"Masalah pertanahan pada hakekatnya merupakan perlakuan manusia terhadap tanah itu sendiri. Tanah yang mengandung aspek ideology, politik, sosial budaya, ekonomi, hukum dan administrasi memberikan ciri bahwa penanganan dan penyelesaiannya harus didekati dengan cara dan metode yang komprehensif. Tidak semua masalah pertanahan dapat diselesaikan dengan cara hukum mengingat hubungan yang sejati antara orang dengan tanah bukanlah hal yang mudah. Lebih sulit lagi apabila kita ingin mengungkapkan ...

Sambutan Rektor UNLA Sambutan Ketua STPDN Kata Pengantar Kata Pengantar Kedua (Edisi Revisi) Kata Pengantar Ketiga (Revisi) Daftar Isi Daftar Gambar BAGIAN PERTAMA : TINJAUAN FILOSOFIS BAB I. PENDAHULUAN A. Asal Mula Pemerintahan B. Sejarah Perkembangan Ilmu Pemerintahan BAB II. PENGERTIAN-PENGERTIAN DASAR A. Pengertian Pengantar B. Pengertian Pengetahuan C. Pengertian Ilmu D. Pengertian Sistem BAB III. ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI DISIPLIN ILMU A. Pandangan ...

Daftar isi: Kata pengantar cetakan pertama Kata pengantar cetakan kedua Kata pengantar cetakan ketiga Kata pengantar cetakan keempat Kata pengantar cetakan kelima Kata pengantar cetakan keenam Daftar isi BAB I PENDAHULUAN 1. Negara dan Ilmu Negara 2. Unsur-unsur Negara BAB II SARJANA-SARJANA DAN TEORI KETATANEGARAAN 1. Sarjana-sarjana - Socrates - Plato - Aristoteles 2. Asal mula Negara - Teori hukum alam - Hugo de ...

Cikal bakal dari buku ini merupakan hasil dari kegiatan mengajar pada Program Pasca Sarjana di bidang Hukum pada Universitas Parahyangan di Bandung dalam periode tahun 1995-2000. Buku ini semula berbentuk pedoman kuliah, dan sudah beberapa kali diperbaiki sebelum terbit dengan judul Dasar-Dasar Merancang Kontrak pada tahun 1998. Di luar dugaan saya, 'ilmu' sederhana yang dimuat dalam buku Dasar-Dasar Merancang Kontrak mendapat tanggapan yang menggembirakan dari berbagai kalangan. Setelah ...

Sebenarnya di Negara ini terdapat banyak kasus yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (corporate crime), dan sesungguhnya dari banyak kasus itu amat berpotensi sebagai suatu perkara pertanggung jawaban pidana korporasi untuk disidangkan dan diputus oleh pengadilan, namun sayang kasus-kasus potensial tersebut dari semenjak awal pertanggung jawaban pidana korporasi dirumuskan secara formil dalam undang-undang hingga sekarang (Iebih kurang sudah 60 tahunan) hanya ada ...