Buku ini melihat perubahan penting yang terjadi dalam kaitan dengan dinamika politik dan persilangannya dengan Islam di Indonesia. Bagaimana reformasi yang terjadi di Indonesia pasca-kejatuhan Suharto mendorong semangat berperilaku seperti raja-raja kecil yang penuh kuasa dengan cara membangun oligarki politik yang dibentengi para jagoan (blater) dan tokoh-tokoh agama. Juga menjelaskan, bagaimana masyarakat sipil melawan oligarki politik orang kuat lokal dengan cara mendorong proses ...

Buku ini berisi pendapat hukum Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH., M.H. yang berbeda dari pendapat mayoritas hakim yang memutus perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi dalam periode tahun 2008-2018. Perbedaan itu dapat berupa perbedaan kesimpulan atau perbedaan dan dalil-dalil yang dijadikan rujukan, sedangkan kesimpulannya sama dengan pendapat mayoritas, misalnya, sama-sama menolak atau sama-sama mengabulkan permohonan, maka pendapat ...

Mayoritas Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (PA/MS) dalam mengadili sengketa hak pengasuhan anak (hadhanah) yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menetapkan hak pengasuhan anak tersebut berada 'pada ibunya. Penetapan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin", namun ada kalanya Hakim PA tidak menerapkan ketentuan ...

"Buku ini cocok bukan saja untuk pebisnis, tetapi juga pembuat kebijakan. Isinya sangat informat-if dan menggugah, sehingga membuka cakrawala kita tentang dinamika ekonomi dan politik nega-ra-negara Teluk yang selama ini belum banyak terungkap. Buku ini enak dibaca karena disajikan dengan bahasa yang mengalir dengan dukungan data cukup lengkap dan terbaru; sehingga membantu pembaca memahami perkembangan negara-negara Teluk secara komprehensif." —Faisol Riza, Ketua Komss; VI DPR Rl. "This ...

Secara filosofis, penyusunan buku ini adalah karena perkembangan teknologi digital, yang memungkinkan setiap orang atau badan hukum untuk mengadakan kontrak, tidak semata-mata harus berhadapan satu sama lainnya, namun memungkinkan kontrak itu dilakukan secara elektronik, yaitu dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, internet, maupun media lainnya. Di samping itu, penyebab utama penulisan buku ini adalah karena belum adanya referensi yang mengkaji dan menganalisis secara integralistik ...

Secara lengkap dan padat, buku ini menyajikan hal - hal penting mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam 7 (tujuh) bagian pembahasan yang terstruktur dari hulu sampai hilir. Bagian pertama membahas tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah. Kedua tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Ketiga tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah. Keempat tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kelima tentang Kerja sama Daerah. Keenam tentang Inovasi ...

Dalam hukum pidana terdapat tiga pilar penting, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di berbagai literatur yang menuliskan buku hukum pidana, atau dengan istilah judul lain: asas-asas hukum pidana; prinsip-prinsip hukum pidana; ataupun dasar-dasar hukum pidana. Sejatinya, substansi dari buku hukum pidana merupakan elaborasi dari tiga pilar penting hukum pidana tersebut. Buku ini adalah bagian dari rangkaian elaborasi tiga pilar penting dalam hukum ...

Undang-Undang Terorisme Dan Perubahanya (Uu Ri No.5 Tahun 20 ...

“Banyak yang belum ‘ngeh’, Indonesia sudah menjadi ‘surga’ bagi penyelundupan. Peta penyelundupan yang tengah menyerbu Indonesia ‘dikulik’ dalam buku ini. Ada cukup banyak info yang mencoba ‘membongkar’ literasi penyelundupan, mulai dari penyelundupan pakaian bekas hingga emas; mulai dari narkotika, minuman keras sampai handphone, mobil & moge, hingga minyak bumi. NGERI sekali, puluhan triliun kerugian negara dirampok tanpa jeda oleh para penyelundup. Buku ini tidak hanya ...

Prahara Demokrasi di Tengah Pandemi adalah sebuah buku yang mengulas persoalan persoalan tersebut berdasarkan kajian analisis deskriptif berisi curahan hati dan pikiran atas fenomena atau kasus aktual yang akhir akhir mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia. ...

1 ...

Hukum lingkungan adalah salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena memuat banyak aspek seperti: hukum administrasi,  hukum pidana, dan  hukum perdata. Ketentuan dan peraturan di dalamnya bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya dalam rangka  menjamin kelestariannya demi generasi mendatang. Buku yang ada di tangan pembaca bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari matakuliah “Hukum Lingkungan”. ...

Kebingungan pada umumnya menimpa para mahasiswa hukum, ketika akan memulai suatu kegiatan penelitian untuk penyusunan tugas akhir, baik berupa skripsi maupun tesis atau disertasi. Bingung, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, dari mana harus memulai, topik dan masalah apa yang perlu untuk dikaji, cara merumuskan masalahnya seperti apa, pendekatan dan teori apa yang harus dipilih, metode penelitian hukum apa yang perlu diikuti, cara mengumpulkan dan mengolah datanya seperti apa, dan ...

Sosiologi hukum adalah bidang ilmu hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat sebagai respons atas penerapan hukum. Sosiologi hukum tidak mempelajari ‘law in book’ dalam artian memahami hukum sebatas norma dalam perundang-undangan melainkan sosiologi hukum adalah ilmu yang berfokus pada ‘law in action’, yakni penerapan hukum dalam masyarakat dan reaksi masyarakat atas penerapan hukum tersebut. Buku ini tidak membahas sosiologi hukum secara teoretis. Penguraian sosiologi hukum dalam ...

Kekuatan buku ini adalah pada banyaknya materi yang merujuk pada nash Al-Qur’an, yang selama ini banyak terabaikan oleh studi-studi tentang hukum perikatan. Oleh karenanya, membaca hukum perikatan Islam selaksa pula sedang dituntut untuk mempelajari tafsir tentang hukum Islam. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., Wakil Dekan I FEBI IAIN Purwokerto Buku ini sangat dibutuhkan untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan perekonomian mereka terutama di bidang perikatan ...

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat mengenai bagaimana Direksi menjalankan fungsinya sebagai organ Perseroan Terbatas, harus mengaitkan tindakan Direksi tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lain, putusan hakim dan juga keputusan dari instansi lain yang terkait. Ada berbagai macam duduk soal yang yang dihadapi oleh Direksi dalam menjalankan PT yang tidak selamanya diatur dalam ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau mungkin juga permasalahan yang dihadapi Direksi ...

Berawal dari pandangan Pengadilan yang menyatakan bahwa paling tidak untuk 3 buah perkara kartel, yaitu perkara fuel surcharge, minyak goreng dan industri farmasi kelas terapi amlodipine, upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menggunakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) pun ditolak oleh Pengadilan karena Pengadilan tidak mengakui bukti tidak langsung sebagai bukti yang sah untuk memutuskan perkara kartel. Dan seiring berjalannya waktu terdapat perubahan sikap ...

Buku ini hadir untuk memberikan pandangan dan ruang diskursus proses penegakan hukum tehadap ASN dan kepala daerah selama penyelenggaraan Pilkada, dan semoga kehadiran buku ini bisa dijadikan pedoman bagi ASN untuk tetap menjaga asas netralitas sebagai ASN dalam Pilkada. ...

Buku ini hadir untuk memberikan pandangandan ruang diskursus atas proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. sehingga harapannya kedepan buku ini dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara dan axuan bagi seluruh stakeholder kepemiluan untuk dapat menjadi salah satu rujukan dari proses penanganan pelanggaran administrasi Pemilu. ...

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai Penuntut Tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, menjalankan kewenangannya dengan prinsip dominus litis atau sebagai pengendali perkara, artinya hanya institusi Kejaksaan ...