Masyarakat sangat memerlukan hadirnya suatu tatanan atau hukum yang dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman sosial. Dari sekian banyak cakupan hukum yang terkait dengan hal tersebut, hukum privat dan hukum publik yang paling bersinggungan dengan individu serta kepentingan umum. Dalam bahasa umum, hukum publik disebut juga sebagai hukum pidana dan hukum privat disebut juga sebagai hukum perdata. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hukum pidana? Apa perbedaannya dengan hukum perdata? Cari ...

Undang-Undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI NO. 13 TAHUN 2016 & UU RI NO. 20 TAHUN 2016) ...

Buku ini memberikan warna berbeda tentang Upaya Pemberantasan Korupsi. Selama ini kita mengenal pemberantasan adalah dengan memidanakan pelaku, padahal ada Upaya Pencegahan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN telah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Buku ini bukan hanya memberikan gagasan segar dalam Upaya Pencegahan Korupsi, tetapi juga mengesekusi gagasan tersebut. Meski Upaya Pencegahan Korupsi belum populer, tapi warna berbeda ini harus senantiasa digali dan ...

Buku ini membahasa Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Pennyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu, Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya, pedoman mekanisme hukum acara sidang etik, pembuktian,, dan putusan DKPP. Buku ini diilhami oleh pengalaman penulis yang sering kali diminta menjadi kuasa ...

Buku ini mengulas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan malapraktik yang terjadi di masyarakat, antara lain menyangkut kebijakan di bidang kesehatan yang di dalamnya termasuk rumah sakit dan tenaga medis; menyangkut pertanggungjawaban dokter secara etika profesi dokter dalam menjalankan tugasnya; menyangkut pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, ekonomi, dan filsafat; serta menyangkut alasan-alasan penghapus yang dapat meniadakan pidana pada dokter. Kesemuanya dibahas secara mendalam ...

Buku ini membahas Perselisihan Prayudisial secara komprehensif meliputi teori dan konsep yang relevan, pengaturan penundaan dan pemeriksaan perkara dalam hukum acara pidana, hubungan timbal balik kebenaran materiil dan formil dalam pemeriksaaan perkara pidana terkait adanya gugatan perdata, batas waktu penundaan pemeriksaan perkara pidana dan faktor-fakyor yang mempengaruhi penegakan hukumnya terkait perkara perdata, penyelesaian hukum perkara pidana apabila terjadi perselisihan yudisial, dan ...

Buku ini merupakan buku yang menghimpun tiga kitab utama dari undang-undang hukum di Indonesia. Ketiga kitab utama yang terdapat di dalam buku ini ialah sebagai berikut: KUHPer - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...

Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Republik Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum, seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Rumusan ini dilandasi karena kehidupan setiap individu manusia takkan pernah lepas dari keterikatan hukum, untuk mentertibkan kehidupan yang bernorma harmonis dan sejahtera. Hukum dan masyarakat merupakan hal yang sulit dipisahkan. Kedua hal tersebut bagaikan berada dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi ...

Buku ini sangat bermanfaat sebagi referensi terkini bagi pekerja sosial,terutama pegiat arsitek -perencana di Indonesia,Narasi di dalamnya adalah pergulatan eksistensial arsitek –perencana muda yang percaya pada proses menjadi fasilitator-organizer dengan cara belajar dan bekerja bersama komunitas.Pengalaman adalah guru terbaik; pengetahuan harus diuji bersama rakyat. Ketika dua hal itu dipercaya, disanalah kita akan temukan jati diri,begitu pesan buku ini. Ibarat membangun Rumah ...

Dalam rangka turut berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa melalui sebuah buku, kami mencoba menyajikan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kompilasi yang saling berhubungan, yang tentu saja dengan tiada keberanian untuk mengubah satu kata pun. Buku yang kami terbitkan ini kami beri judul Undang-Undang Desa. Untuk mengingatkan bahwa ini adalah terbitan TSmart. Satu hal, kelebihan yang kami tawarkan, beberapa kompilasi yang kami sajikan berupa suplemen dalam bentuk ...

Buku yang kami terbitkan ini kami beri judul Undang-Undang Pemerintah Daerah Lengkap. Untuk mengingatkan bahwa ini adalah terbitan TSmart. Satu hal, kelebihan yang kami tawarkan, beberapa kompilasi yang kami sajikan berupa suplemen dalam bentuk CD. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi ...

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali melalui sidang MPR. Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1999, amandemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Buku UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV menyajikan informasi mengenai sejarah dan isi ...

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil negara (ASN) merupakan komponen penting dalam tata laksana kegiatan pemerintahan. Sebagai salah satu komponen terpenting, profesionalisme ASN sering kali dipertanyakan. ASN sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan ...

Karya ini diangkat dari Kertas Kerja Perorangan PPRA LIII Lemhanas RI Tahun 2015 yang Penulis susun kembali dalam bahasa yang lebih lugas serta beberapa tulisan baru yang dirasakan aktual dalam kondisi penegakan hukum saat ini. Gagasan pokok yang hendak disampaikan dalam buku ini adalan pembaruan Kejaksaan harus berjalan dalam sebuah grand design yang bukan saja merupakan tanggung jawab jajaran Korps Adhyaksa, melainkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta komponen masyarakat. ...

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor ...

Diversi sebagai cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia adalah suatu kenyataan yuridis-normativ.Sekalipun ada kesan yang terpatri secara terbatas peraturan perundang -undangan hanya memberlakukan pengguna institusi hukum pidana itu untuk perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana,namun ada gagasan kemungkinan penggunaannya diperluas. Dimaksudkan dengan gagasan perluasan penggunaan atau utilisasi Diversi,yaitu bahwa cara penyelesaian perkara yang menggunakan Diversi ...

Bagaimana Indonesia menetapkan undang-undang untuk ketenagakerjaan? Buku ini berisikan himpunan peraturan perundang-undangan republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya disertai peraturan yang terkait. - Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan - Penjelasan atas undang-undang RI nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh - Undang-undang RI nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian ...