Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai strategis dilihat dari segi mana pun baik sosial. politik atau kultural. Pertumbuhan populasi dan ekonomi telah melahirkan berbagai ekses di dalam hal kepemilikan (hak) dan kewajiban atas tanah apakah itu sosial ataupun individual. Dalam hal ini. Pemerintah berusaha mengatasi berbagai masalah yang timbul dengan menata masalah paling strategis ini dengan mempertegas kepastian hukum atas hak dan kewajibannya melalui ...

Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sejak 1999-2002. berbagai tema utama yang dihadirkan adalah: - Reformasi hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia - Hukum tata negara Indonesia: hakikat, sumber, asas, dan sejarah - Konstitusi: konsep dasar, perubahan, dan pembuatan - Bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia - Kelembagaan negara Indonesia - Pemerintahan daerah - Hak asasi ...

Sistem ekonomi kapitalis yang menempatkan pemilik modal sebagai pemegang kekuasaan kebijakan otoriter terhadap jalannya perekonomian dunia, telah menciptakan jurang pemisah yag teramat dalam antara negara-negara maju (pemilik modal) dengan negara-negara miskin (meminjam modal). Ketidakadilan dan ketidakseimbangan sengaja diciptakan oleh sistem kapitalis dengan teori "Belah Bambu" yang mengangkat tinggi-tinggi pemilik modal dan menginjak-injak penerima modal. Krisis ekonomi global ...

Buku ini menghadirkan penjelasan tentang yayasan, garis besar sejarah keberadaannya sebelum dan sesudah kemerdekaan, dan tujuan pendiriannya. Dibahas pula yayasan dan kaitannya sebagai subjek pajak. ...

"Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan , prosedur hukum semata. buku referensi penting ini ...

Dalam dunia bisnis, pertukaran kepentingan antarpelaku bisnis merupakan hal yang lazim terjadi. Permasalahannya timbul ketika pertukaran kepentingan ini harus berlangsung secara proporsional, saling menguntungkan, dan tidak berat sebelah atau tidak seimbang. Dari sudut pandangan tersebut, hukum kontrak memainkan peran krusial sebagai penjamin berlakunya asas proporsionalitas di seluruh proses kontrak, mulai dari perundingan, pembentukan, dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak tersebut. ...

Buku ini menyajikan semua aspek hukum yang berkaitan dengan perbangan di Indonesia. Benang merah pembahasannya meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan dari suatu bank. Di antara inti pembahasan dalam buku ini adalah: - Pengantar tentang sistem keuangan, perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia - Sember dana perbankan di Indonesia - Jasa-jasa perbankan - Kredit bank dan jaminan ...

Melengkapi literatur tentang Hukum Wans Perdata Barat di Indonesia, buku yang ada di tangan Anda ini memaparkan berbagai aspek Hukum Waris Perdata Barat di Indonesia: ienis. pengertian, ruang lingkup, dan pengaturan hak waris. Ketentuan umum pewarisan dan kewarisan berdasarkan undang-undang (AB-INTESTATO) yang merupakan salah satu topik utama buku ini, menyajikan pembahasan tentang pembagian ahli waris menurut UU dan pewarisan anak luar kawin serta sikap ahli wans terhadap ...

Buku Hukum Bisnis untuk Perusahaan ini tak lain tak bukan adalah edisi kedua dari buku Esensi Hukum Bisnis yang ditulis oleh penulis yang sama. Perubahan judul dan rupa hanyalah penyesuaian saja dengan silabus kurikulum serta adanya peningkatan substansi dengan dimuatnya bahasan-bahasan baru, yaitu tentang hukum jaminan, kepailitan, dan pasar modal, serta ketenagakerjaan. Poin inti yang Anda temukan dalam buku ini antara lain : - Sistem hukum Indonesia, hukum jaminan, bnetuk kontrak ...

1 ...