Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. Lahir di Tasikmalaya, 14 Agustus 1969. Menamatkan studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram (1994), kemudian mendapatkan beasiswa untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (2001) dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (2012) dengan predikat cum laude. Memulai karier di Kejaksaan pada tahun 1996 sebagai Staf pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI (1996-1998), serta pernah menduduki ...

-UU RI No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang -Perpu RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan -UU RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan -Peraturan Mendagri RI No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan ...

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah undang-undang yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-Undang ini disingkat dengan UU ASN, Setelah UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan DPR pada 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan nomor 5. UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto ...

Hukum sebagai suatu instrumen yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan melekat pada setiap kehidupan sosial masyarakat. Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya aturan hukum, maka kehidupan masyarakat akan tercerai-berai dan tidak dapat lagi disebut sebagai satu kesatuan kehidupan sosial yang harmonis. Pengetahuan akan hukum di Indonesia diperlukan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu informasi mendalam ...

Buku ini merupakan buku yang menghimpun tiga kitab utama dari undang-undang hukum di Indonesia. Ketiga kitab utama yang terdapat di dalam buku ini ialah sebagai berikut: KUHPer - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali melalui sidang MPR. Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1999, amandemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Buku UUD 1945 & Amandemennya untuk Pelajar dan Umum menyajikan informasi mengenai sejarah dan ...

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan hak asasi manusia. Hukum pidana Indonesia dibuat pada zaman penjajahan Belanda sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Di samping itu, hukum pidana Indonesia juga tidak sesuai sosiologis saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Buku Pembaruan Hukum Pidana Indonesia ini membahas tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia dalam berbagai ...

"Tidak banyak buku yang pernah TerbiT yang begiTu komprehensif mengupas bagaimana proses indusTrialisasi selayaknya dibangun di indonesia." LUHUT BINSAR PANDJAITAN, MENKO KEMARITIMAN RI "buku ini mengajak kiTa unTuk bergiaT kembali melakukan reindusTrialisasi yang menyejahTerakan dan yang berkeadilan." PROF. DR. PRATIKNO, M.SOC.SC., MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI JEPANG DAN KOREA SELATAN melangkah dengan tegap, sebagai negara¬negara di Asia yang telah membuktikan ...

Semangat, inovasi, dan terobosan menentukan nasib kehidupan kita. Contohnya, dalam perjuangan telekomunikasi internasional yang menyatu dengan kepenti ngan dalam negeri. Politi k Luar Negeri internasional bidang telekomunikasi/TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dikembangkan intensif awal tahun 80-an menjelang Konferensi Yang Berkuasa Penuh ITU, 1982. Semua ini berdampak pada manfaat dunia telekomunikasi global sebagai prasarana amat menentukan bagi perkembangan sosial ekonomi ...

“Rp 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya” “Perusahaan yang banyak menyelundupkan ikan, pasti saya‘babat’.” “yang penting kita maunya nelayan kecil itu jangan dipungut pungutin lagi.” “Saya bisa memahami perasaan masyarakat Papua terkait illegal fishing.”   KEDEWASAAN demokrasi kita diuji bukan ketika opini dan jargon politik bisa bersliweran secara bebas, tapi ketika para pejabat bisa membuktikannya. Susi, ...

Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh ketika negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Sayangnya, literatur tentang hukum keuangan negara masih langka karena literatur yang sudah ada saat ini tidak memberikan pengertian tentang hukum keuangan negara, hanya pengertian keuangan negara. Secara prinsip, kedua hal ini (hukum keuangan negara dan keuangan negara) memiliki perbedaan karena hukum keuangan negara membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan ...

<body> <p>Pepatah mengatakan, lain lubuk lain iklannya, artinya lain masyarakat, lain pula adat-istiadat dan hukumnya. Sekarang ini dinamika tatanan masyarakat modern telah melaju sedemikian rupa tetapi hukum sejak awal penjajahan Belanda masih diberlakukan bagi masyarakat Indonesia hingga kini.</p> <p>Oleh karena itu, dibutuhkan cara baru dalam berpikir, merasa, dan bertindak (paradigma baru) terhadap hukum, yaitu pendekatan sosiologi hukum, (masyarakat modern ...

Buku atlas yang merupakan media pembelajaran bidang kebumian harus memenuhi informasi spasial (kekurangan) dan mengikuti kaidah-kaidah kartografi secara baik dan benar. Informasi spasial dalam buku ini antara lain menyajikan gambaran umum tentang 33 provinsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), negara-negara di ASEAN, dan negara-negara lain di dunia. Penggambaran peta-petanya telah diperbaharui dengan data saat sekarang, memiliki tingkat akurasi geospasial yang cukup bai, ...