Teori Hukum berbeda dari buku tentang filsafat hukum. Buku ini tidak berisi mazhab-mazhab dalam ilmu hukum yang lazim di dalam buku filsafat hukum, meskipun dalam perbincangan pada bab-bab dalam buku ini dikemukakan pandangan-pandangan filosofis. Begitu pula buku ini tidak membahas tentang teori sosial tentang hukum yang hanya melihat hukum dari luar sebagai gejala sosial. Buku ini berkaitan dengan teori perundang-undangan dan pengambilan keputusan, baik oleh kekuasaan yudisial maupun oleh ...

Proses uji tuntas hukum dimaksudkan untuk mencapai sebuah transaksi yang bersifat "clear and clean" bagi para pihak.salah satunya berarti bahwa para pihak mengetahui segala aspek yang melekat pada transaksi yang akan dilakukan,termasuk didalamnya adalah risiko hukum yang potensial timbul maupun risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang akan melakukan transaksi. ...

UUPM No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat. ...

“Wawasan Gus Dur sangat luar biasa. Mengagumkan. Pikiran-pikirannya melampaui zamannya. Gus Dur telah membaca banyak sekali ilmu pengetahuan, bukan hanya yang terdapat dalam “kitab-kitab kuning”, tetapi juga karya-karya intelektual dunia.” —KH. Husein Muhammad “Gus Dur sangat simpatik dan apresiatif kepada khazanah kebudayaan lokal. Gus Dur memasuki akar-akar kebudayaan yang ada, tetap merawat karakternya, sembari mencarikan titik-temunya dengan ...

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam menyelesaikan buku ini, maka penulis menyimpulkan bahwa: pertama, keberadaan Notaris di Indonesia merupakan warisan dari keberadaan Belanda di Indonesia, yang mana hal tersebut berpengaruh pada pendidikan, pengangkatan, kewenangan, dan pengawasan Notaris di Indonesia. Di Indonesia, hal tersebut telah mengalami perubahan-perubahan mengikuti perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap produk hukum saat ini yang menjadi kewenangan Notaris. Sama ...

Buku ini mulai dikembangkan setelah pada awal tahun 2014 Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M. mengajak saya untuk menggantikan beliau mengajarkan mata kuliah Perbandingan Hukum Kontrak yang juga menjadi judul buku ini pada Program Magister Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung. Penyusunan buku ini berangkat dari konsep awal yang sudah disusun oleh Prof. Johannes Gunawan dan kemudian saya lanjutkan serta kembangkan sampai memperoleh bentuknya yang sekarang. Semula saya memang mencantumkan ...

Pandemi Covid-19 telah membuat ruang yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup demi keselamatan bersama. Ruang virtual dipenuhi informasi yang bergerak cepat membangun beragam wacana. Kebenaran informasi tidak lagi dipertanyakan, karena kebenaran adalah apa yang dipercayai. Orang berbondong ingin videonya viral, meski kadang berbahaya atau memerkosa hak orang lain. Buku ini merupakan usaha untuk menjelaskan teori-teori yang banyak dipakai dalam Kajian Budaya dan Media dan bagaimana teori-teori ...

Buku ini menyajikan analisis yang menarik mengenai praktik jual-beli suara di Indonesia. Dengan menggunakan berbagai macam metode dan data yang menakjubkan, Muhtadi memaparkan mekanisme, pola, dan efek elektoral politik uang secara jelas dan mengagumkan. Buku ini adalah bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik dengan politik Indonesia, terutama a bagi tim kampanye pemenangan Pilkada yang akan diadakan pada Desember 2020. ...

Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. Lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. Memulai karier di Kejaksaan pada tahun 1996 sebagai Staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (1996-1998), serta pernah menduduki ...

Perkembangan hukum di Indonesia yang dilandasi doktrin Bhinneka Tunggal Ika, saat ini sudah semakin mampu menampilkan pranata hukum adat suku-suku nusantara sebagai landasan yuridis penanganan konflik kultural di seluruh pelosok nusantara. Landasan yuridis pemberdayaan eradilan adat suku-suku sudah semakin terbuka karena UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan peluang untuk revitalisasi pemberdayaan Kerapatan Adat Negeri (KAN) sebagai lembaga peradilan adat di seluruh desa-desa ...

“Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam” ini berupaya memotret peranan Bawaslu sebagai salah satu penjaga kualitas pemilu itu, dari berbagai sudut. Buku ini dibangun berbasis pada catatan pengalaman yang juga memasukkan pandangan pribadi sekaligus refleksi penulis yang merupakan orang “dalam” di pengawasan pemilu, yakni selaku anggota Bawaslu Periode 2017-2022. Selain itu, buku ini juga mencatat memori kolektif kelembagaan dari hasil pengawasan. ...

Kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dirundung nestapa akibat mengguritanya korupsi yang masih secara khidmat meneruskan kegiatannya. Setelah lebih dari 20 tahun reformasi, perjalanan pemberantasan korupsi di bangsa Indonesia tercinta masih terus berlangsung bagaikan perjuangan yang amat panjang. Meski demikian, semangat bersama melawan korupsi tidak seharusnya menjadi pupus. Ada secercah cahaya di tengah gulita dan ada secercah harapan di tengah kejamnya korupsi yang menggerogoti bangsa ...

Bermodalkan janji negara khilafah dan kehidupan yang lebih baik, kelompok pimpinan Abu Bakr al-Baghdadi ini berhasil memboyong umat Muslim dari berbagai negara untuk hijrah ke Suriah dan Irak. Salah satu sasaran empuknya adalah Indonesia, terbukti dari jumlah Milisi Teroris Asing asal Indonesia di Suriah dan Irak yang terus meningkat sejak 2014-2019. Namun malang, mimpi milisi ini seketika sirna ketika menginjakkan kaki di sana. Kisah-kisah 20 returnees Indonesia dalam buku ini mengajak pembaca ...

Penulis, sebagai seorang Hakim Tinggi, dosen, dan narasumber di berbagai acara seminar hukum nasional, kembali menghadirkan buku Pandangan Kritis Seorang Hakim (Jilid 4) dalam penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Selain membahasnya, penulis juga berusaha menawarkan solusi terkait permasalahan yang dikaji. Buku ini membahas dan mengupas tema-tema penting. Mulai dari: Tugas berat seorang hakim dalam memutus perkara—apakah diperlukan standar pemidanaan dari seorang hakim agar tidak terjadi ...

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan tindakan pemulihan aset Tipikor tidak lepas dari tiga hal obyektif pemidanaan yaitu: Pemidanaan, Pemulihan aset, dan. Pencegahan, yang kesemuanya telah ditentukan dalam KUHP, UU Tindak Pidana Korupsi (TPK) No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diluar sistem Hukum Indonesia, upaya meningkatkan pemulihan Aset Tipikor perlu dilandasi ...

PPAT memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal peralihan Hak Atas Tanah. Keberadaan PPAT masih sering kali diidentikkan bahkan dianggap sama dengan Notaris, padahal PPAT dan notaris merupakan jabatan yang berbeda satu sama lain meskipun pada umumnya dijabat oleh orang yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya referensi-referensi yang menjelaskan tentang siapa PPAT dan apa saja yang menjadi tugas dan kewenangannya. Sampai dengan saat ...