Saya sungguh mengapresiasi terbitnya buku karya Dr. David Tobing yang mengupas tuntas masalah klausula baku. Buku ini sangat fungsional karen aamat terkait dengan perlindungan konsumen dari klausula baku yang kerap kali menjebak konsumen dalma bertransaksi, khususnya di sektor jasa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya melakukan pengujian secara menyeluruh terhadap keberadaan kalusula baku yang masih bertebaran di sekotor industri finansial, Bravo, Pak David! - Tulus Abadi Ketua Pengurus ...

Sejak keluarnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya sejak bulan Juli 2018 lalu, Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan kebijakan pengadaan dengan melakukan banyak “simplifikasi” kebijakan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan bertujuan value for money. Ruang lingkup pengadaan pemerintah semakin diperluas yaitu dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai dengan ...

Apa itu korupsi? Buku ini adalah upaya melibati pertanyaan itu. Dengan melacak jauh ke masa silam, suatu horizon terbentang untuk memahami lintasan perkembangan arti korupsi hingga hari ini. Pengertian korupsi terjahit integral dengan cita-cita tatanan dan tata-kelola yang baik, tidak lekang oleh waktu, dan bukan monopoli tradisi kebudayaan atau peradaban tertentu. Korupsi berkembang menjadi konsep khas yang digulati para filsuf, teolog, pujangga, negarawan, aktivis, pembaharu, dan para ilmuwan ...

Kuliah hukum? Mau jadi hakim ya? Atau pengacara atau jaksa? Notaris itu kerjanya apa sih? Menyiapkan kontrak? Apa bedanya dengan profesi pengacara? Untuk para mahasiswa fakultas hukum atau sarjana hukum yang baru mau berkarir di bidang hukum pasti sudah amat familiar dengan tuduhan mau menjadi hakim atau pengacara, atau kebingungan banyak orang untuk membedakan profesi notaris atau pengacara. Lewat PROFESI HUKUM ITU ASYIK! Sarjana Hukum Bukan Sekadar Pengacara & Hakim, kami para alumni Fakultas ...

"Seiring meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat terhadap aspek-aspek hukum properti, mutlak dibutuhkan analisis dan panduan yang tepat. Panduan Praktis Hukum Properti akan mengulas tuntas persoalan-persoalan properti, mulai jual-beli, status hak guna bangunan, sampai persoalan reklamasi dan sengketa tanah yang ramai terjadi. Empat puluh lima catatan kritis hukum properti ini ditujukan kepada para pengembang, investor, arsitek, kontraktor, konsultan properti, dan kita semua yang tidak ...

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Komisi Yudisial (KY) untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim Agung kepada DPR, menjaga harkat dan keluhuran hakim, serta mengawasi perilaku hakim ternyata belum dirasa cukup oleh KY. Sekalipun KY belum mampu melaksanakan Tupoksi tersebut secara optimal, KY justru ingin melakukan ekspansi hingga “merambah” wewenang Mahkamah Agung (MA) menyangkut teknis perkara dan teknis administrasi peradilan. Hal itu terbukti ...

Tidak banyak yang tahu bahwa Hukum Internasional tentang sengketa dan perdamaian yang berlaku hingga saat ini sedikit banyak merupakan kontribusi ajaran Hukum Islam. Islam lebih dulu memperkenalkan konsep-konsep perang dan perdamaian, yang kemudian diserap oleh para pencetus Hukum Internasional. Hal ini diakui oleh sejumlah penulis dan sejarawan Eropa, seperti Jean Allain, Marcel Boisard, dan Theodor Landschdeit. Kontribusi Islam terhadap Hukum Internasional mencakup prinsip-prinsip hukum ...

Buku Pandangan Kritis Seorang Hakim ini mengupas dan mengkritik berbagai penegakan hukum yang "mandul", baik terhadap sikap Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Buku ini juga mengupas tuntas prinsip profesionalitas hakim dalam memutus perkara terkait kode etik perilaku hakim maupun penyalahgunaan wewenang Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya untuk mendeponeering suatu perkara. Untuk penegakan hukum di bidang hak asasi manusia (HAM), penulis mengkritik pemerintah RI ...

Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia adalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan. Dengan demikian, masalah kewarganegaraan adalah masalah yang menarik untuk dibicarakan, sehingga dibutuhkan suatu kajian secara mendalam dan independen. Buku yang ditulis oleh Saudara Asep Kurnia ini menambah khasanah referensi di bidang hukum kewarganegaraan di Indonesia. Selamat kepada Saudara Asep Kurnia, semoga keberadaan buku ini dapat memberikan manfaat bagi para ...

Dalam buku ini, Penulis mengungkapkan bagaimana pengaturan HAM dalam hukum keadaan darurat dan praktiknya di lapangan, yakni pelanggaran HAM seperti apa yang dibenarkan dalam hukum keadaan darurat dan bagaimana Pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM dalam keadaan darurat tersebut, serta hal-hal baru yang ditemukan dalam penulisan buku ini. Hal-hal baru dimaksud seperti: "kompensasi" terhadap korban pelanggaran HAM akibat pemberlakuan status hukum keadaan darurat sebaiknya dipisahkan dengan ...

Materi apa saja yang paling menarik dan perlu disajikan da lam implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik? UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang berlaku pada tanggal 2.1 April 2008 dalam . implementasinya telah mengalami 2 (dua). peristiwa yang menarik perhatian publik. Pertama, Judicial Review (Uji Materi) ke Mahkamah Konstitusi Pasal 27 (3) yang dilakukan oleh pemohon Sdr. Eddy Cahyono, Nenda, Amrie. PBHI, AJl, LBH Pers, yang berdasarkan Putusan No. 2/PUU-VII/2009 MK - menyatakan ...

Dalam negara hukum, negara menjamin hak semua orang, baik dari golongan mampu maupun tidak mampu, untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum tersebut mengimplikasikan satu bentuk persamaan perlakuan, yaitu pemberian bantuan hukum. Tetapi di Indonesia bantuan hukum oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan belum dapat diakses secara menyeluruh oleh fakir miskin. Bahkan tak sedikit organisasi yang menamakan diri lembaga bantuan hukum ...

Amandemen UUD 1945 sungguh problematik, terutama menyangkut keputusan MPR untuk melakukan Amandemen dan implementasi dari keputusan MPR yang tidak konsisten karena menggunakan pendekatan yang sangat praktis, pragmatis, simplistis, dan parsial dalam memahami dan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Buku ini membahas problematik amandemen UUD 1945 dan solusinya secara lugas. Rekomendasinya adalah melakukan lagi perubahan terhadap hasil amandemen dengan dasar, landasan tujuan yang jelas ...

Kebebasan pers merupakan perwujudan dari hak untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat tanpa rasa takut; dan karena itu merupakan prasyarat mutlak bagi demokrasi modern yang sungguh beradab. Kendati demikian, kebebasan ini bukannya tanpa masalah. Karena kebebasan pers beroperasi di tengah rimba raya kepentingan yang begitu beragam, tak mengherankan bahwa semakin besarnya kebebasan pers juga merebakkan sengketa akibat pemberitaan, sebagaimana semakin sering terjadi belakangan ini.Pada ...

Membahas persoalan seputar arbitrase dan mediasi sebagai cara alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan. Karena APS yang paling sering digunakan saat ini, untuk itulah buku yang berjudul Arbitrase dan Mediasi di Indonesia yang secara komprehensif membedah DUNIA ARBITRASE (dalam perspektif domestik dan global) serta MEDIASI di Indonesia, dengan menguraikan SELURUH aspek pengaturan dan penerapannya dalam praktik ini, dibuat.Semua hal dalam buku ini diuraikan secara ringkas, ...

Buku ini merupakan pedoman bagi merka yang ingin mengetahui seluruh produk perundang-undangan nasional yang mempunyai status hukum sederajat dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang, Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Undang-Undang Darurat termasuk PENPRES dan PERPRES.Melalui informasi yang disampaikan secara kronologis tahun demi tahun (1945-2000), pembaca dapat mengetahui kepastian apakah suatu perundangan-undangan masih berlaku atau sudah dicabut (dinyatakan tidak berlaku), ...

Todung Mulya Lubis telah menuangkan pandangan tentang Hak Asasi Manusia dalam beragam tempat dan media. Buku ini berisi karya tulisnya dari berbagai sumber, terutama media massa, terentang sejak 1990 sampai 2004. Melalui buku ini, para pembaca dapat melihat bagaiamana potret peristiwa Hak Asasi Manusia yang ditulis dengan pandangan dan analisis yang kritis. Rentang tulisan Mulya Lubis melintasi masa-masa suram demokrasi di Indonesia, sejak kepemimpinan diktator otoriter Soeharto, Habibie, Gus ...

Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah KorupsiKorupsi dalam praktik bisnis merupakan fenomena sosial yang sudah membumi dan merambah ke segala institusi serta segala aspek kehidupan manusia. Paradigma dan pola baru korupsi, secara garis besar, dapat dibagi ke dalam tipologi endemik, epidemik, dan transnasional. Modus operandi korupsi telah berkembang pesat dari cara konvensional ke pemanfaatan hi-tech yang memunculkan kejahatan berdimensi baru, seperti ...