Hak Menguasai Negara (HMN) adalah hak atau kewenangan yang diberikan kepada negara oleh konstitusi dalam menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan selanjutnya diterjemahkan dalam UUPA. HMN dalam UUD 1945 tidak dimaknai negara sebagai pemilik tanah (staatslands eigendom), sebagaimana konsep penguasaan tanah di masa kolonial yang dikenal dengan  domein verklaring. Namun, HMN dimaknai secara luas ...

Buku yang ditulis oleh Dr. Mardian Wibowo, A.Md., S.H., M.Si. ini mengingatkan saya kepada pernyataan almarhum Pofesor Mochtar Kusumaatmadja, lebih dari setengah abad yang lalu, “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan; kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.” Hukum, yang salah satu fungsi klasiknya adalah untuk mewujudkan ketertiban sosial, tidak akan mampu menjelmakan fungsi itu jika tidak didukung oleh kekuasaan. Maka, dalam konteks itu, kehadiran negara merupakan keniscayaan. Pada ...

Buku ini memuat kajian tentang perkara pertanahan yang mengandalkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Desa (SKD), yang dibuat oleh kepala desa, sebagai dokumen bukti penguasaan-pemanfaatan tanah. Kajian ini dilakukan untuk menemukan aspek legalitas dan legitimasi, termasuk aspek jaminan tenurial security, yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang realistis terhadap penguasaan tanah yang sah di Indonesia. Menurut hukum negara ini, sertipikat merupakan surat tanda ...

Buku yang beranjak dari penelitian lapangan disertasi ini membingkai bagaimana kondisi kekerasan yang dialami oleh tiga Perempuan PMI di Malaysia dan dua Perempuan PMI di Hong Kong sebagai pekerja rumah tangga migran sektor domestik dalam akses hubungan kerja, kesehatan dan pelindungan hukum.   Sebagai temuan penelitian, buku yang berisi tujuh bab ulasan tentang implementasi kebijakan pelindungan oleh aktor pemerintah Indonesia di Malaysia dan Hong Kong yang direpresentasikan oleh ...

Editor: Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika Hendrastiti, Lidwina Inge Nurtjahyo, Varinia Pura Damaiyanti Angka kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2021) mencatat, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan seksual meningkat sebanyak 792%. Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, salah satunya Perguruan Tinggi. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. baik pada ruang privat maupun publik. Kekerasan seksual yang terjadi di ...

Karya Dr. Edy Ikhsan ini mengambil posisi yang distingtif dengan  arus utama Ilmu Hukum yang cenderung normatif dan positivistik. Buku ini justru mengandaikan bahwa hukum dan semua bentuk kebijakan publik adalah bersifat 'politis': ia produk pertarungan kepentingan dan subyektivitas. Karena itu, penulis meyakinkan kita bahwa hukum pertanahan, putusan pengadilan, serta pengakuan hak-hak masyarakat atas tanah selalu berubah dan dinamis karena ia selalu ditafsir dan dikonstruksi secara sosial ...

Buku ini ditulis untuk mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan kalangan masyarakat luas, tentang pentingnya memberi perhatian kepada hak asasi perempuan dan anak, yang sering tidak diperhitungkan dalam proses pembuatan legislasi dan kebijakan. Demikian pula dalam proses persidangan, perempuan dan anak pencari keadilan kesulitan melewati tahap-tahap prosedural (pembuktian) yang konvensional, sehingga pengalaman dan realitas mereka yang sesungguh-nya tenggelam dalam tahap dan pertanyaan prosedural. ...

Nurmadjito, SH.MH dalam buku berjudul Kontekstual, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha negara dalam Tanya Jawab mencoba mengeksplorasi hal-hal yang terkait Peradilan Tata Usaha Negara, serta mengedepankan berbagai asas hukum yang digunakan sebagai filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan. Bekerja di lingkungan birokrasi dan sejak pension tahun 2009 melakukan penelitian tentang hukum tatas usaha negara dan administrasi pemerintahan selaku Direktur lembaga Pelayanan Publik dan menjadi ...

Konsep mengenai waris dan apa sebenarnya hukum waris, khususnya waris Islam, mendapatkan ujiannya dalam praktik pembagian dan penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat. Konsep dan hukum yang sudah dianggap baku, ternyata dalam praktiknya dapat dimusyawarahkan, bersifat cair, dan mendapatkan makna baru. Pemaknaan tentang waris sangat beragam, tidak hanya karena hukumnya beragam, tetapi juga budaya, sistem pemaknaan,  kelas yang beragam, dan juga perspektif gender. Realitas ...