Buku ini berisi panduan praktis penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan acuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Buku ini semakin penting untuk dimiliki karena dilengkapi dengan contoh-contoh surat keputusan tata usaha negara, pembuatan surat kuasa, surat gugatan, hingga contoh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. ...

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan ...

Tanah dan rumah adalah kebutuhan primer setelah sandang ataupun pangan. Seiring perkembangan zaman, cara pandang masyarakat terhadap nilai tanah perlahan mulai berubah. Dulu tanah hanya dinilai sebagai faktor penunjang aktivitas pertanian saja, tapi kini sudah dilihat dengan cara pandang yang lebih strategis; aset penting dalam dunia industriaisasi. Kini banyak tanah yang sudah difungsikan bukan sebagai tempat aktivitas pertanian, melainkan kegiatan industri, termasuk dijadikan kompleks ...

Penulisan buku tentang sengketa tanah dan bangunan ini menekankan pada kasus-kasus umum yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dengan uraian serta prosedur hukum yang detail diharapkan pembaca dapat mudah memahami seluk-beluk hukum pertanahan di Indonesia. Banyaknya kasus tanah dan bangunan yang terjadi pada umumnya menimbulkan kerugian-kerugian yang besar bagi pemilik hak karena mereka tidak tahu bagaimana memperjuangkan haknya. Terkait dengan itu, buku ini menekankan pada dua ...

Peraturan Presiden No. 54/2010 merupakan produk hukum terkini yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini sangat penting karena menjadi acuan resmi yang menggantikan aturan yang selama ini berlaku yakni Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Keppres No. 80/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 ...

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka ...

Inilah regulasi yang ditetapkan pemerintah. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi aturan bagi masyarakat luas, wakil rakyat. Lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donatur, investor, kreditor, dan staf pemerintahan sendiri. ...