Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon izin. Melalui buku ini, semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan ...

UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau yang disebut cyber law, digunakan Untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun ...

Mengupas tuntas Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dilengkapi pula penjelasan tentang KUHP Buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan KUHP Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. ...

Buku Strategi Sukses Ujian Profesi Advokat memuat semua pembahasan, materi, soal yang akan keluar saat ujian profesi advokat. Sinopsis Buku Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Advokat sebagai penegak hukum wajib memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat Pencari keadilan. Buku ini ini selain terdiri dari macam-macam tipe soal Ter-Update sesuai dengan materi ...

Keistimewaan buku ini : 1. Ananlisis-analisis UU No.3 13 Tahun 2003 dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia disertai paparan pengetahuan dasar sejarah dan politik ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja/buruh, upah, jaminan soail, tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan hubungna industrial. 2. Wawasan keilmuan yang luas didasari oleh pemikiran pakar hukum yang kredibel dilengkapi gambar, skema, dan ...

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara saksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk ...

Pemahaman mengenai hukum adat pertanahan atau hukum pertanahan adat merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian di bidang ilmu hukum. Bertitik tolak dari dua sistem hukum menurut cara pandang yang konvensional, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Hal itu disebabkan oleh karena dua lembaga hukum masyarakat (persekutuan) hukum adat (adatrechtsgemeeenscap) dan hak kolektif masyarakat (persekutuan) hukum atas tanah (bescikkingsrecht) yang dimasalahkan merupakan ...

Masalah pidana dan pemidanaan serta lembaga pemasyarakatan telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Disadari atau tidak, perkembangannya dewasa ini, baik dari sisi aturan perundang-undangan maupun dari sisi praktik penerapannya di lapangan, memperlihatkan suatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, sangat penting bagi mereka yang berminat dengan sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan untuk terus mengikuti perkembangannya. ...

Dr. Roberts K.,S.IK., S.H., M.HUM. Lahir di Palembang 16 Agustus 1968. Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan Pangkat KBP/68080521. Akpol Tahun 1991, PTIK tahun 2002 dan Sespim tahun 2007. Gelar Sarjana Hukum (S.H.) diperoleh di Fakultas Hukum UMA Sumatra Utara, gelar Magister Humaniora (M.Hum) diperoleh di Pascasarjana USU Medan tamat tahun 2009. Tahun 2015 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Pascasarjana USU Medan. ...

Buku ini berisi tugas dan wewenang Polri di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republk Indonesia tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai peraturan organik atau pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2002 ...

Masyarakat sangat memerlukan hadirnya suatu tatanan atau hukum yang dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman sosial. Dari sekian banyak cakupan hukum yang terkait dengan hal tersebut, hukum privat dan hukum publik yang paling bersinggungan dengan individu serta kepentingan umum. Dalam bahasa umum, hukum publik disebut juga sebagai hukum pidana dan hukum privat disebut juga sebagai hukum perdata. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hukum pidana? Apa perbedaannya dengan hukum perdata? Cari ...

Undang-Undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis (UU RI NO. 13 TAHUN 2016 & UU RI NO. 20 TAHUN 2016) ...

Buku ini memberikan warna berbeda tentang Upaya Pemberantasan Korupsi. Selama ini kita mengenal pemberantasan adalah dengan memidanakan pelaku, padahal ada Upaya Pencegahan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN telah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Buku ini bukan hanya memberikan gagasan segar dalam Upaya Pencegahan Korupsi, tetapi juga mengesekusi gagasan tersebut. Meski Upaya Pencegahan Korupsi belum populer, tapi warna berbeda ini harus senantiasa digali dan ...

Buku Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya) ini merupakan buku yang menganalisis secara sistematis dan holistik tentang tindak pidana yang tersebar di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti korupsi, narkotika, dan lainnya. Buku ini terdiri atas sembilan bab dan masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab. Bab 1 tentang pengertian dan sumber-sumber hukum pidana khusus, Bab 2 tentang konsep teoretis dan penggolongan tindak pidana, ...

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 13 Oktober 2009. Pasal 202 undang-undang ini menyatakan, bahwa peraturan perundangan sebagai pelaksanaan UU No. 36 Tahun 2009 ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan, dan itu merupakan tugas yang berat bagi pemerintah karena begitu banyaknya peraturan pelaksanaan yang akan dipersiapkan. Mengingat luasnya ruang lingkup hukum kesehatan, maka dalam tahap awal buku ...

Buku ini membahasa Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu meliputi latar belakang terbentuknya Dewan Kehormatan Pennyelenggara Pemilu (DKPP) dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, peranan serta wewenang DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu, Perbedaan lembaga peradilan etik DKPP dengan lembaga kode etik lainnya, pedoman mekanisme hukum acara sidang etik, pembuktian,, dan putusan DKPP. Buku ini diilhami oleh pengalaman penulis yang sering kali diminta menjadi kuasa ...

Setiap negara melakukan berbagai upaya agar tercipta stabilitas pemerintahan di negaranya. Di antara langkah pentingnya adalah dengan melakukan berbagai reformasi konstitusi terkait sistem pemerintahan yang digunakan. Reformasi sistem Pemerintahan yang terjadi di berbagai negara memperlihatkan fenomena terjadinya saling kontribusi antar sistem pemerintahan.Terjadi gejala parlementarisasi di sistem presidensial dan presidensialisasi di sistem parlementer. Sementara itu, sistem yang merupakan ...