Buku Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis merupakan salah satu karya Dr. Asep N. Mulyana. Sebelumnya penulis telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia (2010), Kontrak Kerja Konstruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (2010), Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara (2014), Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik; Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (2016), ...

Saat ini orang berpikir serba kritis, termasuk di dunia medis. Pasien tidak lagi dijadikan sebagai objek dalam tindakan medis. Dalam kondisi yang demikian, dunia medis dituntut untuk lebih meningkatkan profesionalitas, kualitas, keterbukaan, yang mengarah kepada pelayanan prima. Tuntutan Hukum Malpraktik Medis memberikan sumbang saran terhadap tindakan medis, agar terhindar dari tindakan malpraktik dan sekaligus memberi infromasi kepada semua pihak baik masyarakat yang berperan sebagai pasien ...

Buku pedoman undang-undang Pemilihan Umum terbaru (2017) yang digunakan dalam Pemilu 2019, beserta undang-undang Pemilihan Umum sebelumnya (2011 dan 2015), dan dilengkapi dengan penjelasan detil, serta pengetahuan umum mengenai serba-serbi pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi. ...

Apa itu korupsi? Buku ini adalah upaya melibati pertanyaan itu. Dengan melacak jauh ke masa silam, suatu horizon terbentang untuk memahami lintasan perkembangan arti korupsi hingga hari ini. Pengertian korupsi terjahit integral dengan cita-cita tatanan dan tata-kelola yang baik, tidak lekang oleh waktu, dan bukan monopoli tradisi kebudayaan atau peradaban tertentu. Korupsi berkembang menjadi konsep khas yang digulati para filsuf, teolog, pujangga, negarawan, aktivis, pembaharu, dan para ilmuwan ...

MELAWAN KORUPSI ...

Mempertimbangan bahwa  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan yang dilakukan sangat penting guna memperbaiki ...

Tahukah Anda apa bedanya hoaxes (berita bohong), fake news (berita palsu), dan hate speech (ujaran kebencian)? Peredaran hoax cyber merupakan fenomena yang krusial dalam konteks Indonesia. Mengapa? Setengah dari penduduk Indonesia (2016) telah terhubung dengan internet. Menurut Survei Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia APJII, jumlah pengguna aktif internet di Indonesia mencapai 132,7 juta. Jumlah yang begitu besar inilah yang menyebabkan “kekuasaan” tumbuh marak di dunia maya, ...

Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana ...

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu wujud demokrasi. Dengan kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural”. Prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara subtansi atau “demokrasi subtansial”, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah ...

Salah satu profesi favorit bagi para lulusan Fakultas Hukum adalah Advokat. Advokat tergolong sebagai profesi yang fleksibel sehingga sangat diminati oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum. Buku ini disusun secara khusus bagi para calon peserta ujian Profesi Advokat. Materi yang dipaparkan tidak hanya berkaitan dengan ujian Profesi Advokat an sich, tetapi juga dasar-dasar materi hukum acara, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ujian Profesi ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif.   Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum ...