Kejahatan dan Hukuman adalah novel yang menelusuri pergumulan paling sengit di relung jiwa terdalam seorang anak manusia.... Kesepian hati...Kepahitan hidup....Keangkuhan...Kemelaratan....dan Cinta. Novel ini menceritakan tentang pergulatan batin seorang mahasiswa yang kesepian dan penyendiri itu - bernama Raskolnikov - yang coba menghibur diri dengan ilusi-ilusi kekuasaan dan yakin banget pada saat itu bahwa ia boleh melakukan pembunuhan tanpa harus menanggung rasa bersalah dan sanksi hukum, ...

Konsep mengenai waris dan apa sebenarnya hukum waris, khususnya waris Islam, mendapatkan ujiannya dalam praktik pembagian dan penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat. Konsep dan hukum yang sudah dianggap baku, ternyata dalam praktiknya dapat dimusyawarahkan, bersifat cair, dan mendapatkan makna baru. Pemaknaan tentang waris sangat beragam, tidak hanya karena hukumnya beragam, tetapi juga budaya, sistem pemaknaan,  kelas yang beragam, dan juga perspektif gender. Realitas ...

Sinopsis buku: " Potret Perempuan Muslim Progresif di Indonesia".     Buku ini ditulis dengan sepenuh keterlibatan dalam gerakan perempuan komunitas Muslim, mulai dari komunitas kecil di kawasan IAIN Ciputat pada akhir 1980an, hingga diadopsi menjadi kebijakan negara sebagai mainstreaming gender. Tak pernah diduga, ide ternyata mempunyai kakinya tersendiri, hingga menjadi produk kebijakan negara seperti Undang-undang Perlindungan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU ...

Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai lembaga kontrol sosial, yang berbeda dari lembaga kontrol sosial lainnya dalam dua cara penting: fokus hanya pada perilaku yang didefinisikan sebagai kejahatan serta sebagai basis pertahanan terakhir masyarakat terhadap orang-orang yang menolak untuk mematuhi nilai-nilai sosial yang diminan. Masyarakat beralih ke peradilan pidana ketika semua bentuk kontrol sosial yang ada di masyarakat tersebut gagal. Sistem Peradilan Pidana merupakan kontrol ...

Institusi badan anti-korupsi semenjak akhir abad ke-20 cenderung menjadi populer di berbagai negara sebagai strategi utama dalam pemberantasan korupsi, tetapi kemampuan institusi ini masih penuh teka-teki. Ada hal yang paradoks dalam menggunakan institusi jenis ini sebagai strategi utama pemberantasan korupsi, karena kecenderungan negara-negara yang membentuk institusi ini adalah negara-negara yang baru mengalami transisi menuju demokrasi. Namun, negara yang sukses dan menjadi role models di ...

Memuat lima kasus pembunuhan disertai mutilasi yang memiliki kesamaan motivasi, yaitu ingin lari atau menghindarkan diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Penulis menjelaskan faktor-faktor, diantaranya psikodinamika, juga sosiodemografi yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pelaku. Penulis juga mengungkap sisi lain kehidupan pelaku, menggambarkan kehidupan masa lalunya yang kemudian mempengaruhi perbuatannya. ...

Fenomena kejahatan kekerasan menunjukkan kejahatan tersebut dilakukan dengan tanpa adanya motif. Namun dalam kerangka RCT (rational choice theory) dan RAT (routine activity theory),  fenomena ini tidaklah demikian. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pertimbangan rasional dari pelaku kejahatan. Dengan kata lain, RCT dan RAT menegaskan bahwa kejahatan kekerasan pasti memiliki motif, apa pun itu. Benar bahwa salah satu tujuan pelaku adalah mengharapkan atau menciptakan situasi atau ...

Era baru hukum pertambangan dimulai sejak era reformasi pemerintahan daerah, di mana terjadi perubahan drastic terhadap kewenangan pengolahan pertambangan. Semula berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang “Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan’, paradigm pengelolaan pertambangan bersifat sentralistis, di mana kewenangan pengelolaan bahan galian golongan a dan b berada di tangan Mentri (Pemerintah Pusat). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang ...

“SAYA TAHU bahwa posisi saya sekarang tidak mudah. Selama ini KPK dan jajarannya selalu menang di pengadilan…mereka selalu merasa sebagai pihak yang terbukti benar. Terhadap semua itu, hati saya mendua. Di satu pihak, saya tentu senang sebab dengan begitu langkah-langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bergerak semakin maju. Namun di pihak lain, setelah mempelajari isi Surat Dakwaan Jaksa KPK, setelah melihat rendahnya akurasi data dan begitu banyaknya spekulasi yang ada ...

Buku ini ditulis berdasarkan fakta untuk membuka tabir pengtehauan dari pengalaman hidup kaum perempuan komunitas pesisir melawan korporasi global tambang pasir besi. ...

Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Indonesia, berdasarkan hukum, mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dan menciptakan kewajiban serta akuntabilitas Negara untuk memberikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi perempuan, menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Convention ...

Salah satu potret nyata dari keberpihakan pemerintah dalam melindungi buruh migran perempuan Indonesia, ialah dengan melihat kualitas kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. Negara, yang direpresentasikan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan menganalisis tahun 2004-2010, terbukti tidak dapat melindungi buruh migran perempuan, utamanya yang bekerja di negeri Jiran, Malaysia. Kasus kekerasan yang marak terjadi di salah satu negara tujuan terbesar bagi buruh migran perempuan ...

Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sedang diupayakan, tidak jarang dengan hasil yang memprihatinkan. Seberapa jauh Disiplin Hukum mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender dengan tolak ukur Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan? Sebenarnya, sistem sosial yang partriarkis serta sistem kapitalisme global telah mengakibatkan ketidak-setaraan dan ketidak-adilan dalam hubungan antara anggota masyarakat pada umumnya, khususnya hubungan antar pria dan perempuan. ...

Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai.  Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman ...

Kelompok Kerja Convention Watch adalah sebuah kelompok kerja yang mempunyai visi men-capai kesetaraan dan keadilan jender, penegakan hak azasi manusia khususnya perempuan, dan terhapusnya perlakuan dis-kriminasi terhadap perempuan di Indonesia. ...

Buku ini berisi hasil penelitian mengenai bagaimanakah budaya hukum dan sub-budaya hukum masyarakat Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampaknya bagi perempuan, sehingga menyebabkan kelompok perempuan tertentu menciptakan budaya hukum dan sub-budaya hukumnya sendiri, yang tercermin melalui cara perempuan memilih institusi peradilan dalam proses penyelesaian sengketa waris. ...

Jurnal yang bertujuan untuk menjadi fasiltas dan doroagan untuk mengembangkan ataupun mensosialisasikan topik hukum serta kebijakan hukum Indonesia. ...

Tragedi G30S/PKI sampai saat ini masih tetap misteri dan perdebatannya mungkin tidak akan pernah selesai seperti halnya peristiwa penculikan Perdana Menteri Syahrir, matinya Tan Malaka, Madiun Affair, DI/TII, dan lain-lain. Laporan korban pembantaiannya pun beragam dari 150.000 orang hingga lebih 1 juta orang, tapi saya sendiri menggunakan angka minimum otoritatif yang diakui Laksamana Soedomo selaku Pangkopkamtib bahwa lebih dari 500.000 orang dibantai (Adnan Buyung Nasution, Aspirasi ...

dibayar murah. Akan tetapi dalam waktu yang sama mereka ditempatkan sebagai orang yang berbeda, di-liyan-kan, dilekati stereotipe dan stigma sebagai perempuan murahan, terbelakang, dan bodoh. Mengapa? Karena mereka berasal dari ras, etnik, nasionaliti, kelas yang berbeda, dan perempuan! Tanah Arab sebagai tujuan kerja memang menjadi pilihan mereka, karena berbagai harapan yang terkait dengan identitas religiositas. Tanah Arab dipandang sebagai  Tanah Harapan, Tanah Suci, Namun mereka ...

Persamaan di depan hukum (equality before the law) adalah salah satu asas atau prinsip normatif hukum yang sangat fundamental. Artinya hukum tidak membeda-bedakan siapapun yang datang meminta keadilan kepadanya. Itulah cita-cita hukum, itulah hukum itu seharusnya (das Sollen) yang coba ditegakkan kapan pun dan di mana pun. Sementara itu dalam kenyataan (das Sein), kita me-nyaksikan seperti ada prinsip lain yang membayang-bayangi yang selalu siap menyabotnya, seperti kerap kita dengar dalam ...