Buku seri ketiga ini membahas mengenai pengalaman yang diperoleh oleh penulis dalam bekerja di dunia perbankan dan perusahaan multi finance. Dalam buku ini, penulis menyiapkan contoh-contoh akta notaries untuk PT, CV & Yayasan serta bentuk pemberitahuan dan pelaporan ke Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Diharapkan buku ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui form apa saja yang dipergunakan pada kegiatan tersebut di atas serta dapat membantu calon-calon notariat, ...

Buku seri keenam ini membahas mengenai pengalaman yang diperoleh oleh penulis dalam bekerja di dunia perbankan, perusahaan multi finance, perusahaan property dan holding company maupun dalam menangani kegiatan sehari-hari di masyarakat. Dalam buku ini, penulis menyiapkan contoh-contoh perjanjian, baik perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian notariil dalam bahasa Inggris, yang lazim digunakan di perbankan, perusahaan multi finance, perusahaan property maupun holding company maupun dalam ...

Buku seri ketujuh ini membahas mengenai pengalaman yang diperoleh oleh penulis dalam menghandel perusahaan yang akan melakukan GO PUBLIC (IPO = Initial Public Offering) di berbagai perusahaan (baik holding company maupun anak perusahaan). Dalam buku ini, penulis menyiapkan contoh-contoh akte yang diperlukan dalam menghandel perusahaan yang akan melakukan GO PUBLIC (IPO = Initial Public Offering) di berbagai perusahaan (baik holding company maupun anak perusahaan). Diharapkan buku ini bermanfaat ...

Ternyata upah bagi kita yang telah lama menunggu kelahiran Undang Undang Penataan Ruang yang baru ini cukup membuat kita gembira, sekurang-kurangnya menerbitkan harapan-harapan baru bahkan mimpi-mimpi, mengingat cukup banyak materi baru yang menjadi cakupan materi UUPR yang baru yang tidak diatur dalam UUPR yang lama. Di antara sekian materi baru yang ada dalam pengaturan UUPR yang baru ini, antara lain adalah kawasan agropolitan, kawasan metropolitan, kawasan megapolitan, penegasan ...

Buku ini sebagai tuntutan dari para mahasiswa untuk mendapatkan buku-buku rujukan dalam mempelajari Hukum Agraria di Indonesia. Begitu banyak peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan, sehingga penulis merasa sangat perlu untuk menuangkan permasalahan ini dalam suatu buku pelajaran tertentu. Memang merupakan suatu hal yang secara kebetulan bahwa banyak cara untuk mengakhiri sesuatu hak atas tanah dalam sistem dari UUPA maupun produk-produk hukum (Agraria) lainnya. Semoga dengan ...

Sejak dikumandangkannya liberalisasi dunia perbankan beberapa tahun yang lalu, terlihat bahwa perkembangan industri perbankan berjalan begitu cepat. Masyarakat pun mulai akrab dengan layanan jasa perbankan baik dalam urusan bisnis maupun urusan pribadi. Seiring dengan pesatnya bisnis perbankan tersebut, membawa konsekuensi pula dalam pengaturannya. Hal ini dirasakan penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan di bidang ...

Pada dasarnya materi buku “Hukum Tatanegara” cetakan ketujuh ini hamper sama dengan terbitan sebelumnya. Yang khusus ditambah dan dilengkapi ke dalam buku ini adalah beberapa hal khusus mengenai ketatanegaraan RI setelah amandemen UUD 1945 (2002). Secara garis besarnya, buku ini bermuatan hal-hal yang bersifat umum dalam ketatanegaraan mengiringi pembidangan kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan beberapa hal yang khusus tentang Pemerintahan Daerah, yang menurut tradisi ...

Kata “kasus korupsi” dan “pemberantasan kasus korupsi” sekarang ini sangat sering terdengar dan dibicarakan. Dalam buku ini dibahas banyak materi yang berkaitan dengan kasus korupsi serta pemberantasannya, antara lain : - Pembahasan mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. - Pembahsan mengenai Pegawai Negeri Sipil, subjek tindak pidana korupsi, ...

Para peneliti Ilmu hukum terutama peneliti muda dan mahasiswa fakultas hukum yang sedang menyusun skripsi untuk penyelesaian studinya, sering menganggap penelitian ilmu hukum identik dengan penelitian ilmu-ilmu lain, anggapan tersebut merupakan anggapan yang keliru, jangankan disamakan dengan ilmu-ilmu lain sedang di dalam tubuh ilmu hukum itu sendiri pun, antara ilmu hukum normatif dengan ilmu hukum empiris terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai penelitian atau pengkajiannya. ...

Seorang dokter atau dokter gigi yang diduga melakukan medikal malpraktek atau perbuatan pelanggaran hukum dalam profesi kedokteran atau kedokteran gigi, maka ia dapat dituntut secara hukum administrasi, hukum perdata, ataupun hukum pidana. Istilah medikal malpraktek ini bagaikan momok yang sangat menakutkan bagi para dokter atau dokter gigi. Bagaikan makan buah simalakama, tidak mau menolong pasien yang sakit (karena takut dituntut medikal malpraktek) dokter atau dokter gigi tersebut dapat ...

Maraknya sengketa dan konflik pertanahan akhir-akhir ini di tanah air telah membuat runyam pembangunan sumber daya agraria/pertanahan di negeri ini, sebab alih-alih menjadikan tanah sebagai sumber-sumber kemakmuran rakyat, malah yang muncul justru tanah telah jadi "rebutan" oleh pihak-pihak yang merasa "lapar tanah" dengan menjadikannya sebagai ajang spekulasi. Secara konsepsional, Negara telah menyediakan perangkat peraturan perundang-undangan mulai dari ketentuan dalam konstitusi sampai ...

Materi yang dibahas dalam buku ini adalah perpaduan dari teori dan praktek pengadilan. Penulis telah berusaha memadukan teori hukum acara perdata dengan pengadilan. Masalah-masalah yang sering terjadi dalam praktek dan menimbulkan banyak kesulitan, telah dikupas secara menyeluruh dan mendalam. Dalam buku ini dilampirkan pula contoh-contoh tentang cara mengajukan perlawanan terhadap putusan perstek, perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan sita eksekutorial, serta contoh-contoh ...

Akhir bulan ini – tepatnya Tgl 25 Mei 2007 sore – DPR telah menerima empat RUU bidang politik dari pemerintah, yaitu: (1) RUU Parpol; (2) RUU Pemilu DPR, DPD dan DPRD; (3) RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; (4) RUU Pemilu Pres/Wapres. Pembahasan oleh DPR diharapkan selesai paling lambat akhir Desember 2007. Buku ini menggunakan judul “Partisipasi” dan bukannya “Hak Pilih”. Pertimbangan utama adalah agar lebih terbuka ruang untuk mendiskusikan “memilih dalam ...

Kata Pengantar .......... v Kata Pengantar Cet. Ke Dua .......... vi Daftar Isi .......... vii Bab I. 1. Pendahuluan .......... 1 2. Istilah Sita Jaminan .......... 2 Bab II. TENTANG SITA JAMINAN .......... 9 Bab III. BEBERAPA MASALAH PADA SITA JAMINAN .......... 18 Bab IV. PERMASALAHAN SITA JAMINAN DAN PEMECAHANNYA .......... 21 1. Dasar alasan apakah maka sita jaminan dikabulkan atau ditolak .......... 21 2. Bagaimana ciri-ciri sita jaminan itu dan permasalahannya dalam ...