Putusan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk penafsiran oleh Hakim Konstitusi. Putusan penemuan hukum berwajah ganda. Pada satu sisi, putusan penemuan hukum merupakan upaya positif dan konstruktif untuk menegakkan norma konstitusi dan melindungi keadilan konstitusional. Pada sisi lain, putusan penemuan hukum menunjukkan Hakim Konstitusi melakukan judicial activism dan ingin Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara superbody. ...

" Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban ...

Buku ini berisi berbagai hal teknis terkait proses pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Pembahasan di dalam buku ini menjawab secara lengkap pertanyaan: "Bagaimana cara cerai dan akibat-akibatnya?". Dengan penuturan serta gaya bahasa sederhana, semoga buku ini lebih bisa menjelaskan runtutan prosedural yang harus dilakukan manakala seseorang akan bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karena itu. buku ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang berada dalam proses ...

Buku ini hadir di tengah kelangkaan referensi ilmu hukum di Indonesia yang didominasi informasi praktis ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku ini akan sangat membantu pemahaman hukum baik bagi yang sedang memulai maupun yang hendak mengembangkan ilmu hukum.   Hans Kelsen (1881-1973) adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hukum. Pemikiran Kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu lain. Pemikiran-pemikiran ...

MENGAPA HARUS MEMILIKI BUKU INI Secara garis besar, buku ini memuat tiga poin pokok yang sangat penting, yakni CARA BENAR, MUDAH, dan JITU. CARA BENAR; buku ini mengulas semua CARA yang BENAR dan prosedural agar semua pihak (swasta dan pemerintah) terhindar dari praktik penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MUDAH; buku ini menjelaskan secara detail, jelas, dan tuntas semua hal seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari A sampai Z berdasarkan Perpres No. 54 ...

Buku ini membahas kewajiban perpajakan profesi tenaga medis di Indonesia. Dimulai dari kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP hingga kewajiban mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, buku ini dilengkapi CD yang berisi: 1. Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2010 dengan sistem otomatis Pdf - 1770 - 1770 S - 1770 SS 2. Formulir Surat Setoran Pajak (SSP) 3. Tabel Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) ...

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana khusus. Secara definitif, hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang- undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab Undang-Undang HumumPidana (KUHP),serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. ...

Pedoman dan rujukan awal hukum pertanahan. Bagus untuk kalangan pemula ...

Please Visit www.getSCOOP.com to make a purchase. Tak hanya masyarakat awam yang akan mendapatkan kiat praktis sebelum meminta bantuan notaris, para mahasiswa hukum dan/atau kenotariatan akan memperoleh pencerahan pula. Bahkan, para praktisi hukum akan mendapatkan alternatif solusi dalam menangani kasus pendirian badan usaha. ...

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu ...

Buku ini membahas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendaliannya; restrukturisasi dan revitalisasi perizinan; perizinan dan elemen-elemennya; perizinan di bidang bangunan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, transportasi, dan UKM; pengalaman beberapa negara terhadap perizinan yang mendukung investasi; putusan MA dan putusan PTUN dalam perkara perizinan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh ...

Sumber hukum pidana seperti hukum lainnya adalah: a. Perundang-undangan; b. Kebiasaan; c. Yurisprudensi; d. Doktrin / Ajaran; dan e. Traktat. Dalam buku ini disamping memuat pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Dari yurisprudensi MARI yang dimuat tersebut dapat dilihat, bagaimana MARI melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP tersebut, di samping bisa dilihat penerapan ...

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan, penegakannya masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang mendasarinya. ...

Naskah ini membahas satu persatu ketentuan yang diatur di dalam KUHAP, baik secara yuridis, yurisprudensi, maupun menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. ...

Buku ini membahas materi PK (Peninjauan Kembali), sebagai upaya hukum istimewa untuk menegakan hukum yang disebabkan penyimpangan praktik dan peradilan sesat dalam perkara pidana. Pembahasannya antara lain landasan filosofis dan sejarah lembaga PK; syarat-syarat mengajukan PK; pengajuan, pemeriksaan dan putusan PK; serta studi kasus. ...

Buku ini memberikan komentar yang kritis terhadap Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimulai dari Undang-Undang tentang Hak Cipta (UU No. 19 Thn. 2002), UU No. 4 Thn. 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP No. 29 Thn. 2004), UU tentang Hak Paten (UU No. 14 Thn. 2001), UU tentang Merk (UU No. 15 Thn. 2000), UU tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Thn. 2000), UU tentang Desain Industri (UU No. 31 Thn. 2000), UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 ...

Buku ini secara gamblang membahas kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan hukum dari negara yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan atau disebut kejahatan ketatanegaraan. Kejahatan tersebut meliputi : - Kejahatan terhadap keamanan negara - Kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden - Kejahatan berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban dan hak - Kejahatan terhadap ketertiban umum - Kejahatan terhadap kekuasaan umum ...