Penerapan beban pembuktian yang ditentukan dalam perundang-undangan secara ketat dimaksudkan agar terhindar dari kesewenang-wenangan dari perilaku penguasa maupun hakin dalam penerapannya. Karena itu, dalam mencari keadilan dan kepastian huku, dalam falsafahnya berkeinginan untuk mengedepankan keadilan dan kepastian hukum sehingga tercapai tujuan yang lebih jauh dari setiap sistem peradilan, yakni mendekatkan keadilan yang sesungguhnya yang tercermin dalam putusan peradilan. Karena itu, rezim ...

Dalam beberapa dekade kita melihat berbagai fenomena kehidupan yang menghasilkan berbagai tindakan manusia yang begitu beragam satu sama lain saling memiliki prinsip sendiri-sendiri, yang akhirnya berujung terjadinya pertarungan antar nilai. Konsekuensinya berbagai prinsip hidup yang dianut dan yang diyakini itu telah melahirkan bermacam tipe pemikiran dengan tujuan masing-masing setiap orang terbentuk sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Demikian juga lebih ...

Buku ini hadir di tengah kelangkaan referensi ilmu hukum di Indonesia yang didominasi informasi praktis ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku ini akan sangat membantu pemahaman hukum baik bagi yang sedang memulai maupun yang hendak mengembangkan ilmu hukum.   Hans Kelsen (1881-1973) adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hukum. Pemikiran Kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu lain. Pemikiran-pemikiran ...

Pedoman dan rujukan awal hukum pertanahan. Bagus untuk kalangan pemula ...

Please Visit www.getSCOOP.com to make a purchase. Tak hanya masyarakat awam yang akan mendapatkan kiat praktis sebelum meminta bantuan notaris, para mahasiswa hukum dan/atau kenotariatan akan memperoleh pencerahan pula. Bahkan, para praktisi hukum akan mendapatkan alternatif solusi dalam menangani kasus pendirian badan usaha. ...

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu ...

Buku ini membahas Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengendaliannya; restrukturisasi dan revitalisasi perizinan; perizinan dan elemen-elemennya; perizinan di bidang bangunan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, transportasi, dan UKM; pengalaman beberapa negara terhadap perizinan yang mendukung investasi; putusan MA dan putusan PTUN dalam perkara perizinan. Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh ...

Sumber hukum pidana seperti hukum lainnya adalah: a. Perundang-undangan; b. Kebiasaan; c. Yurisprudensi; d. Doktrin / Ajaran; dan e. Traktat. Dalam buku ini disamping memuat pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga dilengkapi dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Dari yurisprudensi MARI yang dimuat tersebut dapat dilihat, bagaimana MARI melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP tersebut, di samping bisa dilihat penerapan ...

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan, penegakannya masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang mendasarinya. ...

Perbincangan dalam buku ini di bagi dalam enam bagian besar dan dimulai dengan pengantar akan hak asasi manusia serta kajian teoretis yang berkaitan dengan peradilan HAM. Pada bagian kedua, fokus perbincangan beralih kepada pelaksanaan yuridiksi pengadilan pidana menurut standar internasional dan pelaksanaan yuridiksi pengadilan pidana Indonesia terhadap pelanggaran HAM berat. Yang kemudian disusul dengan pemaparan akan kejahatan HAM berat di Indonesia, baik yang sudah diproses melalui ...

Buku ini memberikan komentar yang kritis terhadap Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimulai dari Undang-Undang tentang Hak Cipta (UU No. 19 Thn. 2002), UU No. 4 Thn. 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (PP No. 29 Thn. 2004), UU tentang Hak Paten (UU No. 14 Thn. 2001), UU tentang Merk (UU No. 15 Thn. 2000), UU tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Thn. 2000), UU tentang Desain Industri (UU No. 31 Thn. 2000), UU tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 ...

Buku ini menguraikan perkembangan kehutanan di Indonesia; perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; ilegal logging dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); perlindungan hutan, hutan kota; gugatan perwakilan dan penyelesaian sengketa kehutanan; hukum perkebunan. ...

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Berarti hukum konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur serta mengandung sifat yang melindungi ...

Referensi dan literatur atau buku-buku yang mengangkat tema hukum bisnis sudah banyak beredar namun masih bersifat terlalu luas. Buku ini lebih spesifik karena khusus membahas “ruang lingkup hukum bisnis” di lndonesia. Berkembangnya polemik antara pokok bahasan "hukum bisnis" dan "hukum ekonomi", pada dasarnya berangkat dari ruang lingkup yang sebenarnya berbeda namun masih banyak pakar hukum yang menyamakannya. Karenanya, kadang-kadang kita menemukan istilah ...

Dibagi dalam enam bab, bahasan pada bab awal buku ini mengantarkan para pembaca untuk mengenal metode dan karakter ilmu hukum serta karakteristik penelitian hukum. Pembahasan kemudian bergeser ke arah pengidentifikasian isu hukum dan keberadaannnya dalam ...

Buku ini memaparkan peranan aspek-aspek global yang telah menimbulkan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan manusia, yang membawa dampak perubahan hukum dalam praktik (law in acttion). ...

Fokus pembahasan buku ini adalah sengketa di bidang perbankan syariah dengan pengkhususan bahasan pada lingkup dan kewenangan peradilan agama di bidang perbankan syariah dan prosedur formal penyelesaian sengketa. ...