Buku ini menguraikan perkembangan kehutanan di Indonesia; perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; ilegal logging dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); perlindungan hutan, hutan kota; gugatan perwakilan dan penyelesaian sengketa kehutanan; hukum perkebunan. ...

Tak diragukan lagi, Bibit Samad Rianto kini menjadi simbol perlawanan terhadap koruptor. Dalam catatan Bibit, di negeri para bandit ini rata-rata terjadi 37 korupsi dalam sehari. Jangan heran bila Indonesia masih bertengger di posisi buncit dalam Indek ...

Seri detik-detik khusus karya Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. ini membahas secara komprehensif kejahatan dalam Buku II KUHP, khususnya kejahatan jabatan sebagai tindak pidana korupsi sampai ke unsur-unsurnya. Tindak pidana jabatan adalah sejumlah tindak pidana tertentu, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Pokok bahasan dalam buku ini meliputi: Pengertian Tindak Pidana Jabatan. Kejahatan-Kejahatan Jabatan. Kejahatan-Kejahatan ...

Buku ini membahas: kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan lain terhadap kesusilaan, pelanggaran terhadap kesusilaan, atau terhadap norma-norma kepatutan yang dibahas berdasarkan ketentuan KUHP. ...

Buku ini membahas: kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum dengan tindak pidana pemalsuan terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan berdasarkan ketentuan dalam KUHP. ...

Buku ini membahas: pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan orang yang berpiutang dan orang yang berhak, penghancuran dan perusakan benda, dan penuduhan. ...

Buku ini berisikan komentar dari Prof. Dr. Jimly Ashshiddiqie, S.H. terhadap UUD 1945 dimulai dari pembukaan hingga alinea per alinea, bab per bab, pasal per pasal maupun ayat per ayat. Komentar itu memberi gambaran dan argumentasi yang kuat/lugas terhadap dasar Negara RI, baik ditinjau dari filosofis, sosio-historis, sosio-politik, sosio-yuridis, maupun sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. ...

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Berarti hukum konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur serta mengandung sifat yang melindungi ...

Referensi dan literatur atau buku-buku yang mengangkat tema hukum bisnis sudah banyak beredar namun masih bersifat terlalu luas. Buku ini lebih spesifik karena khusus membahas “ruang lingkup hukum bisnis” di lndonesia. Berkembangnya polemik antara pokok bahasan "hukum bisnis" dan "hukum ekonomi", pada dasarnya berangkat dari ruang lingkup yang sebenarnya berbeda namun masih banyak pakar hukum yang menyamakannya. Karenanya, kadang-kadang kita menemukan istilah ...

Tindak pidana merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Perbuatan ini dapat terjadi di mana saja. Buku ini mengetengahkan pasal-pasal pelanggaran tindak pidana dalam UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Korupsi, UU Terorisme, UU Hak Asasi Manusia, UU Kekerasan dalam Ruma Tangga, UU perdagangan Orang, UU Pencucian Uang, bahkan UU Pornografi. ...

Dibagi dalam enam bab, bahasan pada bab awal buku ini mengantarkan para pembaca untuk mengenal metode dan karakter ilmu hukum serta karakteristik penelitian hukum. Pembahasan kemudian bergeser ke arah pengidentifikasian isu hukum dan keberadaannnya dalam ...

Buku ini memaparkan peranan aspek-aspek global yang telah menimbulkan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan manusia, yang membawa dampak perubahan hukum dalam praktik (law in acttion). ...

Fokus pembahasan buku ini adalah sengketa di bidang perbankan syariah dengan pengkhususan bahasan pada lingkup dan kewenangan peradilan agama di bidang perbankan syariah dan prosedur formal penyelesaian sengketa. ...

Buku ini mengetengahkan sejarah perjalanan berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah sejak tahun 1945 sampai dengan berlakunya Undang-undang No 32 tahun 2004, yang kemudian juga mengalami berbagai perubahan melalui Undang-undang No 12 tahun 2008. Buku yang cukup luas cakupannya ini penting untuk diketahui pejabat pemerintah daerah, praktisi hukum dan politik, mahasiswa, peminat masalah hukum dan administrasi pemerintahan daerah. ...

Bahasan Utama buku ini antara lain: Tinjauan historis pengangkatan anak di Indonesia: evolusi hukum pengangkatan anak dari hukum kollonial hingga hingga perundang-undangan RI serta menurut hukum Islam; Tata cara pengangkatan anak: secara adat, melalui ...

Amandemen UUD 1945 sungguh problematik, terutama menyangkut keputusan MPR untuk melakukan Amandemen dan implementasi dari keputusan MPR yang tidak konsisten karena menggunakan pendekatan yang sangat praktis, pragmatis, simplistis, dan parsial dalam memahami dan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Buku ini membahas problematik amandemen UUD 1945 dan solusinya secara lugas. Rekomendasinya adalah melakukan lagi perubahan terhadap hasil amandemen dengan dasar, landasan tujuan yang jelas ...

Buku ini adalah buku pertama yang membahas soal pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan hukum Islam secara komprehensif dan mendalam. Selain membahas berbagai materi hukum dan elaborasinya, penulis juga membandingkan ketentuan hukum positif di Indonesia (KUHP) dengan hukum Islam dalam hal pornografi/pornoaksi, serta usulan dan solusi penanggulangan isu ini dari perspektif hukum Islam. ...

Isi buku ini: - Mengangkat isu baru/permasalahn yang terjadi dalam hukum perburuhan, misalnya outsourching. - Pembahasan tentang pembatalan beberapa ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan oleh MK. - Merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru. - Membahas hukum perburuhan tidak hanya dari segi hukum materiil, tapi juga dari hukum formil. - Memuat kasus-kasus penting di bidang hukum. ...

Buku ini membahas hukum ketenagakerjaan Indonesia secara menyeluruh, meliputi: asas, hakekat, sifat, dan kedudukan hukum ketenagakerjaan; sejarah dan politik hukum ketenagakerjaan; sumber-sumber hukum ketenagakerjaan; hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja, upah, jamsostek, PHK, perselisihan hubungan industrial. ...