Buku ini menyajikan teori teori penafsiran hukum dan memperkenalkan metode penafsiran hukum yang komprehensif berdasarkan teori hermeneutic circle yang di gagas oleh hans Geogr Gadamer. Penafsiran hukum ada 2 yakni prospective interpretation (hukum ditemukan maknanya sebelum diterapkan) dan concurrent/operative interpretation (hukum dimaknai pada saat menghadapi kasus). Buku ini lebih bertujuan pada penafsiran hukum dalam arti yang pertama, yakni prospective interpretation bukan menyelesaikan ...

Buku ini membahas secara tuntas filosofi, pengertian, dasar-dasar pengadaan tanah; pengertian, asasa-asas dan tujuan, kewenangan, penyelenggara, hak kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengadaan tanah untuk umum ...

Hukum hadir dikarenakan masyarakat membutuhkan hukum, yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan baik untuk kehidupan manusia secara individu maupun dalam pergaulan kelompok dan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini membuktikan bahwa hukum merupakan tata tertib yang dijadikan dasar dalam bertindak dalam segala tata kehidupan manusia. ...

Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dilakukan di antara dua negara atau lebih. Ada beberapa macam pengertian perjanjian internasional menurut beberapa ahli dan ada beberapa jenis perjanjian internasional yang disepakati oleh beberapa Negara. Jadi Perjanjian internasional adalah perjanjian diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara dengan ...

Kejahatan merupakan fenomena yang komplek dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi cukup sulit sekaligus menantang. Saat ini ketika ilmu pengetahuan semakin berkembang, banyak pengulas baik dari pengamat sosial maupun pejabat publik yang menyatakan bahwa penggunaan common sense sudah cukup menjelaskan alasan mengapa kejahatan dan pelanggaran hukum tetap terjadi, meskipun sanksi pidana semakin diperberat. ...

Akses perkreditan merupakan salah satu kebijakan dan program pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan agar dapat memberikat tingkat kehidupan yang baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudahan-kemudahan pemerintah dalam berbagai regulasi di bidang perkreditan merupakan langkah strategis dalam mencapai sasaran dari program ease of doing business. Kredit yang disalurkan lembaga bank memiliki keragaman, baik yang bertujuan produktif maupun konsumtif. Berbagai ragam fasilitas kredit ...

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Buku ini memuat Undang-Undang Hukum Dagang da dilengkapi dengan UU RI No 4 tahun 1971 tentang perubhan dan penambahan atas pasal 54 kitab Undang-Undang Dagang. ...

Kode Etik Profesi Tentang Hukum yang di tulis oleh Tarmizi, S.H. dan di terbitkan oleh Sinar Grafika ini di tunjukan untuk : - Polisi - Hakim - Jaksa - Advokat/Penasehat Hukum - Pegawai Permasyarakatan - Notaris - KPK - Panitera dan Juru Sita - Arbiter dan Mediator - Intelejen Negara ...

Pemilu di indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak perkembangan aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, kelembagaan, peserta dan pengawasan. Kerangka hukum pemilu sebagai prasyarat utama seharusnya dapat memberi landasan yang menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya tujuan dan asas-asas pemilu. ...

Buku ini khusus membahas mengenai rapat kreditor yang di atur dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Hal ini di lakukan karena berdasarkan pengamatan penulis. ...

KEBIJAKAN EKSEKUSI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORAS ...

Buku ini membahas penerapan atau aplikasi sistem pertaggungjawaban pidana koorporasi oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu di indonesia. Buku ini juga membaas peranan kepolisian negara republik indonesia, kejaksaan negara dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban. ...

Notaris adalah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah ...

Pengadilan HAM Ad Hoc di bentuk berdasarkan kebijakan legislatif yang termuat dalam Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Buku ini menuangkan pemikiran penulis tentang aspek kelembagaan dan kebijakan hukum dari pengadilan hak asasi manusia di indonesia ...

Hukum acara peratun mengalami psasang suut yang sangat dinamis dalam kurun waktu dasawarsa terakhir. Dinamika tersebut ditandai dengan adanya perluasan dan penegasan kompetensi absolut peratun dengan disahkanya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan hadirnya berbagai undnag undang sektoralyang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh peratun. ...

Buku ini diperuntukkan secara khusus untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perbankan Syariah yang dilengkapi hasil penelitian. Demikian pula teriring harapan agar setelah membaca buku ini pembaca dapat memahami penggunaan pengetahuan yang dipelajari tentang Hukum Perbankan Syariah. ...

• Peraturan Lengkap Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015 • Amandemen UU PILKADA Gubemur, Bupati, dan Walikota 2016 • Amandemen UU PEMDA 2015 • UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 • UU Perasuransian 2014 • UU Aparatur Sipil Negara 2014 • Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 • UU Hak Cipta 2014 • UU Kelautan 2014 • UU Perkebunan 2014 • UU Konservasi Tanah dan Air 2014 • UU Hukum Disiplin Militer ...

Himpunan ini memuat berbagai peraturan yang lengkap mengatur tentang Peradilan Agama, antara lain Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain UU, buku ini juga memuat peraturan lainnya, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dan lain-lain sampai ke Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013. Kehadiran buku ini diharapkan ...

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sitem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan undang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini ...

Gagasan utama buku ini adalah mengenai penanggulangan atau penyelesaian suatu tindak pidana melalui pendekatan yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah atau konflik dan pemulihan keadaan sesuai kondisi semula. Gagasan ini identik dengan konsep hukum pidana adat di Indonesia. yaitu pengemballan keseimbangan yang terganggu dalam suatu masyarakat. Penulis menempatkan pendekatan restoratif sebagai alternatlf pendekatan represif atau retributif dalam menangani perkara tindak pidana ...