Pengantar Hukum Indonesia maupun pengantar ilmu hukum sama-sama merupakan pengantar untuk mempelajari hukum, dan merupakan matakuliah dasar yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa fakultas syariah dan hukum. Pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat (dalam hal ini Indonesia), serta terikat pada waktu tertentu (dalam hal ini hanya hukum yang sedang berlaku saat ini saja). Pengantar Hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari ...

Tak terasa sudah dua puluh tahun era reformasi bergulir yang ditandai mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Banyak yang sudah dicapai, tetapi sulit dibantah, tidak sedikit kegagalan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri, bermartabat, adil, dan sejahtera. Korupsi yang marak, menguatnya politik identitas dan politisasi SARA, lemahnya penegakan hukum dan HAM, merosotnya komitmen ber-Pancasila, dan absennya visi kebangsaan para elite politik, saling berkelindan di tengah ...

Hampir tidak ada upaya serius para pemimpin partai politik era reformasi dewasa ini untuk membenahi diri. Para politisi partai justru  makin melestarikan problematik struktural partai-partai dan “menikmati” situasi tidak sehat tersebut demi kelangsungan kekuasaan pribadi dan atau kelompok mereka sendiri. Kecenderungan serupa tampak pula dalam konteks sistem kepartaian, sehingga tidak jelas arah dan formatnya, apakah koheren dengan pilihan terhadap sistem pemerintahan, sistem ...

Buku ini menerangkan semua hal yang berkaitan dengan tahapan penulisan legal memorandum secara sistematis dan komprehensif. Mulai dari identifikasi fakta hukum dan menguraikan kasus posisi, mengidentifikasi isu atau masalah hukum, cara memeriksa bahan hukum ...

Temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam buku ini menggarisbawahi kembali. 1. Urgensi peninjuaan kembali format pemilihan umum, sistem kepartaian, dan format politik Orde Baru pada umumnya, sehingga pemilihan umum dapat menjadi lembaga demokratis yang memungkinkan rakyat berdaulat. 2. Dalam konteks struktur dan proses pemilihan umum, peninjuan kembali itu berkaitan dengan pembatasan keterlibatan pemerintah dalam semua tahap pemilihan umum di satu pihak, dan peningkatan keterlibatan serta ...