Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang sangat populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan sebagai sumber lain untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang sangat menarik. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transaksi bisnis saham ikut menyesuaikan keadaan dan bahkan perangkat hukumnya di luar KUH Perdata ...

  Sebagian kalangan dalam masyarakat beranggapan bahwa penerapan sistem Hukum Adat di Indonesia, kini telah tergerus oleh modernitas zaman. Padahal, perubahan yang terjadi berkenaan dengan Hukum Adat itu hanya sebatas instrumennya saja. Dan, peruba han tersebut sejatinya tidak substansial mengubah nilai-nilai luhur yang mengakar, yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Hukum Adat itu sendiri hingga masyara kat yang telah beralih menjadi masyarakat modern. Kenyataan ini menunjukkan ...

Dalam hal perjanjian kontrak (hukum) sering terjadi apa yang disebut dengan ingkar janji atau tidak terlaksananya isi perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan masalah hukum yang tidak udah dan bisa berlarut-larut; yang pada akhirnya bermuara kepada proses hukum di pengadilan yang memerlukan putusan hakim. Untuk mendapatkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) membutuhkan rentang waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Buku ini ...

Undang-undang 1945 dan Perubahannya Proses Perubahan (Amandemen) UUD 1945 Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara Struktur Pemerintahan Desa Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK Periode 2014-2019 Butir-butir Pengamalan Pancasila ...

Kaidah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogianya bersikap, berperilaku, dan bertindak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat agar kepentingan hukumnya dan kepentingan hukum orang lain terlindungi. Kaidah hukum pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan objektif yang berlaku menyeluruh mengenai penilaian atau sikap yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dijalankan sebagai hukum ...

Hukum Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan tindak pidana korupsi, karena Hukum Administrasi memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain daripada itu, Hukum Administrasi diharapkan pula dapat mencegah tindakan korupsi—dari aspek preventif dan represif—yang erat kaitannya dengan penggunaan wewenang oleh pejabat publik (birokrat) ...

Apabila kita mencermati sistem perlindungan HKI yang berkembang saat ini, perlindungan HKI justru tidak lagi sepenuhnya diberikan kepada sang pekerja (labor) yang melakukan kerja mencipta dan menemukan (to invent). Perlindungan HKI saat ini lebih banyak diberikan kepada pemilik modal yang melakukan investasi untuk memanfaatkan HKI. Dalam konteks inilah, upaya Haryanto mengungkapkan “sesat pikir” para penulis HKI, yang menggunakan gagasan Locke secara sepotong-sepotong, ...

Kejahatan korupsi, pencucian uang (money laundering), dan perdagangan manusia/orang (trafficking) makin marak terjadi di masyarakat kita. Kecanggihan teknologi dan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini memang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kejahatan ini tidak berdiri sendiri, memerlukan pelaku lain dan bahkan sebuah jaringan besar (networking). Sebagai contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang terungkap merupakan korupsi terorganisir, ...

Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca-Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal milenium ini juga membawa banyak perubahan dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu hukum pidana dan hukum Internasional, baik hukum materiil maupun hukum ...

Amandemen UUD 1945 membawa pengaruh yang mendasar terhadap dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia dengan ditandai munculnya lembaga-lembaga negara baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UUD 1945. Pengaturan lembaga-lembaga negara tersebut menarik untuk dianalisis secara yuridis karena sekarang dari segi fungsi dan hierarkinya, lembaga-lembaga negara terdiri atas lembaga negara yang bersifat utama dan lembaga negara yang bersifat membantu atau penunjang (auxiliary). Buku ini memuat ...

Tujuan pemidanaan sejatinya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan dan ketertiban umum (publik). Hukum pidana memuat serangkaian peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnyayangdiancamdengan hukuman(siksa badan). Tindakan pidana diakibatkan oleh perbuatan atau sikap yang merugikan orang lain. Namun demikian, apakah perbuatan itu benar-benar merugikan orang lain atau tidak? Apakah perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatanyangdipidana? ...

Cara Lebih Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah ( Perpres 54,35 dan 70 ) ...