Buku ini merupakan pedoman bagi merka yang ingin mengetahui seluruh produk perundang-undangan nasional yang mempunyai status hukum sederajat dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang, Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Undang-Undang Darurat termasuk PENPRES dan PERPRES.Melalui informasi yang disampaikan secara kronologis tahun demi tahun (1945-2000), pembaca dapat mengetahui kepastian apakah suatu perundangan-undangan masih berlaku atau sudah dicabut (dinyatakan tidak berlaku), ...

Todung Mulya Lubis telah menuangkan pandangan tentang Hak Asasi Manusia dalam beragam tempat dan media. Buku ini berisi karya tulisnya dari berbagai sumber, terutama media massa, terentang sejak 1990 sampai 2004. Melalui buku ini, para pembaca dapat melihat bagaiamana potret peristiwa Hak Asasi Manusia yang ditulis dengan pandangan dan analisis yang kritis. Rentang tulisan Mulya Lubis melintasi masa-masa suram demokrasi di Indonesia, sejak kepemimpinan diktator otoriter Soeharto, Habibie, Gus ...

Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah KorupsiKorupsi dalam praktik bisnis merupakan fenomena sosial yang sudah membumi dan merambah ke segala institusi serta segala aspek kehidupan manusia. Paradigma dan pola baru korupsi, secara garis besar, dapat dibagi ke dalam tipologi endemik, epidemik, dan transnasional. Modus operandi korupsi telah berkembang pesat dari cara konvensional ke pemanfaatan hi-tech yang memunculkan kejahatan berdimensi baru, seperti ...

Sistem Kejaksaan Indonesia pernah berada di bawah konfigurasi politik yang sangat kuat, sehingga aspek-aspek universal yang berlaku tidak dapat diterapkan dengan baik dalam sistem Kejaksaan RI. Kondisi objektif seperti itu sulit di hindari mengingat produk legislasi yang mengatur posisi dan fungsi Kejaksaan RI, baik yang lalu maupun UU Nomor 16 Tahun 2004, di satu sisi menetapkan Kejaksaan RI sebagai "lembaga pemerintahan" dan status Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden karena diangkat, ...

Ketika wajib pajak menghadapi perbedaan penafsiran dan pendirian mengenai ketentuan hukum di bidang pajak atas suatu kasus tertentu, sejumlah pertanyaan pun muncul, seperti "Upaya hukum apa yang harus diajukan?" "Langkah-langkah apa yang harus ditempuh?" " Apa saja aturan dan ketentuan yang harus diikuti?" Bagaimana mengajukan gugatan atau pembuktian?" Bebagai pertanyaan perihal pengadilan dan penyelesaian sengketa di bidang pajak tersebut akan dijelaskan secara mendetail dan sistematis dalam ...

Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959 Buku ini tidaklah sebagai 'buku putih' untuk mengklarifikasi tuduhan atas diri Soeprapto yang tidak pernah dibuktikan di pengadilan. Tuduhan 'tidak nasionalis' yang membuatnya diberhentikan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Buku ini lebih dimaksudkan untuk ikut melengkapi catatan sejarah Indonesia pascakolonial. Menghadirkan kisah yang tidak 'heroik', tanpa aksi pertempuran atau koboi-koboian. Menuturkan kisah ...

Banyak negara yang telah memberlakukan Undang-Undang Antimonopoli untuk membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Indonesia pun telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Undang-undang ini juga secara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk lebih ...

"Sebuah buku yang merupakan sumbangsih tak ternilai bagi pemahaman Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Konstruksi. Buku ini patut dijadikan rujukan dengan tidak hanya berpatokan kepada kepastian hukum semata, tapi juga demi keadilan dan atas nama Tuhan Yang Maha Esa."Prof. Bismar Siregar, SHMantan Hakim Agung RI Arbiter BANI"Sungguh! Penulis telah memberikan sumbangan yang amat besar bagi industri jasa kontruksi dengan menulis buku yang paling komprehensif dan lengkap sampai saat ini mengenai ...

Ketika warga masyarakat menderita akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang mempengaruhi perikehidupan mereka atau ketika barang dan jasa yang mereka konsumsi atau memanfaatkan mengakibatkan kerugian serta beban yang tidak sedikit, mereka berhak mengajukan class action (gugatan perwakilan kelompok) ke pengadilan dan/atau melaporkannya kepada penegak hukum. Dasar-dasar gugatan yang menggunakan perwakilan kelompok tersebut diatur dalam undang-undang. Buku ini memuat Undang-undang ...

Bisnis perbankan dapat ditilik dari pelbagai sudut, salah satunya melalui kaca mata hukum. Buku ini memaparkan telaah bisnis, perbankan dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum yang melandasi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan bisnis perbankan. ...

Buku ini akan menjadikan anda seorang konsumen yang baik. Konsumen yang mengetahui lebih banyak tentang hukum perlindungan konsumen. Buku ini dapat menjadi acuan untuk memahami kepentingan anda sebagai konsumen secara menyeluruh. Dengan memahami isi buku ini anda tidak akan terjebak dalam berbagai ketentuan yang sebenarnya hanya menguntungkan dan melindungi kepentingan pihak tertentu. ...

Bagaimana suatu hukuman legal dapat dibenarkan? Buku kecil ini bermaksud mendiskusikan teori-teori terhadap hukuman legal, meliputi teori-teori: - Retributivisme, yang menggambarkan bahwa suatu hukuman dibenarkan karena merupakan retribusi terhadap pelanggaran atau kerugian yang sudah diakibatkan oleh orang lain. - Utilitarianisme, yang meletakkan dasar pembenaran hukuman pada manfaat atau akibat-akibat baik yang dapat dihasilkan oleh suatu hukuman. - Retributivisme teleologis, yang mencari ...

Referensi yang ditulis dalam Bahasa Inggris ini merupakan studi sistematis pertama tentang hak-hak asasi manusia di Indonesia. Dr. Todung Mulya Lubis mengawali pemaparan hasil risetnya dengan suatu uraian yang padat mengenai betapa berbedanya negara-negara Amerika Serikat dan Afrika dalam meratifikasi instrumen-instrumen internasional mengenai hak-hak asasi manusia. Ratifikasi instrumen ini dapat dilihat sebagai indikasi tingkat komitmen perintah atas hak-hak asasi manusia. Bab berikutnya ...

Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Saat ini, informasi menjadi kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional bangsa Indonesia. Masyarakat atau bangsa yang tidak well informed akan tertinggal dan bahkan dengan mudah ditindas oleh pihak lain. Informasi menjadi salah satu kunci untuk memenangkan ...