Berbicara hukum, baik acara pidana, perdata, maupun tindak korupsi terletak pada pembuktian yang dimulai dari tingkat penyidikan oleh polisi sampai ke tingkat pengadilan oleh hakim. Pihak-pihak terkait, seperti polisi, jaksa, dan hakim hendaknya menguasai hukum pembuktian tersebut. Lebih-lebih bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi tersangka tindak pidana, perdata, dan korupsi. Buku ini memaparkan penerapan hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia. ...

Kpi Untuk Perusahaan Jasa Buku ini merupakan panduan praktis bagi perusahaan jasa untuk menentukan KPI yang relevan dan menerapkan Sistem Manajemen Kinerja yang efektif dalam organisasi. Buku ini berisi contoh-contoh KPI yang umumnya digunakan oleh berbagai bisnis jasa. Selain itu, terdapat cara bagaiaman penerapan KPI tersebut dalam perusahaan. Raih Asa Sukses ...

- ...

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentua-ketentuan di bidang perseroan terbatas. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan perseroan terbatas sebagai badan usaha dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang Undang Dasar 45. Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur ...

Bagi pekerja kantoran atau karyawan, baik di swasta maupun pegawai negeri, membangun bisnis online ataupun offline adalah hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Padahal, di tengah sulitnya ekonomi Indonesla saat Ini, membangun bisnls harusnya merupakan kewajiban bagi tiap warga negara. Mengapa kita harus mulai membangun bisnis? Ada tiga alasan utama, yaitu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, membuka lapangan pekerjaan, dan sebagai persiapan pensiun atau jika sudah tidak bekerja lagi. ...

Kejahatan korupsi, pencucian uang (money laundering), dan perdagangan manusia/orang (trafficking) makin marak terjadi di masyarakat kita. Kecanggihan teknologi dan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini memang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kejahatan ini tidak berdiri sendiri, memerlukan pelaku lain dan bahkan sebuah jaringan besar (networking). Sebagai contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang terungkap merupakan korupsi terorganisir, ...

Banvak apatisme masyarakat saat harus. berurusan dengan perizinan, termasuk dalam mengurus IMB (izin mendirikan bangunan), meskipun hal itu rnemang wajib dilakukan. Perizinan tersebut selalu terkesan mahal, sulit. bertele-tele, dan menyebalkan dalam proses pengurusannya. Kesan tersebut menyebabkan banyak orang menjadi malas untuk mengurus IMB atau akhirnya menggunakan jasa ketiga atau 'calo'. Kesan ini harus dijawab dengan hadirnya buku panduan yang jelas, transparan, dan akuntabel dari ...

Tidak sedikit orang yang kebingungan saat ingin membuat surat perjanjian yang diakui oleh pihak-pihak yang bersepakat dan berkekuatan hukum. Membuat surat jual beli, sewa-menyewa, perjanjian kawin/pranikah, surat warisan, wasiat, pendirian PT, UD, koperasi, dan yayasan adalah contoh beberapa dokumen penting yang bisa mencegah terjadinya masalah dikemudian hari. Hanya notaris yang berwenang membuat dokumen penting yang berkekuatan hukum. Buku ini merupakan panduan untuk memahami dokumen yang ...

Buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca kalangan akademisi, praktisi, dan mahasiswa yang ingin memahami faktor apa saja yang dapat menyebabkan hapusnya hak penuntun dan menjalankan pidana. Hal ini karena dalam buku ini penulis memaparkan dan menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan penghentian penuntutan dan penghapusan pidana. - Dr. Yoyon Darusman, S.H., M.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang) Dalam buku ini dikupas apa saja yang dapat menghentikan penuntutan dan menghapus ...

Dalam buku ini yang berjudul Edisi Revisi Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi dikupas tahap demi tahap secara mendalam kasusnya mengenai proses pemeriksaan perkara pidana mulai di tingkat penyidikan sampai ke tingkat persidangan, tidak hanya dengan menggunakan pisau analisis yuridis normatif tetapi juga pisau yuridis empiris yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan realitas sosial yang ada di dalam praktik beracara. Penulis menghadirkan proses peradilan pidana tidak ...