan: menghadirkan penegakan hukum progresif. Hukum yang sanggup menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, hukum yang berpihak pada kebenaran. Dalam buku ini, melalui pemikiran-pemikiran yang progresif, kritis, dan brilian Prof. Satjipto mengentak kita dengan gagasannya bahwa manusia selaku aktor ...

Untuk melihat perilaku manusia sebagai hukum, diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep mengenai hukum, yaitu tidak hanya menganggapnya sebagai peraturan tetapi juga sebagai perilaku. Selama ini kita bersikukuh bahwa hukum itu semata-mata adalah peraturan. Tidak ada yang lain. Maka, sulitlah untuk memahami bahwa hukum juga bisa muncul dalam bentuk perilaku. Bagaimana hubungan antara hukum dan perilaku? Manakah yang lebih utama, berhukum dengan perilaku atau berhukum dengan teks? Penulis ...

"A.M. Fatwa adalah salah seorang pimpinan DPR dan anggota MPR yang terlibat langsung dalam sidang-sidang yang menggodok perubahan pasal-pasal UUD 1945. Lebih dari itu, kini beliau juga adalah salah seorang pimpinan MPR yang secara internal membidangi Materi Kemajelisan dan Penanggung Jawab Internal Pelaksanaan Sosialisasi UUD 1945 Pasca Amandemen ke seluruh wilayah Nusantara. Artinya, buku ini ditulis oleh orang yang tepat dan berkompeten. Karenanya, ia selayaknya menjadi bacaan wajib ...

Buku Suara Rakyat Hukum Tertinggiberisi otokritik mengurai dan memaparkan persoalan dunia peradilan kita apa adanya. Penulis tegas bersikap dalam etika profesi advokat, kental dalam membela harkat kemanusiaan, dan antikorupsi. Dibahas pula persoalan mafia peradilan, independensi hakim, serta hukum bisnis. Bantuan hukum untuk kaum miskin juga dikupas tuntas oleh penulis. Simak pula analisis perihal hak kaum minoritas, perlawanan para koruptor, nilai-nilai kepemimpinan yang tegas, pelajaran ...

karya Saldi Isra ini merupakan kumpulan esai yang dihimpun dari Harian Kompas. Berisi tiga bab, buku ini membahas persoalan Uang dan Merintis Kekuasaan, Kekuasaan yang Kebablasan, serta Nalar Antikorupsi. Saldi Isra dikenal mampu menguraikan dengan bahasa sederhana dan gamblang, perihal persoalan korupsi yang begitu rumit, menggurita, dan melibatkan segala segi kekuasaan. Argumennya cerdas dengan didukung data yang kuat. Oleh karena itu, pembaca akan mudah memahami betapa hebatnya kampanye ...

Kontroversi hukuman mati hingga kini masih terus diperdebatkan. Pro dan kontra di antara para pakar terus berlanjut. Benarkah hukuman mati bertentangan dengan ”hak untuk hidup” sebagaimana dijamin oleh UUD 1945? Buku ini sangat menarik karena selain memaparkan pandangan, analisis, tinjauan kritis para pakar dalam negeri dan luar negeri, juga membahas pandangan para hakim konstitusi mengenai pidana mati. Pendapat dan argumentasi para pakar dan hakim konstitusi tersebut merupakan sumbangan ...

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sudah berlaku. Khusus untuk sengketa pertanahan telah terbit Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007. Akan tetapi, sengketa yang terkait dengan kepentingan (interest) para pihak paling efektif diselesaikan melalui mediasi, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Dibandingkan melalui pengadilan, penyelesaian sengketa ...

Pada tanggal 2 Agustus, 1985, sebuah jumbo jet Delta Airlines jatuh di Dallas dan menewaskan 137 orang. Segera sesudah malapetaka tersebut para lawyers dari kedua pihak, yaitu dari pihak korban dan perusahaan penerbangan, terjun ke lapangan dengan begitu cepat dan agresif. Suatu peperangan sengit dengan saling menuduh secara pahit dan imoral merupakan pemandangan yang menyusul tahun-tahun berikutnya. Ilustrasi yang bagus tentang cara berhukum di Amerika Serikat. Sepuluh hari sesudah ...

Konstitusi dengan tegas mengultimatum bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun realitas memaparkan sebaliknya. Pelaku pelanggar HAM bak berada di surga; tidak ter­sentuh hukum. Korupsi menggerogoti segala aspek kehidupan bernegara seolah tak mengenal kata akhir. Penguasa dan pengusaha berkolaborasi membisniskan hukum demi kantong pribadi dan kelompoknya. Mafia peradilan yang sudah tentu melibatkan aparat hukum bermain secara kasat dan vulgar sejak kasus belum diajukan ke meja hijau, hingga ...

Salah satu tantangan perubahan dalam diri polisi Indonesia adalah bagaimana ia bertindak sebagaimana “orang sipil” dan bagaimana memperlakukan masyarakat sebagai “orang sipil”. Sebagai “polisi sipil”, tentu saja polisi Indonesia diharapkan menempatkan diri secara proporsional, kapan ia harus bertindak sebagai “a strong hand of society”, dan kapan harus bertindak dengan karakter “ a soft hand of society”. Di sisi lain, hukum menyediakan banyak peluang agar polisi dapat menjadi pahlawan bagi ...

"WNA dan badan hukum asing dapat menjadi pemegang Hak Pakai menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Tentang pemilikan rumah tempat tinggal bagi WNA diatur dalam PP No 41/1996, namun karena berbagai sebab, peraturan ini belum dapat berfungsi optimal. Buku ini menawarkan alternatif pemikiran tentang pengaturan hak atas tanah beserta bangunan bagi WNA dan badan hukum asing. Substansi buku ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi dan masyarakat luas yang berminat untuk memperoleh pengetahuan yang ...

Keabsahan suatu hukum memang syarat mutlak, tetapi belum mencukupi bagi status keberadaannya. Isi hukum harus benar, tepat, dan adil. Hakikat suatu hukum tidak ditentukan secara formal--artinya oleh cara atau metode legitimasinya--melainkan secara material, yakni penyesuaian isinya dengan ide hukum yaitu nilai moral, khususnya nilai keadilan. Akan tetapi, bagaimana jika rumusan hukum positif mengandung prinsip atau nilai yang bertabrakan dan masing-masing menuntut keberlakuannya? Buku ini ...

Mafia peradilan. Korupsi kekuasaan. Isu suap di Mahkamah Agung. Demikian banyak persoalan yang melanda penegakkan hukum di Indonesia dan tidak pernah tuntas. Mengapa? Karena penegak hukum dan semua elemen masyarakat todak berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang semata-mata bersandarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan inilah benang merah hukum progresif. Mulai dari pemikiran awal, menggugat harmonisasi dan idealisme hukum, posisi hukum ideal di masa depan, hingga ...